Surabaya,JatimUPdate.id – Komisi D DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota mengalihkan anggaran pembangunan creative hub di 31 kecamatan untuk membantu siswa yang kesulitan menebus ijazah.
Anggota Komisi D, Imam Syafi’i, menilai Pemkot harus lebih dulu memastikan data pelajar yang belum bisa melunasi biaya sekolah.
Baca juga: LKPJ Wali Kota 2025, DPRD Soroti Ketahanan Pangan hingga Sampah
“Saya berharap sebetulnya pemerintah kota ini punya data mengenai usia pelajar yang sampai hari ini tidak bisa bayar sekolah juga tidak bisa menebus ijazah. ” kata Imam, Jum'at (14/3).
Menurutnya, banyak lulusan yang hingga kini belum bisa mengambil ijazahnya karena masalah biaya. Ia meminta Pemkot segera turun tangan agar mereka tak dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
“Ada yang waiting list untuk menebus ijazah, tapi tidak jelas kapan bisa ditebus. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Baca juga: Sidang Lanjutan Sengketa Ijazah Pejabat Jombang, Majelis Komisioner Putuskan Pemeriksaan Setempat
Imam juga menyoroti masih banyaknya keluarga miskin di Surabaya, mencapai 74.000 jiwa. Ia menilai kondisi ini membuat banyak siswa kesulitan mengakses pendidikan.
Selain itu, ia menekankan perlunya penambahan program Paket Krisna untuk anak-anak Surabaya yang kesulitan sekolah formal.
“Kami ingin itu diperbanyak, agar mereka yang tidak punya biaya atau harus bekerja tetap bisa sekolah,” ujarnya.
Baca juga: Komisi D Usul Skema Khusus SPMB, Wilayah Padat Penduduk Minim SMP Negeri
Bahkan, Imam mengusulkan program kejar paket plus, yang tak hanya memberikan ijazah, tapi juga keterampilan bagi siswa.
“Jadi mereka tidak hanya sekolah, tapi juga punya keahlian untuk masadepan,” demikian Imam Syafi'i. (*Roy)
Editor : Miftahul Rachman