Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025), Yandri menjelaskan, “Setelah proses harmonisasi, hari ini kami umumkan Permendes Nomor 10 Tahun 2025
Yandri Susanto
Cegah Narkoba, Mendes Wajibkan Aparatur Desa Tes Urine Pada 2026 Mendatang
Kebijakan ini disampaikan Menteri Desa PDT, Yandri Susanto dalam kampanye “Ayo Masyarakat Bergerak Menuju Banten Bersinar (Bersih Narkoba)” yang berlangsung di
Zulkifli Hasan, Menko Pangan Tegaskan Dana Desa Tidak Jadi Penjamin Pinjaman Koperasi
“Oleh karena itu, dana desa tidak menjadi penjamin. Yang menjadi penjamin adalah barang yang dibeli dari pinjaman itu sendiri,” jelas Zulhas.
Mendes PDT Beri Penghargaan Kapolda Banten dan Kapolresta Sidoarjo
"Poliran ini bisa menjadi pemacu dan pemicu, terutama di internal Kemendes. Juga bisa direplikasi di daerah lain sebagai contoh baik," ujar Yandri, dikutip dari
Menteri Desa : Kopdes Merah Putih Mesti Berkolaborasi Dengan BUMDesa Guna Mensejahterakan Warga Desa
"Bumdes dan Kopdes yang berdiri di desa jangan dibenturkan, karena tujuannya sama-sama membangun kesejahteraan masyarakat desa," kata Mendes saat rembug warga d
Menteri Desa Lakukan Kunjungan Kerja Dua Hari di Lima Kabupaten Jawa Tengah dan Jawa Timur
Agenda ini berlangsung pada Kamis hingga Jumat, 24-25 Juli 2025, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan dan penguatan pemberdayaan desa di wilayah ter
Bang Burzah Zarnubi, Bupati Lahat Resmi Pimpin APKASI
Sebelumnya, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Apkasi untuk periode 2025-2030 dalam Munas VI Apkasi yang digelar di Minahasa
Bupati Lamongan Dikukuhkan Sebagai Koordinator Wilayah Apkasi Jawa Timur
"Apkasi adalah instrumen penting untuk merealisasikan efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sehingga lebih efektif dalam me
Kemendes Dorong Ekonomi Biru Desa Melalui Kolaborasi - Sinergi Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDES
“Maksimalkan Peran Desa dan Jejaring Pendamping desa, kita harus maksimalkan kesempatan ini dengan jejaring yang kita punya. Pemerintah desa kan punya pendampin