Bimtek Pendamping Desa Kabupaten Blitar Perkuat Peran KPM dalam Penanganan Stunting
Blitar, JatimUPdate.id, – Penguatan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi salah satu perhatian dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Blitar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Candi Penataran 2, Kantor Bupati Blitar, tersebut mengangkat tema konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di desa. Bimtek melibatkan Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar.
Dalam kegiatan tersebut, penguatan kapasitas pendamping desa diarahkan untuk mendukung optimalisasi program pencegahan dan penurunan stunting, khususnya melalui pemanfaatan Dana Desa serta penguatan peran KPM dan Posyandu.
Pendamping desa memiliki peran penting dalam mengawal agar penggunaan Dana Desa untuk penanganan stunting tepat sasaran. Dukungan tersebut antara lain mencakup penyediaan makanan sehat bagi balita dan ibu hamil, penguatan layanan Posyandu, penyediaan sanitasi layak, serta dukungan terhadap kegiatan KPM.
Selain itu, pemantauan data kesehatan anak berbasis by name by address menjadi bagian penting dalam memastikan sasaran program teridentifikasi dengan baik. Dengan data yang akurat, upaya pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Bimtek juga membahas penguatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP), terutama dalam pembuatan akun KPM untuk mengikuti pembelajaran melalui platform e-learning P3S.
Selain materi penanganan stunting, kegiatan tersebut turut membahas evaluasi penginputan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa. Pembahasan ini menitikberatkan pada ketepatan waktu penginputan, validitas data, serta kelengkapan administrasi pelaporan penggunaan Dana Desa.
Evaluasi mencakup perkembangan penyerapan anggaran, pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur desa, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan melalui sistem atau aplikasi monitoring.
Melalui pembahasan tersebut, berbagai kendala teknis dan administratif dalam proses penginputan diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Ketepatan serta keakuratan data menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Melalui kegiatan ini, kapasitas pendamping desa diharapkan semakin meningkat, sehingga mampu mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mendukung percepatan penurunan stunting di desa.
Editor : Yuris. T. Hidayat
