Surabaya,Jatimupdate.id – Direktur Center Development of Economics and Politics (CDEP), Muhammad Badaruddin, menyindir keras langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang getol menyasar lokasi parkir toko modern.
Ia menekankan, Eri Cahyadi harus mempertimbangkan azas keadilan bagi semua stakeholder, baik itu pengusaha, pekerja dan masyarakat.
Baca juga: Jelang Ramadan, Pemkab Bondowoso Sidak Pasar dan LPG 3 Kg, Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu
"Sebenarnya cukup kepala Bappeda dan dinas perhubungan yang turun tangan dalam menangani urusan parkir." kata Badaruddin, Senin (16/6).
Ia juga mengimbau agar Bapenda bekerja secara maksimal agar sektor pendapatan semakin bertambah.
Pun dinas perhubungan diminta mematangkan tata kelola parkir agar tidak terjadi kebocoran lagi.
"Bappeda karena berhubungan dengan target penerimaan PAD, sedangkan dinas perhubungan bisa melacak sumber PAD dari tata kelola Parkir, apa ada kebocoran atau ada yang belum maksimal" tambah Badaruddin.
AMI Anggap Keberanian Semu
Sementara, Wakil Ketua Aliansi Madura Indonesia (AMI) M Zahdi, menyebut langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyegel toko modern sebagai keberanian semu. Sebab, parkir cuma jadi sasaran. Tapi miliaran tunggakan pajak pengembang tak disentuh.
Zahdi menganggap, tindakan wali kota itu hanya keras ke yang kecil, tapi tak berkutik di hadapan pengusaha besar.
"Penegakan hukum semestinya tidak tebang pilih. Kalau memang ingin menunjukkan ketegasan, harus berlaku adil. Jangan hanya berani pada pelaku usaha kecil dan toko-toko modern yang terlihat di permukaan, sementara para penunggak pajak besar dibiarkan bertahun-tahun tanpa tindakan nyata," kata Zahdi melalui keterangannya, Senin (16/6).
AMI mencatat, ada pengembang besar di Surabaya yang menunggak PBB hingga miliaran rupiah.
Sayangnya, sebut mantan ketua BEM Unitomo itu Pemkot tak pernah melakukan sidak, penyegelan, dan gebrakan.
"Bayangkan jika ketegasan itu diarahkan ke sana, berapa ratus miliar potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bisa diselamatkan? Ini jauh lebih substansial daripada sekadar menyegel toko karena pelanggaran parkir," tegasnya.
Sidak jukir berlanjut
Semakin berpolemik, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan sidak jukir liar terus berlanjut ke berbagai lokasi, dimulai dari toko modern, kemudian ke rumah makan, dan tempat-tempat lainnya.
Menurut Eri, tindakan ini untuk menertibkan praktik parkir ilegal dan memastikan kesejahteraan para jukir resmi, serta mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
“Sidak terus kami lakukan, teman-teman dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satpol PP terus bergerak. Ada yang ditindak tapi juga ada yang sudah menyediakan jukir resmi,” ujar Eri, Sabtu (14/6)
Eri menyampaikan, Pemkot akan melakukan penyesuain skema parkir bersama para pengusaha setelah banyaknya temuan saat melakukan sidak.
Salah satunya sebut Eri temuan pajak parkir toko modern yang hanya sebesar Rp 175.000 per bulan dengan hitungan 15 mobil atau kendaraan per hari.
“Apakah itu masuk akal, apalagi ada toko modern yang buka sampai 24 jam. Saya kaget dengan temuan ini. Oleh karena itu, saya akan bertemu dengan para pengusaha untuk merumuskan skema parkir apa yang paling cocok diterapkan di Kota Surabaya,” terangnya.
Jangan Cari Sensasi
Namun, Badaruddin menegakan, Eri jangan cuma mencari sensasi, sebagai Walikota mencari peluang dan berinovasi dalam meningkatkan sumber pendapatan keuangan daerah.
"Kita sangat membutuhkan peran pengusaha dalam menciptakan lapangan kerja, untuk mengurangi angka pengangguran dan mencegah angka kemiskinan", lanjut Badaruddin.
Harusnya, urai Badaruddin Eri Cahyadi mengumpulkan pengusaha dan dinas terkait berhubungan dengan tata kelola parkir untuk membahas secara komprehensif.
Pasalnya sebut, jika hanya gencar melakukan sidak bisa aja itu cuma mencari sensasi sesaat.
"Ada sumber pendapatan keuangan daerah yang bisa di evaluasi, misalnya PPN untuk tempat hiburan dan minuman keras", tegas Badaruddin.
Pajak hiburan hingga inovasi destinasi wisata
Selian itu, Eri Cahyadi didesak meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hiburan dan minuman keras (miras). Sebab akan berdampak pada pendapat keuangan.
"Menaikkan pajak hiburan dan minuman keras akan berdampak pada pendapatan keuangan daerah, dan juga bisa terjadi seleksi secara alami bagi masyarakat." tuturnya.
Badar menyebut, sumber pendapatan keuangan daerah lainnya yang bisa dimaksimalkan pajak perumahan, khususnya perumahan elit.
Menurutnya, Eri Cahyadi juga harus menyasar sektor ini. Sebab, banyak tunggakan pajak bagi pengembang yang belum dibayarkan.
"Apakah pengusaha properti sudah memenuhi kewajiban secara tertib,"ujar Badaruddin.
Badar juga menegaskan, pengembangan tempat wisata Surabaya sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan daerah masih belum maksimal.
Maka dari itu, dia mendorong agar Pemkot inovatif dan kreatif agar pendapatan di sektor destinasi wisata juga maksimal.
"Ini yang harus dilakukan inovasi dan kreatifitas sehingga bisa optimal," pungkas Badaruddin.
Baca juga: Disorot Presiden AMI Tantang Pemkot Surabaya Klarifikasi Status Rumah Radio Bung Tomo
Parkir Tepi Jalan
Selain sidak toko modern Eri menyebut ke depan Pemkot Surabaya juga akan menertibkan tempat usaha yang tidak memiliki lahan parkir memadai sehingga meluber ke tepi jalan.
Dalam hal ini, hotel atau tempat usaha yang menggunakan tepi jalan sebagai tempat parkir sehingga menyebabkan kemacetan.
"Ini yang nanti akan kita sampaikan bahwa jika ada yang seperti itu, tanggung jawabnya siapa? Apakah dibayarkan oleh hotelnya atau tempat usahanya? Karena dia tidak menyusun jumlah parkirnya," tegasnya
Maka dari itu, Eri mengimbau adanya kejujuran dalam jumlah kendaraan yang parkir, sehingga tidak ada lagi kebocoran pajak dan keamanan bisa terus ditingkatkan.
“Nantinya dalam pertemuan dengan pengusaha akan dirumuskan mana skema parkir yang paling cocok. Saya ingin, model kejujuran ini akan diterapkan dengan menggunakan alat atau penugasan pengelolaan parkir yang jelas,” terangnya.
AMI Tantang Buka-bukaan
Kendati begitu, AMI malah menantang Eri buka data. Siapa saja yang menunggak pajak daripada pen, sudah berapa lama, dan langkah konkret apa yang akan diambil?
"Kalau Pemkot berani, buka saja datanya ke publik. Tunjukkan siapa saja pengembang yang menunggak pajak, dan apa langkah yang sudah diambil. Rakyat berhak tahu, dan itu bagian dari akuntabilitas pemerintahan," tambahnya.
Ia menegaskan, keberanian seorang pemimpin tak diukur dari siapa yang bisa ditekan, tapi dari siapa yang berani dilawan.
"Kami tidak menolak penegakan perda atau disiplin kota. Tapi harus adil. Rakyat ingin melihat pemimpin yang berani menghadapi pengusaha besar yang lalai, bukan hanya gagah-gagahan di hadapan yang kecil. Kalau berani kepada rakyat kecil, harus lebih berani kepada yang besar," demikian M. Zahdi. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat