Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Operasi Garis Dalam
Pemerhati Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Budaya, Tinggal di Jawa Timur
Surabaya, JatimUPdate.id : Dua hari lalu, Redaksi JatimUPdate.id mendapatkan pasokan tulisan berupa artikel politik dengan penggunaan idiom Koalisi dan Dinasty oleh mantan birokrat Pemprov Jatim tersebut, sambil menyampaikan pesan diatur saja pemuatan sekaligus untuk stok artikel.
Selamat menikmati tulisan bernas ini :
Demokrasi dengan sistem multi-partai, hampir selalu membentuk koalisi partai politik, karena sulit mencapai dominasi >50% kursi parlemen (kecuali ada keajaiban).
Kekuatan koalisi hanyalah kesementaraan (transience) seiring dinamika sosial-ekonomi politik ditingkat masyarakat, sebagai voters pemberi mandat kekuasaan.
Maka benar sekali pepatah yang sering dijadikan fatsun dalam politik yaitu 'tidak ada yang abadi kecuali kepentingan', mengisyaratkan bahwa dalam politik, loyalitas dan persahabatan tidak abadi, bisa berlangsung lumayan lama, juga bisa sangat singkat.
Koalisi adalah untuk memperkuat bargaining position di tingkat parlemen, dan berusaha menjalin sebagian kesamaan kepentingan politik untuk tujuan umum yang disepakati bersama, sehingga mengurangi dominasi ekstrim, serta memelihara stabilitas politik.
Koalisi juga tidak lepas dari dukungan para elitnya yang berkolaborasi dengan koorporasi besar (oligarkh) karena kekuasaan baru bisa diimplementasikan dengan dukungan dana yang (sangat) besar, yang tidak mungkin menggunakan anggaran negara yang milik dan diawasi rakyat, Koalisi yang berkolaborasi dengan korporasi, dan dikelola oleh beberapa elit partai (termasuk elit yang duduk dalam birokrasi pemerintahan, jika pemerintahan yang berkuasa adalah dukungan koalisi partai tersebut) sehingga menghasilkan sistem kekuasaan oligarkis.
Keterlibatan oligarkh sebagai korporasi (bisnis), tentu terjadi karena ada ‘kesepakatan kompensasi’ yang mendasari relasi antara dukungan dana besar dengan peluang bisnis yang bisa diperoleh korporasi oligarkh.
Maka sistem kekuasaan oligarkis memang sangat diwarnai prinsip (neo-kapitalisme) dan sering terjadik benturan dengan prinsip kerakyatan yang bernuansa sosialisme.
Sebagai catatan, ideologi Pancasila itu moderat, ditengah tarik menarik kepentingan kapitalisme-liberal dengan sosialisme (-liberal?).
Anggota partai koalisi besar kemungkinan mempunyai hubungan dengan oligarkh yang berbeda-beda, sehingga para oligarkh pendukung koalisi seakan menjalin ‘konsorsium’ pendanaan, dengan memanfaatkan peluang bisnis yang sangat profitable.
Merujuk teori Oligarki dan Persaingan Elite (Jeffrey A. Winters, Vilfredo Pareto), dijelaskan bahwa oligarki sering menjadi bagian koalisi politik dan selalu berusaha bertahan untuk mengendalikan sumber daya material yang vital.
Namun, persaingan antar oligarki atau dalam oligarki sendiri tidak terhindarkan. Loyalitas mudah retak ketika terjadi perebutan kontrol atas sumber daya tersebut.
Maka koalisi partai-pun bisa mudah retak atas dasar alasan ‘bisnis’, apalagi jika dikaitkan dengan agenda persaingan (dalam nuansa ‘perang dingin’ antar anggota koalisi) menghadapi pemilu mendatang.
Anggota-anggota partai koalisi masih menyisakan ruang untuk kepentingan sendiri yang tersembunyi, bahkan terhadap teman koalisi, dan kadangkala menjalin sindikasi baru secara eksklusif dengan pendatang baru oligarkh, untuk tujuan tertentu.
Anggota koalisi berhitung tentang manfaat-biaya politik. Merujuk teori Rational Choice, atau dikenal sebagai prinsip kalkulasi manfaat-biaya, koalisi bersifat instrumental (Bruce Bueno de Mesquita, dkk.-The Logic of Political Survival).
Anggota tetap mendukung koalisi selama masih bermanfaat (misal akses sumber daya, jabatan, perlindungan), jyaitu ika manfaat lebih besar daripada biaya (risiko).
Ketika ancaman terhadap keselamatan diri atau peluang lebih besar diluar muncul, kalkulasi berubah dan loyalitas mudah beralih.
Secara teoritis, soliditas koalisi rapuh karena alasan seperti diulas sebelumnya. Maka ketika kekuatan politik partai (jumlah kursi relatif seimbang), maka biasanya para elite partai bersepakat untuk memperkuat skenario koalisi dengan memanfaatkan ‘patron politik’, berupa seorang tokoh yang ‘kharismatik’ yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi secara sangat kuat masyrakat (voters), dan dapat memainkan peran penting dalam membangun soliditas koalisi berupa dukungan dan loyalitas.
Catatan, sebenarnya teori patronase lebih luas, dalam tulisan ini diambil salah satu sisi yang relevan.
Menurut teori Patrimonialisme (Max Weber) kekuasaan patrimonial berbasis hubungan pribadi (patron-klien) dan tradisi-kharisma, bukannya hukum-rasional.
Soliditas dan loyalitas bersifat personal pada figur pemimpin atau keluarga, bukan pada institusi abstrak.
Pandangan Neo-Patrimonialisme, Modern Applications koalisi modern sering beroperasi dalam struktur neo-patrimonial, dimana logika patron-klien yang personalistik menggerogoti logika birokrasi rasional dan institusi negara (Robert Jackson & Carl Rosberg, Christopher Clapham).
Loyalitas klien kepada patron koalisi sangat bergantung pada kemampuan patron memberikan "manfaat" (rent). Ketika patron lemah atau sumber daya menipis, loyalitas mudah luntur dan jaringan menjadi tidak stabil.
Patron bisa diambil dari tokoh masyarakat yang punya kharisma dan pengaruh besar. Tetapi dijaman modern ini patron bisa di’branding’ dari orang biasa menjadi orang populer dan berpengaruh karena menjawab obsesi harapan sekaligus kerinduan masyarakat luas terhadap pemimpin yang menurut pandangan mereka ‘sangat baik’.
‘Branding’ di jaman digital, internet dan AI bukan hal yang sulit. Internet bisa menghimpun big data, dan aplikasi AI bisa menafsir pola keinginan (desire pattern) secara algoritmik.
Maka skenario ‘branding’ bisa membentuk seorang calon patron potensial, menjadi patron terinstitusianalisasi dalam ekosistem politik kekuasaaan. Patron bentukan (artificial) dimanfaatkan menjadi pusat patron koalisi partai politik, sehingga kuat dan solid.
Sebagai pembelajaran ‘melek politik’, tulisan ini mencoba menganalisa bagaimana patron potensial bisa terinstitusionalisasi secara cepat dan efektif.
Maaf, menggunakan momentum pilpres 2014 sebagai kasus studi pembelajaran analitik.
Seperti diketahui bahwa tahun 2014 adalah akhir pemerintahan rezim Pak SBY selama 10 tahun.
Para elite politik yang sedang dalam proses membentuk konsorsium koalisi politik mencoba mencari sosok potensial yang bisa ‘dijual’ secara politik untuk memenangkan kontestasi pilpres.
Baca juga: Bukan Personil Tetapi Rezim Di Belakangnya
Para elit menggunakan konsultan politik internasional yang handal, menggunakan big data dan algoritma AI, menemukan ‘profil keinginan (desire profile) sebagian besar rakyat (voters).
Dalam kasus studi pilpres 2014, saat itu sebagian besar rakyat gerah gelisah dan merindukan sosok pemimpin yang ‘bersih dari korupsi’, sederhana, santun, jujur dan merakyat.
Maka sekitar tahun 2011/2012 (2-3 tahun sebelum pilpres), hasil analisis AI algoritmik mensimulasi profil Pak Joko Widodo yang saat itu masih menjabat Walikota Solo, yang terkenal karena sikap merakyatnya dan keberhasilan dalam memindah pedagang kaki lima tanpa insiden, tetapi melalui ketekunan berkomunikasi dengan rakyat. Beliau menjadi pilihan potensial oleh para elit politik nasional saat itu.
Ketika sosok Pak Jokowi dicoba disounding ke publik nasional, ternyata tanpa pikir panjang, respon masyarakat luas berupa emosi dan obsesi dukungan rakyatpun ditumpahkan pada sosok Pak Jokowi, tidak peduli dari partai apa (walau sesungguhnya mesin partai dan beberapa elit politik berperan besar dalam mem-branding sosok calon presiden populer).
Dan proses branding dan negosiasi politikpun ditindaklanjuti, antara elit dan antara partai untuk pemenangan pilpres 2014. Skenario dijadikan Gubernur DKI hanya jadi skenario batu loncatan.
Dan hasilnya memang luarbiasa. Koalisi politik parlementarian terbentuk solid dengan patron figur pak Joko Widodo, dan semuanya berjalan lancar.
Kembali ke ulasan yang teoritik, patron yang sangat kuat dan menjadi perekat koalisi menjadi sangat menentukan arah kebijakan politik anggota koalisi (meski tentu ada dialog dan perdebatan internal) namun ketergantungan terhadap patron yang kharismatik dan berpengaruh, mendorong proses dialog menjadi monolog.
Ketika ‘patron’ yang menjadi sentra ikatan koalisi merasa cukup kuat, maka dibentuk jaringan kekuasaan patronistik ‘top-down’ dan profil koalisi bergeser menjadi sistem kekuasaan dinasti.
Kekuasaan diperkokoh melalui kooptasi berbagai elemen masyarakat, birokrasi maupun institusional, walau secara regulasi seharusnya netral.
Tetapi sulit melacaknya karena presiden selain kepala negara juga kepala pemerintahan yang langsung membawahi birokrasi.
Hal ini membangun basis kekuatan politik yang sangat kuat, yang bagi para sebagian elit politik dibelakang layar terinspirasi untuk makin memperkuat dan atau mempertahankan jaringan kekuasaan patronistik tidak saja untuk satu pemilu kedepan, tetapi kalau mungkin beberapa kali pemilu. Politik dinastipun makin nampak jelas diruang publik.
Jangan dipertanyakan norma regulasi dan etik tentang ‘confict of interest’ karena norma seperti itu ambigu, gampang ditutupi dengan narasi cerdas dan diplomasi ala post truth, sehingga masyarakat awam nan lugu hanya menerima secara polos tanpa curiga.
Ditinjau dari teori Pareto (Sirkulasi Elite), elite yang berkuasa cenderung menjadi dekaden (berlebihan) dan kurang efektif (terkait dengan dinamika persepsi publik) seiring waktu.
Koalisi mulai retak dan loyalitas sedikit goyah disana-sini. Elite baru (dari dalam atau luar dinasti) yang lebih energik dan pragmatis akan muncul, memanfaatkan keretakan loyalitas dalam dinasti lama untuk mengambil peluang ‘alih kekuasaan’ (dominasi).
Selanjutnya menurut teori Pertukaran Sosial-George Homans, Peter Blau, relasi patron-klien dalam koalisi dinasti adalah bentuk pertukaran.
Patron memberikan perlindungan, jabatan, sumber daya sedang klien memberikan loyalitas dan dukungan politik.
Keseimbangan ini rentan jika patron tidak bisa lagi memberi, maka klien mencari patron lain. Jika klien tak memberi dukungan, patron mencari klien baru. Loyalitas bersifat transaksional dan kondisional.
Baca juga: Ambisi Melampaui 'Karman Line'
Berdasarkan uraian diatas, bisa diresume bahwa kerapuhan dan kerentanan jaringan politik koalisi dan dinasti terhadap perpecahan dan pengkhianatan telah diprediksi oleh berbagai teori politik klasik dan modern.
Sejalan dengan waktu, patron menaikkan ‘bargaining position’, dan itu wajar secara teori atau konsep sosiologis manusia dan kekuasaan.
Ada aksioma tentang teori kehidupan bahwa kekuasaan tidak mengenal batas atau kata cukup. Dalam hal inilah patron yang ‘sekedar manusia biasa’ bisa tergugah obsesi dan ambisinya bak nyala api yang disiram minyak, karena merasa kekuatannya sudah sangat kokoh.
Mungkin juga ada pergumulan batin yang ibarat dialog imajiner: “masak patron hanya dimanfaatkan tanpa ada reward yang memadai untuk diri dan keluarga”.
Dalam konteks sosiologis dan psikologis, patronpun akan melakukan tekanan terhadap koalisi, untuk memperjuangkan obsesi dan ambisinya.
Abuse of power pun menjadi metode membangun jaringan politik koalisi menjadi politik dinasti yang didominasi penuh oleh patron, dan mengurangi peran para share holder koalisi.
Patron bisa menggunakan strategi dengan konsep MAD (Mutual Assured Destruction) yang sebenarnya digunakan dalam konteks keamanan internasional umtuk menggambarkan situasi dimana beberapa negara memiliki kemampuan saling menghancurkan satu sama lain, sehingga tidak ada yang berani untuk memulai konflik.
Dalam konteks politik praktis, MAD bisa menggunakan ‘politik sandera’ dengan modal skandal (entah korupsi, manipulasi dan aib dsb), Politik penyanderaan dengan model MAD, dalam bahasa populer bisa disebut ‘ji ti ji beh’, mati siji mati kabeh (mati satu mati semua).
Namun yang berkembang sebagai dinamika masyarakat bisa berbeda. Ketika dalam perjalanan waktu, masyarakat mulai berpikir kontekstual antara harapan, janji dan fakta, mulai muncul kritik dan ungkapan keresahan juga kekecewaan.
Apalagi ketika mulai mencuat berbagai skandal korupsi, nepotisme, diskriminasi dalam skala yang signifikan. Masyarakat terpolarisasi, bahkan politik identitas muncul bermain dan berselancar dalam turbulensi polarisasi sambil memanfaatkan ‘money politics’.
Patron seiring dengan perjalanan waktu menjadi kurang populer atau mengecewakan masyarakat luas. Menjadi sasaran kritikan dan protes, karena dianggap sebagai yang paling bertanggungjawab.
Ketika patron mulai meredup kharismanya, dan kemampuan untuk mengendalikan jaringan kekuasaan melemah, koalisi bisa pecah berantakan. Entah meninggalkan atau mengkhianati patron, sebagaimana merujuk berbagai terori diatas.
Inilah serba-serbi politik kekuasaan, khususnya dinasti, yang menarik sebagai pembelajaran masyarakat agar ‘melek politik praktis’.
Potensi kejatuhan politik koalisi-dinasti akhirnya bisa dijelaskan melalui teori pilihan rasional (Prisoner's Dilemma). Pada situasi krisis atau perebutan sumber daya terbatas di dalam koalisi-dinasti itu sendiri, anggota menghadapi dilema antara bekerja sama demi kelangsungan koalisi-dinasti atau mengkhianati untuk menyelamatkan diri guna mendapatkan keuntungan lebih besar. Saling ketidakpercayaan sering memicu pilihan mengkhianati (Mancur Olson).
Sebagai catatan penutup, literasi konsep politik koalisi-dinasti nampaknya perlu agar publik lebih ‘melek’ politik, tidak terjebak dan atau dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik dalam jejaring koalisi dinasti. Amit-amit jangan sampai jadi tumbal politik.
Mungkin ada baiknya ulasan literatif ini direnungkan serta mengkaitkannya dengan situasi terkini perpolitikan di Indonesia, lalu dibawa sebagai bekal merenung sebelum tidur, sambil membayangkan masa depan anak cucu dan keturunan sendiri. Dan esok pagi terbangun mungkin hari sudah cerah dan tidak mendung lagi. Wallahualam. (ken/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat