Jatimupdate.id - Imam Syafi'i anggota Komisi A dan Banggar DPRD Surabaya, Imam Syafi'i mengatakan, program beasiswa SMA sederajat bagi siswa
Imam Syafi'i
Wow, Angka Perceraian ASN di Surabaya Trendnya Naik
Jatimupdate.id - Imam Syafi'i, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya menuturkan, angka perceraian ASN di lingkungan pemkot trendnya naik. Pada 2021, ia
Geram, Imam Syafi'i Wanti Pemkot Jangan Sering Tutup Jalan Tunjungan
Imam Syafi'i, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, meminta Pemkot jangan sering menutup jalan utama, seperti Tunjungan. Sebab dampaknya menyulitkan
Duh... Anak di Eks Lokalisasi Dolly Sulit Dapat Adminduk
Jatimupdate.id - Penutupan lokalisasi Dolly menyisakan persoalan. Di antaranya dialami 6 anak yang sulit mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga (KK).
Komisi A DPRD Kota Surabaya Endus Kepentingan 2024 di Perwali RT-RW
Jatimupdate.id - Imam Syafi'i Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya menuturkan, pihaknya sudah beberapa kali rapat dengan biro hukum pemkot. Membahas
Semua Ngomong Kajian Akademik, Imam Nasdem: Pemekaran Dapil Harus Divoting
Jatimupdate.id - Wacana pemekaran dapil di Surabaya jadi perdebatan alot, menurut politisi partai NasDem Imam Syafi'i, idealnya untuk satu anggota
Bandingkan Saat Serangan Covid, Politisi NasDem, Sebut Investasi di Surabaya Turun
Jatimupdate.id - Politisi Partai NasDem Imam Syafi’i mengatakan, investasi di Kota Surabaya turun pada tahun 2022. Hal ini diketuai setelah rapat
Soal SLF, DPRKPP Sudah Layangkan Surat untuk Trans Icon
Jatimupdate.id - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad membenarkan, Trans Icon belum
Sebelum Grand Opening, Dewan Minta Trans Icon Pastikan Sudah ber - SLF
Jatimupdate.id - Sebelum grand opening, Trans Icon diminta melakukan pengecekan kembali, apakah gedung yang berada di Jalan A Yani tersebut memiliki sertifikat
Soal Zonasi ASN, Prioritaskan yang Punya Reward
Jatimupdate.id - Imam Syafi'i, Politisi Partai NasDem mendukung rencana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang ingin menempatkan wilayah kerja pegawai Pemkot