Surabaya,JatimUPdate.id - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendidikan dasar wajib diberikan secara gratis.
Ia menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan langkah Pemkot Surabaya yang telah lebih dulu menggratiskan jenjang SD dan SMP negeri.
Baca juga: Apresiasi Purabaya-Kenpark Lewat Tol, Eri Irawan Dukung Kembali Pakai Bus
“Keputusan MK ini menegaskan kembali bahwa sekolah itu harus gratis. Di Surabaya, kita sudah masif menambah SD dan SMP negeri gratis. Artinya, tidak ada lagi alasan soal biaya bagi anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama,” kata Ajeng, Rabu (2/7).
Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan sekolah swasta.
Menurutnya, Surabaya telah mengalokasikan anggaran khusus melalui skema BOPDA, yang menyasar sekolah-sekolah swasta dengan SPP di bawah Rp500.000.
“Anggaran bukan hanya dari pusat atau BOS, kita juga punya BOPDA untuk swasta, khususnya yang terjangkau. Ini bentuk keberpihakan kami pada pendidikan inklusif,” tegasnya.
Selain itu, Ajeng menyebut arah kebijakan pendidikan nasional ke depan akan selaras dengan program Presiden terpilih Prabowo Subianto, utamanya terkait Sekolah Rakyat.
Baca juga: BPJS Nonaktif Tanpa Pemberitahuan, Warga Miskin Terancam Gagal Operasi
“Pak Prabowo punya visi gerak cepat dengan sekolah rakyat. Di situ tidak hanya pendidikan yang gratis, tapi juga pembiayaan hidup anak-anak yang tinggal di asrama. Ini boarding, mereka dibantu makan, minum, sampai tempat tinggal,” jelasnya.
Menurutnya, sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi warga tidak mampu, dan Surabaya, tambah Ajeng, siap menyambut konsep ini sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya perhatian terhadap aspek kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebab, dari sudut pandangnya belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pemenuhan hak-hak guru sebagai hal krusial yang perlu segera ditindaklanjuti.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Dinamika Normalisasi Sungai Kalianak Tahap II
“Juknis tentang kesejahteraan guru belum ada. Padahal kalau kita bicara kualitas pendidikan, tidak bisa lepas dari peran pendidik. Harus ada kejelasan, begitu juga soal fasilitas seperti smart board dari pusat. Itu semua butuh skema teknis,” tandasnya.
Ajeng menegaskan pendidikan dasar harus mencakup seluruh anak tanpa kecuali. Bahkan, ia mendorong agar Kejar Paket juga bisa digratiskan demi menjangkau warga yang tertinggal secara usia maupun situasi ekonomi.
“Prinsipnya, tidak boleh ada anak Surabaya yang tertinggal pendidikan. SD, SMP harus gratis, dan untuk yang butuh Kejar Paket, kita siapkan juga programnya,” demikian Ajeng Wira Wati. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman