Surabaya,JatimUPdate.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berpeluang besar menjabat Ketua Umum DPC PDI Perjuangan Surabaya, bila dibandingkan dengan Armuji atau Cak Ji.
Begitu disampaikan Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ken Bimo Sultoni menyikapi dicopotnya Adi Sutarwijono sebagai Ketum DPC PDIP Surabaya, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Isyaratkan Bersedia Jabat Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri: Kader Harus Siap Perintah Partai
"Menurut saya pasti beberapa nama-nama yang cukup populer seperti Pak Eri Cahyadi," kata Bimo, Selasa (6/5).
Bimo memaparkan, selain Eri Cahyadi peluang untuk menjadi ketua umum PDIP Surabaya juga datang dari Baktiono, Eri Irawan bahkan Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am.
Kendati begitu, urai Bimo DPP PDIP akan mempertimbangkan sosok berpengaruh di tingkat lokal utamanya Eri Cahyadi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
"DPP akan mempertimbangkan dari segi pengaruhnya di tingkat lokal dan juga bagaimana cara komunikasi Pak Eri Cahyadi dalam merangkum aspirasi dari masyarakat," tutur Bimo.
Eri Ogah Fokus Pembangunan
Digadang-gadang sebagai calon terkuat Ketua Umum DPC PDIP Surabaya, Eri Cahyadi malah mengisyaratkan tidak tertarik menduduki jabatan itu.
Eri ingin fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah, dan menjaga harmonisasi antara Pemkot dan DPRD.
"Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support," tuturnya
Eri Diingatkan Konsekuensi
Keengganan Eri menjabat ketua umum mendapatkan kritik keras dari Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa,
Baca juga: Armuji Bantah PAW Ketua DPRD Surabaya Mengerucut Tiga Nama: “Jare Sopo?”
Ia mengingatkan bila DPP sudah mengeluarkan SK kader harus tunduk dan menjalankan penugasan.
“Kalau itu sudah menjadi surat keputusan DPP partai, ya kita sebagai kader harus menjalankan. Jadi bukan soal suka atau tidak suka, siap atau tidak siap,” ujar Yordan
Ia menambahkan, penolakan terhadap SK partai dipastikan ada konsukensi yang diterima bila menolaknya.
Yordan menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan DPP, sekaligus mengimbau kader loyal terhadap keputusan partai.
“Semua tentu ada konsekuensinya. Penolakan penugasan pasti akan dievaluasi, apakah penolakan tersebut beralasan atau tidak, dan itu ada mekanismenya sendiri di partai,” jelasnya
Eri Ngasih Kode Oke
Baca juga: Aroma 2029 di Surabaya: Armuji, Kandang Banteng, dan Manuver Dini Kekuasaan
Meskipun Eri mengisyaratkan enggan menjabat ketua umum, sepertinya dia siap ditunjuk sebagai ketua PDIP Surabaya kendati tanggung jawab sebagai wali kota sudah cukup berat.
Pasalnya Eri menyadari seluruh kader PDI Perjuangan termasuk dirinya harus tunduk pada keputusan DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Insyaallah ini tidak akan menimbulkan gejolak. Kami semua akan tunduk pada keputusan partai," ujarnya.
Eri menyebut tanggung jawab sebagai wali kota sudah cukup berat. Bila ia bisa memilih tidak ingin terlibat langsung dalam kepengurusan partai di tingkat cabang.
"Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot (berat). Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik (membenahi jadi baik). Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya," tegas Eri, (roy)
Editor : Ibrahim