Surabaya, JatimUPdate.id – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, William Wirakusuma, menyoroti persoalan lansia tunggal yang masih hidup mengontrak atau ngekos, sehingga tak terdata dalam sistem bantuan sosial pemerintah.
“Masih banyak lansia yang KTP dan domisilinya berbeda. Mereka ngekos, hidup sendiri, dan akhirnya tidak tersentuh bantuan apapun. Ini PR serius bagi Pemkot dan Dinsos,” kata William, Jumat (23/5)
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
Fenomena ini, kata William, menunjukkan perlunya sistem verifikasi yang lebih adaptif. Pasalnya kasus-kasus ini terjadi di sejumlah titik yang dikunjunginya selama masa reses.
Selain itu, warga juga banyak bertanya soal SPMP atau sistem penerimaan peserta didik baru. Namun, William memastikan sistem baru yang diterapkan lewat aplikasi spmp.surabaya.go.id sudah jauh lebih baik.
“Kita lihat langsung, tampilannya bagus dan informatif. Kalau digunakan dengan benar, seharusnya tidak ada masalah,” jelasnya.
Baca juga: Polres Nagan Raya Salurkan Bantuan Kapolri Untuk Warga Terdampak Bencana
Masalah lain yang mencuat tentang ketidaktahuan warga terkait sistem layanan BPJS, utamanya sistem penyaringan pasien di rumah sakit.
“Banyak yang datang ke rumah sakit dengan keluhan ringan lalu ditolak, lalu mengira BPJS-nya tidak berlaku. Ini soal edukasi yang masih kurang,” ujarnya.
William juga mengusulkan agar Pemkot merumuskan kebijakan baru yang lebih spesifik untuk lansia tunggal.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
Maka dari itu, ia membuka opsi pembangunan rusun dengan konsep inklusif bagi lansia.
“Kalau kita bangun rusun 20 lantai, dua atau tiga lantai paling bawah bisa dikhususkan untuk lansia tunggal. Atau membangun geria wreda baru yang lebih besar. Ini bisa jadi solusi konkret,” demikian William Wirakusuma. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman