Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Ekosistem Interaktif
Pemerhati Sosial, Politik, ekonomi, hukum dan Budaya
Surabaya, JatimUPdate.id : Pada tahun 2000-an, di Institute of Social Studies(ISS) Denhaag ada jurusan "Politic Alternative Development" (program Master of Arts in Development Studies).
Program ini secara eksplisit dirancang untuk mendorong pemikiran kritis radikal terhadap kebijakan pembangunan konvensional; memberikan alternatif ("second/third opinion") berbasis teori post-development, ekologi politik, atau ekonomi politik kritis.
Spesialisasi yang bagus tapi kurang laku di pendidikan tinggi Indonesia, entah mengapa, tetapi berpikir kritis terhadap kebijakan publik pemerintah adalah keniscayaan dalam suatu ekosistem demokratisasi.
Kebijakan pemerintah memang dirumuskan berdasarkan pertimbangan komprehensif (multi dimensi dan berdasarkan kajian teknokratis), diputuskan bersama parlemen, tetapi tetap saja diwarnai subyektivitas karena pertimbangan politik, terutama kepentingan, persaingan politik dan hegemoni kekuasaan (apalagi jika menganut sistem kekuasaan oligarkhis yang dikendalikan oleh beberapa elit politik).
Pada kasus penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran (yang saat ini menjadi permasalahan berat di Indonesia kontemporer), disepakati bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang saling terkait. Faktor ekonomi (pendapatan rendah, pengangguran), sosial (diskriminasi, eksklusi, jaringan lemah), psikologis (rasa tidak berdaya, mindset), budaya, politik, dan geografis saling mempengaruhi.
Walaupun demikian, kemiskinan secara resmi didefinisikan dan diukur terutama berdasarkan kriteria ekonomi (garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran/konsumsi), yang berdasarkan hal ini BPS melaporkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan ini.
Oleh karena itu dalam tulisan ini kemiskinan-pengangguran lebih dikaji dalam kaitan ekonomi, tetapi tetap dalam kerangka paradigma ‘people centered development’, karena pembangunan SDM adalah prioritas.
Kritik terhadap program penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejauh ini, meskipun sudah tersebar programnya diberbagai kementrian, sebagai sub-sub program, ternyata capaian kinerja mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran terasa masih sangat lambat sekali.
Apalagi ketika Bank Dunia merilis perubahan kriteria miskin menjadi sekitar $6 per hari, maka jumlah kemiskinan di Indonesia melompat menjadi lebih dari 68%.
Angka pengangguranpun meningkat cepat bersamaan dengan melemahnya ekonomi dunia, sehingga banyak terjadi PHK dan relokasi industri.
Sejauh ini pemerintah menjalankan berbagai program utama untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dengan pendekatan bantuan sosial langsung, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja, yaitu:
a. Bantuan Sosial Langsung (memenuhi kebutuhan dasar): Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako; Bantuan Tunai Langsung (BLT); MBG, Bantuan darurat lainnya
b. Pemberdayaan Ekonomi dan Akses Modal: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Padat Karya Tunai; Dana Desa.
c. Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Daya Saing Kerja
d. Penciptaan Lapangan Kerja Skala Besar: PSN, pembangunan infrastruktur; KEK dsb
e. Jaring Pengaman untuk Penganggur: Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan tunai dan pelatihan bagi pekerja yang di-PHK (cakupan masih terbatas);
f. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)/KIP Kuliah berbentuk beasiswa untuk anak miskin guna memutus rantai kemiskinan antar Programnya cukup banyak dari berbagai sektor, tetapi tantangan utama dalam implementasi: targeting tidak akurat; birokrasi rumit; tetap terbelit isu ketergantungan vs pemberdayaan, serta kapasitas pengelolaan tingkat desa (Dana Desa),
Serta resultante kinerja berbagai sektor kurang memberi outcome dan impact pada masalah kemiskinan dan pengangguran.
Secara umum, program seperti KUR dan Prakerja terbukti efektif tingkatkan inklusi keuangan dan keterampilan, tetapi penguatan ekosistem wirausaha (akses pasar, teknologi, pendampingan) masih perlu jadi prioritas ke depan.
Tanpa itu outcome-impact terhadap kemiskinan-pengangguran masih kabur.
Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, tulisan (pendek) ini mencoba menyoroti kelompok miskin dan penganggur dari sisi yang lain (second opinion politic alternative development), dengan premise bahwa mereka juga asset ekonomi-sosial, bukan kelompok marginal yang berada di luar mainstream dan dianggap menjadi beban (selalu bergantung pada bantuan).
Mereka juga bagian dari para pelaku ekonomi, sebagai inti pembangunan ekonomi, sedang pemerintah adalah regulator-fasilitator.
Baca juga: Peneliti Sygma: Jaga Kelestarian Raja Ampat di Tengah Rencana Pabrik Nikel
Kelompok miskin dan penganggur sebagai asset SDM, dalam konteks ekonomi, sebagian besar bukan malas atau tidak mampu bekerja (walau ada jumlahnya relatif sedikit), tetapi mereka ‘mau dan ingin’ keluar dari perangkap kemiskinan dan pengangguran dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Ini adalah ‘inner potentials’ dari SDM miskin-penganggur yang masih (terpaksa) ‘tertidur’ karena ekosistem kehidupan ekonomi disekitar mereka tidak ‘enabling’ bagi mereka untuk mewujudkan ‘inner potentials’ tersebut secara produk Bantuan KUR dan modal pada umumnya tidak terdukung oleh ekosistem peluang kerja yang memungkinkan (terutama di perdesaan) sehingga mereka menjadi pragmatis dalam menjalankan bantuan modal yang ada.
Para penerima bantuan lebih berwirausaha reaktif-pragmatis yang akhirnya bersaing horisontal diantara penerima bantuan, sehingga saling mematikan usaha.
Intervensi pemerintah sering berhenti pada pemberian modal bantuan; tidak masuk dan mengawal ekosistem peluang usaha yang ada, apalagi mengintervensi market (karena pemerintah yang beraliran neoliberal lebih mengandalkan para penerima bantuan bisa bersaing ‘fair’ dalam kompetisi, dengan modal bantuan tersebut).
Oleh karena itu memperbaiki ekosistem peluang usaha (dan tentu juga literasi bagi para pelaku ekonomi miskin-penganggur) menjadi pintu masuk utama dalam menangani kemiskinan dan pengangguran dalam kerangka waktu yang terbatas, karena dunia global makin berlari kencang.
Tanpa konteks ‘time framework’ kelompok miskin dan penganggur akan tetap dalam alur terperangkap dan sulit lolos serta marjinal.
Pengalaman China dan Korsel yang beberapa dekade lalu juga miskin dan banyak penganggur, "inner potential’ kelompok miskin penganggur dijadikan dasar political will yang kuat, dengan membangun ekosistem ekonomi yang bisa memfasilitasi inner-potensial kelompok miskin-penganggur menjadi tenaga kerja produktif.
Kedua pemerintah ini juga intervensi proteksi pasar dan bantuan teknologi, yang dalam neoliberalisme menjadi tabu karena harus ‘diserahkan’ pada mekanisme pasar.
China dan Korsel menyadari bahwa tidak mungkin bantuan-subsidi dilakukan secara ‘monolog’ dalam arti diberikan dan selesai! Silahkan berjuang dalam kompetisi!.
Tetapi mereka benar-benar memberikan bantuan subsidi yang diimbangi dengan pembenahan ekosistem ekonomi mikro, sehingga ada situasi ‘enabling’, bahkan di-install dalam ekosistem ekonomi yang lebih makro (enabling).
Faktor ‘enabling’ bukan sekedar ‘ease of doing business’,tetapi lebih menekankan pada penciptaan banyak peluang lapangan kerja yang diprioritaskan bagi kelompok miskin dan penganggur.
Dengan demikian program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran (karena banyaknya angkatan kerja tetapi sangat kurang lapangan kerja) tidak bisa lagi bersifat atau berpola monolog.
Baca juga: Bupati Jember dan PMR Jember Beri Atensi Rusaknya Ekosistem
Misal pelatihan skill tanpa linkage ke industri hanya akan melahirkan lebih banyak penganggur terampil. Contoh lain misal bantuan modal keluarga miskin, dimana kemampuan awalnya hanya bisa berjualan, maka pemerintah harus menyediakan tempat usaha strategis (yang banyak pedestrian di pusat-pusat kegiatan), bukan membiarkan mereka menjadi pedagang kaki lima yang sering dibatasi ketertiban dan akhirnya usahanya mati.
Pendekatan monolog menjadi interaktif akan menghilangkan ‘kutukan’: “cari kerja sulit!”. Jadi antara eksploitasi ‘inner potentials’ kelompok miskin dan pengangguran harus ‘interaktif’ dengan intervensi pemerintah terkait dengan ekosistem ekonomi mikro (dan juga pembinaan usaha).
Tanpa itu program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui wirausaha mandiri, hanya tinggal program yang manis di tingkat slogan tetapi pahit ditingkat pelaksanaan.
Terhadap wirausaha mikro baru, perlu diberikan dukungan melalui ‘inkubasi’ dalam bentuk intervensi ‘pemaksaan market’ (compulsary market captive), sehingga ada ekosistem (walau sementara) untuk menumbuhkan embrio wirausaha mikro menjadi lebih maoan dan bisa naik kelas.
Apa saja pemaksaan pasar yang bisa dilakukan? Mungkin banyak sekali peluangnya yang bisa dilakukan pemerintah. Misal beberapa peluang bisnis yang ada dalam bisnis PT KAI (contoh baut-mur untuk perawatan bangku; obat pembersih lantai dll) bisa di’mitra paksakan’ dengan kelompok koperasi miskin-penganggur.
Menggairahkan kembali ‘pasukan kuning’ untuk kebersihan dan perawatan taman sampai kota kecamatan dan pusat desa, yang dewasa ini lebih diserahkan kepada pihak ke-3 melalui pelelangan. Jadikan kegiatan rutin pemerintahan, semacam ‘food for work’.
Perdagangan antar pulau yang difasilitasi pemerintah secara ‘protektif dan proaktif’ juga bisa jadi bagian yang terkait dengan ekosistem ‘enabling’ yang memberi kepastian dan perkembangan bisnis sampai huu.
Tetapi tantangan terbesar dari semua ini adalah ‘apakah ada political will’ yang kuat? Apakah menangani kemiskinan dan pengangguran dirasa cukup hanya dari anggaran APBN dan APBD, serta kunjungan kerja dan himbauan-himbauan?
Kalau tantangan ini nyata, maka rasanya benar bahwa kelompok miskin dan pengangguran yang sedang menderita adalah sekedar asset marginal dan menjadi beban. Kecuali….ketika suara mereka diperlukan jelang pemilu melalui sentuhan dan janji eksotis yang sebenarnya tidak bermakna. Tapi bagi kelompok miskin dan penganggur bisa jadi ‘hiburan’ dan ‘’mengurangi derita’ walau hanya sekejap.
Dan kemiskinan-pengangguran pun terus berlanjut episode demi episode.
Wallahualam. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat