Jakarta, JatimUPdate.id : Kementrian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan rapat koordinasi dengan Kementrian Sosial guna melakukan pembahasan progres perkembangan program pemerintah tentang Sekolah Rakyat.
Baca juga: 10 Tahun Penggunaan Dana Desa Masih Belum Tepat Sasaran, Prabowo Subianto Bakal Rombak Kebijakan
Pada Jumat (04/07/2025) Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Sumarlan, didampingi Nanang Soemantri dan Tim Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus melakukan Pertemuan dengan Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Dr. Hasim, terkait Sekolah Rakyat.
"Pada Rapat ini dibahas beberapa poin penting yang disampaikan diantaranya tentang progres Program Desa Sosial Mandiri yang telah dilaksanakan di 9 Desa di Provinsi Jawa Tengah," kata Hasyim dikutip dalam rilis yang diterima Redaksi JatimUPdate.id pada Sabtu (05/07/2025).
Lebih detail Hasyim menyelaskan bahwa Program Desa Sosial Mandiri telah dilaksanakan di 9 desa di Jawa Tengah yaitu:
1. Kabupaten Kebumen,
2. Kabupaten Banyumas,
3. Kabupaten Malang,
4. Kabupaten Grobogan,
5. Kabupaten Wonogiri,
6. Kabupaten Kendal,
7. Kabupaten Wonosobo,
8. Kabupaten Pemalang, dan
9. Kabupaten Brebes.
Sementara itu, kata Hasyim, tahapan Program Desa Sosial Mandiri yang telah dilakukan secara seksama, setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan.
Keempat tahapan Program Desa Sosial Mandiri, tahapan pertama berupa Sosial Mapping Asssesment Sumber Daya Manusia bertujuan untuk melihat potensi agen perubahan.
Agenda ini terdiri dari 4 orang yang punya kategori semangat dan potensi di bidang :
a. Kepemimpinan,
b. Bisnis,
c. Membangkitkan semangat (motivator), dan
d. Empati sosial
Hasyim menjelaskan bahwa keempat kategori tersebut discoring lewat aplikasi dan diambil yang terbaik dari tiap kategori untuk menangani Desa Sejahtera Mandiri. Keempat orang tersebut akan diarahkan ke desain program, kelembagaan, membangun jejaring, aksinyata dalam bentuk sebuah proyek perubahan;
Sementara itu tahapan kedua Workshop dilakukan setelah tahapan pertama selesai yakni dengan mengundang Kementerian / Lembaga terkait, Perusahaan yang melakukan CSR, dan Offtaker selaku pembeli.
Undangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diminta kontribusinya untuk mendukung kegiatan ini dari awal hingga akhir, hal ini bermaksud untuk memutus rantai pasok dengan meminimalisir tengkulak.
Implementasinya yakni berupa pemetaan kelompok diundang tersebut diatas yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, kemudian untuk lebih kompetitif selanjutnya kegiatannya dilelang.
Tahapan ketiga berupa Kelembagaan yang terbentuk dari hasil proses seleksi lelang tersebut kemudian di tetapkan melalui Letter clearity empowerment.
Kelembagaan ini akan membuat standar pengembangan SDM melalui pelatihan hasilnya akan dilepas kelapangan berdasarkan jenis pelatihan yang didapat.
Bentuk implementasi kegiatan ini dapat dilihat Taman Ternak Kambing Ettawa Kali Gesing, Desa Telogoguo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kambing.
Hasil olahan kotoran kambing dipergunakan untuk harian susu untuk mingguan. Kegiatan ini bekerjasama dengan IPB yang menanam 13 jenis pakan kambing dibawah pohon pinus. Saat ini pohon pinus menjadi tempat wisata;
Tahapan keempat berupa Jaringan ini menghubungkan kelembagaan yang terbentuk dengan jejaring CSR yang sudah ada.
Lebih jauh Hasyim menjelaskan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial ini pesertanya berasal dari seluruh Indonsia yang tergolong usia sekolah dalam 17 juta warga miskin dan miskin ekstrim dengan 3 tahapan yakni:
a. Orientasi pada tahap ini yang dibina terlebih dulu terkait kesehatan jasmani dan kesehatan psikologi;
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Langkah Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI
b. Formal School, jika peserta prestasinya bagus pada tahapan ini akan dibuat akselerasi untuk ketahapan berikutnya dan
c. Boarding School.
Bahkan lanjut Hasyim, setiap tahapan tersebut akan dievaluasi melalui aplikasi Talent Mapping untuk menentukan 4 orang terbaik sesuai dengan potensi di 4 bidamg diatas;
Secara khusus Hasyim menyebutkan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial ini sulit diinterfensi karena mengembangkan Kurikulum Entri multi Eksis yang dimasukkan dalam kurikulum lokal dengan prinsip satu dipegang sementara yang lain diangkat.
Analogi dari binatang berbeda dilihat potensinya sesuai keahlian alamiahnya mana yang paling bisa dikembangkan, misalnya monyet untuk memanjat, ikan untuk berenang, kekuatan di Gajah dan lain sebagainya;
Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial pesertanya akan dimasukan kedalam barak ututuk dibina.
Targetnya supaya pesertanya dapat menjadi agen perubahan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarganya masing – masing.
Orientasi sekolahnya diarahkan ke go international dimana tiap anak di beri laptop, tiap guru bilingual harus bisa berbahasa inggris dengan persyaratan Toefl tertentu.
Selama Pendidikan orang tua memperoleh berbagai fasilitas diantaranya :
a. Guest house untuk berkunjung dan melihat kondisi anaknya pada jam tertentu selama Pendidikan;
Baca juga: Wamen Desa PDT Saksikan Pemdes Sumberejo Luncurkan Program PESONA
b. Rumah orang tua diperbaiki dan di beri pemberdayaan serta permodalan dari Program Keluarga Harapan, kecuali komponen Pendidikan.
Prinsip Sekolah Rakyat ini mengembangkan potensi manusia terkait: a. Kearifan lokal yang sudah menghidupi puluhan tahun warga, b. Penyaring Pengetahuan teknologi, c. Alam, d. Konektifitas (keterkaitan), e. Pranata sosial.
Potensi tersebut yang kemudian diramu dalam menjadi program sampai program aksi dalam bentuk kelompok yang dapat membuat penghasilan masyarakat dapat meningkat.
Sekolah Rakyat ini merupakan kegerakan untuk mewujudkan sebuah Kebangkitan Kaum Dhuafa (Orang Miskin)
Lebih jauh Sumarlan memberikan tanggapan tentang adanya harapan dan Komitmen tertulis dari dana desa di plot untuk program mendukung kemensos yang sudah ada diatas.
"Rencana Implementasi PKS pada tahun 2026 dengan lokasi di Papua dimana lokasi yang bisa diintegrasikan salah satunya di Jayapura dengan menyasar warga miskin dan miskin ekstrim di sekitar wilayah tersebut," kata Sumarlan.
Lebih jauh Sumarlan menyebutkan bahwa rencana ini akan dikoordinasikan selanjutnya antara Kemendesa PDT dengan Kemensos agar program Sekolah Rakyat ini bisa semakin terimplementasi khususnya di wilayah daerah tertinggal.
"Perlu ada Kolaborasi guna mendukung program Sekolah Rakyat antara Kemendesa PDT dan Kemensos sehingga Sekolah Rakyat bisa terwujud di sejumlah wilayah daerah tertinggal di tanah air," ungkap Sumarlan. (sof/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat