Banyumas, JatimUpdate.id -
Saat soft launching Kopdes Dawuhan di Desa Dawuhan Kabupaten Banyumas, Kementerian Koperasi (Kemenkop) Budi Arie menegaskan dukungannya, agar keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Dawuhan, Banyumas menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan koperasi desa di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pionir di Pulau Jawa, Torasera Nurja Berkah Nurul Jadid Jadi Hub Strategis Ekonomi Rakyat
Mengutip dari Detik.com, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan Kopdes Merah Putih Dawuhan ini hanya berjarak 200 meter dari mmakam RM Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto.
Mendiang RM Margono, kata Budi Arie merupakan tokoh penting dalam sejarah koperasi di Banyumas. Karenanya, dia berharap semangatnya bisa menular ke Kopdes Merah Putih Dawuhan dan Kopdes Dawuhan bisa menjadi energi serta best practise untuk yang lain.
"Diharapkan, semoga semangat beliau bisa menular ke Kopdes/Kel Merah Putih di Dawuhan ini," kata Menkop dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).
Acara itu juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Anggota DPR RI Novita Wijayanti, serta perwakilan pejabat dari Kemenkop dan stakeholder terkait.
Dari data yang diperoleh Redaksi JatimUPdate.id berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas, juga turut diundang sejumlah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banyumas diantaranya Ketua Satria Praja yang juga Kades Kasegeran, Kades Dawuhan, Kades Binangun, Kades Pasinggangan, Kades Kedunggede, Kades Karangrau, Kades Kejawar, Kades Danaraja, Kades Kedunguter, Kades Sudagaran, Kades Pekunden, Kades Kalisube, Kades Papringan, dan Kades Babakan.
Para Kades itu juga disertai Ketua Kopdes Merah Putih beserta tim pendamping desa.
Lebih jauh Budi juga menyebut bahwa koperasi pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja di Banyumas.
Hal itu juga yang membuat Raden Aria menjadi pelopor Koperasi di Hindia Belanda pada tahun 1895.
Sehingga Banyumas, bukan hanya kota yang penuh dengan orang-orang besar tetapi juga sejarah yang luar biasa.
Menkop mengapresiasi pendirian dan pengembangan Kopdes Merah Putih Dawuhan yang dipelopori oleh para Notaris dan tim pengurus desa.
Menkop menekankan, pentingnya menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan koperasi. Agar koperasi bisa sama dengan koperasi di seluruh dunia.
"Tapi kearifan lokal harus tetap dijaga. Ini ciri khas Banyumas," ujarnya.
Dirinya juga memberikan target ambisius agar Kopdes Merah Putih Dawuhan bisa menjadi juara satu Koperasi Desa nasional pada tahun depan.
Syaratnya, koperasi tersebut memiliki anggota minimal setengah dari warga desa dan keuntungan minimal Rp 1 miliar rupiah per tahun.
"Maka, pendirian Kopdes/kel Merah Putih Dawuhan ini menandai awal perjalanan koperasi di Indonesia yang kini telah mencapai sekitar lebih 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan di seluruh Nusantara," ujar Menkop.
Pemerintah, kata Menkop Budi Arie, melihat momentum ini sebagai saatnya Indonesia mengukir sejarah baru dalam perubahan ekonomi dan gerakan rakyat yang berfokus pada pengembangan koperasi desa.
Tujuan utama dari pengoperasian Kopdes/kel Merah Putih adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Mulai dari mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, hingga menstabilkan harga dan pasokan kebutuhan pokok.
"Desa-desa diharapkan menjadi lebih produktif, tumbuh, dan mandiri melalui koperasi ini," ucapnya.
Selain itu, inovasi juga disebut sebagai fokus utama, misalnya dengan penerapan sistem transaksi cashless dan digitalisasi yang memudahkan operasional koperasi, serta pengawasan yang lebih transparan dan profesional.
"Saya sudah membuktikan sendiri transaksi tanpa uang tunai menggunakan sistem digital buatan anak bangsa yaitu, QRIS. Berharap seluruh Kopdes/kel Merah Putih menggunakan transaksi digital agar akuntabel dan transparan," tambahnya.
Budi Arie menegaskan, tak hanya SDM-nya yang siap, tapi juga organisasinya dan tata kelola juga harus siap.
"Ada 3 indikatornya dalam mengawasi Kopdes/kel Merah Putih ini. Tercatat, terukur dan terdampak," katanya.
Menkop menyatakan bahwa keberhasilan koperasi ini akan diukur dari dampaknya terhadap masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Melalui semangat sejarah dan inovasi teknologi, diharapkan Kopdes/kel Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan berdaya saing di era digital.
"Koperasi menggerakkan ekonomi dari akar rumput, agar kemiskinan di desa bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat," tandasnya.
Spirit Perjuangan RM Margono
Dr. Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi dan Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengaku terkesan dengan spirit patriotisme Margono Djoyohadikusumo.
Dalam tulisannya yang dirilis Wartapos.co.id, dia menuturkan kesannya, selama berada di Banyumas.
Saat berada di Banyumas, Ferry menyempatkan diri berziarah ke makam Kakek Presiden Prabowo Subianto itu.
"Saya seperti diingatkan bahwa koperasi desa adalah panggilan sejarah yang ditorehkan para pendiri bangsa, para arsitek pembangunan pertama Indonesia. Salah satunya adalah Margono Djoyohadikusumo," katanya.
Menurut Ferry, Koperasi desa merupakan satu kesatuan utuh dengan cita-cita kesejahteraan, Indonesia yang adil dan makmur.
"Kita dapat menyelami jejak pemikiran Margono Djoyohadikusumo terkait koperasi desa dalam arsip roadmap teknokratik pembangun pertama Indonesia," jelasnya.
Gagasannya terhampar dalam arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam arsip tersebut ditegaskan politik pembangunan yang mewajibkan koperasi dibangun di setiap desa.
"Amanat para pendiri bangsa yang tergabung dalam Dewan Perancang Nasional, Deppernas [sekarang Bapenas] menyatakan koperasi desa bukan hanya prioritas dalam perencanaan pembangunan," katanya.
Koperasi desa telah dituliskan para founding fathers dan founding mothers Indonesia sebagai syarat mutlak tercapainya kesejahteraan rakyat.
"Mereka meyakini rakyat desa adalah landasan, basis dari masyarakat Indonesia," katanya.
Ferry menyebut Margono Djoyohadikusumo merupakan salah satu peletak dasar demokrasi Pancasila.
Baca juga: Pastikan Kelancaran Transaksi 2026, BNI Wilayah 18 Malang Siagakan Layanan Operasional Terbatas
"Demokrasi ini tidak memisahkan akses rakyat terhadap keputusan politik dan ekonomi. Demokrasi Pancasila tidak mendikotomi antara politik dan ekonomi," jelasnya.
Koperasi desa yang digagas Margono Djoyohadikusumo mematrikan rakyat sebagai subyek dalam pembangunan ekonomi, yang merupakan keputusan politik.
"Memahami konsepsi ekonomi Margono Djoyohadikusumo adalah memahami koperasi desa sejatinya merupakan bangun utuh politik dan ekonomi rakyat," katanya.
Atas dasar itulah, maka dirinya memaknai bahwa keputusan politik Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bukan semata bersifat normatif dan terbatas pembangunan fisik koperasi desa.
"Impres dan Kepres Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto saya maknai sebagai suatu keputusan politik negara atas akses kesejahteraan bagi rakyat di desa dan kelurahan, di seluruh tanah air," paparnya.
Keputusan politik penting lainnya menyangkut koperasi desa adalah terkait bidang keuangan atau pembiayaan.
"Salah satu keputusan politik penting yang digagas Margono Djoyohadikusumo adalah sistem perbankan yang inklusif melalui program kredit yang mudah diakses oleh koperasi desa," ujarnya.
Hal tersebut menjadi cikal bakal perbankan Indonesia memiliki program Kredit Usaha Rakyat.
Dengan gagasan tersebut, maka Kementerian Koperasi mendorong terbitnya regulasi yang bersifat diskresi bahwa pembentukan koperasi desa merupakan “penugasan khusus Presiden”.
Dengan demikian, maka kredit dalam program LPDB maupun KUR dari perbankan Himbara diberikan bagi koperasi desa, tentu dengan disertai pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan koperasi desa/kelurahan.
Banyumas adalah kota tempat koperasi pertama didirikan oleh Raden Aria Wiraatmadja pada tahun 1895.
Dari bumi Banyumas, tanah tempat Margono Djoyohadikusumo bergumul dan meretas kemerdekaan ekonomi bagi rakyat Indonesia, saya menangkap spirit penting.
Koperasi dan patriotisme bermakna bahwa sejak awal mula konsep koperasi menjadi keputusan politik negara, di dalamnya terkandung rasa cinta tanah air, kehendak kuat bela negara, perjuangan segenap elemen bangsa bukan hanya merdeka dan berdaulat, namun juga adil dan makmur.
Melalui perenungan yang mendalam, Fery berpandangan bahwa bangsa yang kuat hanya mungkin terwujud apabila rakyatnya hidup adil dan sejahtera.
"Untuk itulah kiranya saya mengharapkan dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif dan positif dalam pembentukan, pemberdayaan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.
Keyakinan yang didapatkan dari Bumi Banyumas, tanah tempat seorang pendiri bangsa, Margono Djoyohadikusumo mengukir hidupnya dalam wakaf untuk Republik Indonesia.
Sejalan Dengan Semangat Pancasila
Pada kesempatan berbeda,
Wamenkop mengatakan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila, sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional bertajuk “Tribute to Margono, Menyambut Koperasi Desa Merah Putih di Banyumas Raya dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan", di Auditorium Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/06/2025).
Acara ini bersamaan dengan peluncuran media Tribun-Banyumas.com
Baca juga: Pemkab Banyumas Sempurnakan RKPD 2027 Lewat Forum Konsultasi Publik
Seperti dirilis Antaranews.com, Ferry mengatakan pada awal era kemerdekaan, kata dia, Margono Djojohadikusumo bersama dengan Bung Hatta atau Mohammad Hatta juga menyusun sebuah pola rencana program pembangunan yang terumuskan di dalam program pembangunan semesta berencana.
Di dalam pembangunan semesta berencana itu, sistem ekonomi Pancasila diturunkan dan diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila dan Margono Djojohadikusumo adalah peletak fondasi yang menjelaskan pentingnya pembangunan berbasis desa.
“Itu yang menjadi pikiran kuat dari Pak Margono Djojohadikusumo mengimplementasikan gagasan ekonomi Pancasila,” katanya.
Ia mengatakan di dalam ekonomi pedesaan, Margono Djojohadikusumo meletakkan bahwa demokrasi itu kalau muncul di tengah masyarakat khususnya di pedesaan, wadahnya berupa koperasi.
“Dan koperasi pasti terinspirasi oleh pikiran-pikiran Pak Margono, Bung Hatta, melihat kegiatan koperasi di Eropa atau sejarah berdirinya koperasi sebelum kemerdekaan di Banyumas ini,” katanya.
Ia mengatakan Margono Djojohadikusumo yang lahir di Banyumas telah melahirkan pemikiran yang tertuang dalam naskah konstitusi bangsa Indonesia, pola rencana pembangunan semesta berencana, dan di situ dimulailah pembangunan desa.
Pada awal era kemerdekaan, kata dia, Margono Djojohadikusumo bersama dengan Bung Hatta atau Mohammad Hatta juga menyusun sebuah pola rencana program pembangunan yang terumuskan di dalam program pembangunan semesta berencana.
Di dalam pembangunan semesta berencana itu, lanjut dia, sistem ekonomi Pancasila diturunkan dan diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila dan Margono Djojohadikusumo adalah peletak fondasi yang menjelaskan pentingnya pembangunan berbasis desa.
“Itu yang menjadi pikiran kuat dari Pak Margono Djojohadikusumo mengimplementasikan gagasan ekonomi Pancasila,” katanya menjelaskan.
Ia mengatakan di dalam ekonomi pedesaan, Margono Djojohadikusumo meletakkan bahwa demokrasi itu kalau muncul di tengah masyarakat khususnya di pedesaan, wadahnya berupa koperasi.
“Dan koperasi pasti terinspirasi oleh pikiran-pikiran Pak Margono, Bung Hatta, melihat kegiatan koperasi di Eropa atau sejarah berdirinya koperasi sebelum kemerdekaan di Banyumas ini,” katanya.
Ia mengatakan Margono Djojohadikusumo yang lahir di Banyumas telah melahirkan pemikiran yang tertuang dalam naskah konstitusi bangsa Indonesia, pola rencana pembangunan semesta berencana, dan di situ dimulailah pembangunan desa.
Selain itu, kata dia, Margono Djojohadikusumo dalam perencanaan pembangunan tersebut juga meletakkan pokok-pokok pikiran tentang membangun ekonomi dan keuangan inklusif termasuk mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) 46.
“BNI 46 pada waktu dulu sebenarnya bukan sekadar bank, tapi bank sentral. Tapi pada awal orde baru, bank sentralnya itu berubah menjadi Bank Indonesia, BNI-nya menjadi bank umum biasa,” katanya.
Lebih lanjut, Wamenkop mengatakan putra Margono Djojohadikusumo yang juga ayahanda Presiden Prabowo Subianto, yakni Prof Soemitro Djojohadikusumo aktif dalam kegiatan koperasi karena merupakan salah satu pendiri induk koperasi pegawai negeri dan mendirikan Bank Kesejahteraan Ekonomi.
Menurut dia, Margono Djojohadikusumo dan Prof Soemitro Djojohadikusumo memiliki pemikiran yang sama, yakni mendirikan koperasi dan bank
Saat sekarang, kata dia, Presiden Prabowo Subianto membikin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan membentuk Danantara.
“Di sinilah benang merah pikiran Pak Margono Djojohadikusumo dengan pikiran Presiden Republik Indonesia sekarang, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki gagasan mendirikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena ada dua makna, yakni tahu persis koperasi di Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan badan usaha milik negara dan badan usaha swasta, baik dari sisi aset, volume kegiatan usaha, maupun dari partisipasi masyarakatnya.
Oleh karena itu, kata dia, Presiden Prabowo secara cepat membuat badan usaha sebanyak 80.000 koperasi di Indonesia karena dengan cara tersebut, koperasi akan cepat punya aset, kegiatan usaha, dan anggota untuk menyusul ketertinggalannya dari BUMN maupun badan usaha swasta.
“Makna kedua, bukan hanya 80.000 badan usaha yang dibentuk, tapi juga ada di 80.000 desa seluruh Indonesia. Jadi sama persis dengan Pak Margono Djojohadikusumo tentang rural development (pembangunan pedesaan, red.), desa menjadi lokus dari kegiatan ekonomi Pancasila itu,” kata Wamenkop. (dek/mmt)
Editor : Miftahul Rachman