Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Kelas Ekonomi Menengah Teriak
Pemerhati Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya
Surabaya, JatimUPdate.id : Dari sumber berita CNBC Indonesia, 2 Juli 2025, dikabarkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia ambruk pada Juni 2025.
Tak hanya alami kontraksi, manufaktur Indonesia bahkan mendekati level saat Indonesia dihantam gelombang Covid-19 Delta.
Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global Selasa 1/7/2025 menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 46,9 pada Juni 2025 atau mengalami kontraksi -3.1 (angka pertumbuhan stagnan 50).
Ini adalah ketiga kali dalam tiga bulan beruntun PMI mencatat kontraksi. Sebelumnya, PMI sudah terkontraksi sebesar 46,7 di April, kemudian 47,4 di Mei dan berlanjut di Juni.
Dibandingkan PMI negara-negara lain, berdasarkan data proyeksi S&P Global Market Intelligence dan Bank Sentral masing-masing negara, tercatat Malaysia: 51.0–52.0 dengan trend ekspansi stabil karena didukung investasi manufaktur hijau dan pemulihan rantai pasok global.
Thailand: 50.5–51.5 dengan trend ekspansi moderat berkat kebijakan stimulus pemerintah dan peningkatan pariwisata. Korea Selatan: 49.0–50.5 karena permintaan global untuk chip dan kendaraan listrik.
Kabar buruk lainnya adalah penurunan jumlah tenaga kerja pada Juni. Survei S&P Global menunjukkan dunia bisnis kurang optimistis terhadap prospek produksi.
Tingkat kepercayaan bisnis berada pada posisi terendah sejak Oktober tahun lalu atau delapan bulan terakhir.
Beberapa perusahaan mulai mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global dengan tingkat keyakinan yang turun ke level terendah dalam delapan bulan dan berada di bawah rata-rata historis.
Disamping indikator penurunan PMI, menurut laporan CNN Indonesia, indikator penurunan kelas menengah sebanyak 9,48 juta jiwa terjadi antara tahun 2019 dan 2024.
Pada tahun 2019, kelas ekonomi menengah di Indonesia mencapai 21,45�ri total populasi (data BPS), jumlahnya sekitar 57,33 juta orang dan berdasarkan data BPS, Bank Indonesia, dan studi World Bank (2025) terbaru, komposisi kelas menengah Indonesia jauh menurun tinggal 17% populasi (2024) sekitar 47,85 juta jiwa.
Kelas menengah Indonesia, menurut BPS, adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan pada tahun 2024 (purchasing power parity/PPP untuk mengukur kemampuan daya beli barang jasa, yang disesuaikan antara lain dengan standart hidup suatu negara).
Kelompok kelas menengah ini yang operannya cukup signifikan dalam membentuk ‘demand’ terkait dengan produksi barang-jasa.
Dibandingkan dengan negara-negara lain (sesuai tingkat PPP domestik), menurut data Bank Dunia dan OECD dll, perkiraan prosentase kelas menengah Malaysia 40–45% (2019) dan 45–50% (2025); Thailand 30–35% (2019) dan 35–40%; Korea Selatan 60–65% (2019) dan 58–62% (2025).
Beradasarkan indikator PMI dan prosentase kelas ekonomi menengah Indonesia dan negara yang diperbandingkan, tergambar jelas bahwa perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir tidak baik-baik saja bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang lain secara kasar dapat ditengarai bahwa perekonomian Indonesia pertumbuhannya (berdasarkan indikator PMI) dan kualitasnya (berdasarkan indikator prosentase kelas menengah) relatif makin mengkhawatirkan.
Bisa menjadi catatan penting yang perlu diketahui publik, bahwa dengan kondisi yang demikian, cita-cita untuk menuju Indonesia Emas 2045 makin berat dicapai. Apalagi adanya putusan MK tentang pemilu terpisah yang diterapkan mulai 2029-2031, berpotensi ketidak stabilan politik yang berdampak pada perkembangan ekonomi.
Prospek Ekonomi Domestik Indonesia (berdasarkan PMI)
Apabila didalami lebih lanjut penurunan indeks PMI yang beruntun, berdampak pada:
a. Tekanan Pertumbuhan Jangka Pendek
i. Kontraksi PMI berkelanjutan di 2025 (April 46,7, Mei 47,4, Juni 46,9) mengindikasikan perlambatan ekonomi yang mendalam dan sistematis, bukan fluktuasi sementara.
ii. Penurunan tenaga kerja berpotensi memicu pengangguran struktural dan mengurangi daya beli masyarakat, berisiko memperlambat konsumsi domestik (padahal kontribusi konsumsi dominan, 55% PDB Indonesia).
b. Risiko Investasi & Produksi
i. Sentimen bisnis terendah dalam 8 bulan (sejak Oktober 2024) menunjukkan penundaan ekspansi atau investasi baru. Perusahaan cenderung menahan kapasitas produksi hingga sinyal ekonomi membaik.
ii. Sektor manufaktur yang terkontraksi dapat berdampak domino ke sektor pendukung (logistik, energi, jasa keuangan).
c. Potensi Respons Kebijakan
i. Bank Indonesia mungkin mempertimbangkan pelonggaran moneter (penurunan suku bunga) untuk merangsang investasi, namun terbatas oleh risiko depresiasi rupiah dan inflasi impor.
ii. Fiskal stimulus (insentif pajak, percepatan belanja infrastruktur) menjadi opsi krusial untuk menopang permintaan domestik.
Dikaitkan dengan prospek ekonomi global dan dampaknya, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan:
Pertama, permintaan global yang masih lesu. Kekhawatiran pelaku usaha terhadap ekonomi global mencerminkan permintaan ekspor yang melemah, terutama dari pasar tradisional (AS, Eropa, China). Disamping itu negara pengekspor komoditas (termasuk Indonesia) berisiko terdampak penurunan harga dan volume perdagangan.
Kedua, rantai pasok dan biaya produksi. Ketegangan geopolitik (perdagangan, konflik regional) dan volatilitas harga energi global dapat mengganggu rantai pasok dan menekan margin keuntungan manufaktur.
Ketiga, synchronized slowdown, dimana kontraksi manufaktur Indonesia terjadi bersamaan dengan pelemahan serupa di banyak negara (misalnya China, Jepang, Eropa), menandakan resiko resesi global terkoordinasi.
Terhadap tantangan ekonomi tersebut diatas, faktor kunci pemulihan bisa dilihat pada tabel berikut:
Variabel Dampak Positif Dampak Negatif
Kebijakan domestik Stimulus fiskal tepat sasaran, reformasi iklim investasi Respons kebijakan lambat/ tidak memadai
Pasar Ekspor Pemulihan permintaan China/AS Resesi di ekonomi utama
Stabilitas Global Penurunan suku bunga Fed, resolusi konflik Eskalasi perang dagang/ geopolitik
Nilai Tukar Rupiah stabil → tekan inflasi impor Depresiasi rupiah → beban utang & inflasi
Skenario Prospek Kedepan
a. Skenario Base Case (peluang 60%) berupa pemulihan moderat pada Q4 2025, didorong stimulus domestik dan stabilisasi permintaan global. PMI bisa bangkit ke level 48-49.
b. Skenario Negatif (peluang 30%). Jika kontraksi PMI berlanjut hingga 2026 dan resesi global terjadi, pengangguran makin meningkat, pertumbuhan PDB <4%.
c. Skenario Positif (peluang 10%). Akselerasi reformasi struktural (ekosistem EBT, hilirisasi) menarik investasi baru, transformasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada manufaktur konvensional.
Berdasarkan analisis diatas Indonesia menghadapi periode stagflasi mini (pertumbuhan lambat dan tekanan inflasi) dalam 6-12 bulan ke depan. Keberhasilan mitigasi bergantung pada kecepatan respons kebijakan dan kemampuan diversifikasi ekonomi. Kewaspadaan terhadap guncangan eksternal (geopolitik, komoditas) harus menjadi prioritas.
Nasib Kelas Ekonomi Menengah
Penurunan kelas menengah ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi konsumsi domestik secara keseluruhan. Penurunan ini menggambarkan adanya peleburan kelas menengah-bawah (middle-class squeeze) akibat inflasi tinggi dan stagnasi upah. Akibatnya daya beli yang tergerus dan berdampak permintaan manufaktur domestik melemah.
Hal ini mempunyai korelasi kuat dengan penurunan indeks PMI yang terkontraksi secara beruntun.
Keberadaan kelas ekonomi menengah yang tinggal 17% (47.85 juta jiwa) tahun 2024, menurun 9,48 juta jiwa dari 57,33 juta orang (2019), diolah dari data BPS, Bank Indonesia, dan studi World Bank (2025) terbaru, komposisi kelas menengah Indonesia) diperkirakan sebagai berikut:
1. Pekerja Perusahaan/Institusi (Formal) diperkirakan 60-65% (sekitar 10,2-11,05 juta orang) termasuk karyawan swasta (BUMN/swasta besar); PNS/TNI/Polri ; Profesional (dokter, pengacara, akuntan) dengan karakteristik penghasilan tetap Rp 6-25 juta/bulan; rentan terdampak PHK/penurunan upah saat resesi
2. Wirausaha (UMKM/Startup) diperkirakan 25-30% (sekitar 4,25-5,1 juta orang), termasuk pemilik UMKM beromset > Rp 300 juta/tahun ; pedagang besar/e-commerce; tartup founder dengan karakteristik pendapatan fluktuatif, sangat tergantung permintaan, rentan terpukul inflasi dan biaya produksi.
3. Hybrid Worker (Usaha Sampingan dan Kerja Tetap) diperkirakan sekitar 10-15% (sekitar 1,7-2,55 juta orang) misal PNS yang punya usaha warung/toko online dan karyawan yang jadi reseller/content creator
Berdasarkan profil kelas ekonomi menengah tersebut, prioritas kebijakan yang diperlukan:
a. Pekerja Formal (60-65%)
i. Perlindungan PHK: misal skema asuransi kehilangan pekerjaan (dibantu BPJS Ketenagakerjaan).
ii. Reskilling Industri Hijau: misal pelatihan energi terbarukan, EV manufacturing, dan circular economy.
iii. Insentif Perumahan: misal ubsidi DP KPR bersyarat untuk pekerja bertahan >3 tahun di satu perusahaan.
b. Wirausaha (25-30%):
i. Revolusi Digital UMKM
ii. Pemberian subsidi
iii. KUR bunga 4% (misal) untuk UMKM berbasis ekspor/teknologi.
iv. Kemudahan Logistik: misal potongan 50% biaya pengiriman via Pos Indonesia untuk UMKM di daerah 3T.
c. Hybrid Worker (10-15%):
i. Regulasi "Side Job" Nasional
ii. Batas penghasilan usaha sampingan bebas pajak (misal dinaikan dari Rp 60 juta → Rp 120 juta/tahun).
iii. Layanan konsultasi integrasi pajak usaha-gaji.
Penyusutan kelas menengah ke 17�alah lampu merah bagi stabilitas ekonomi. Fokus kebijakan harus fokus pada:
Konversi pekerja formal menjadi wirausaha berbasis teknologi
Proteksi penghasilan kelompok "pas-pasan" (Rp 4-7 juta/bulan) yang rentan terperosok ke kelas miskin.
Sebagai catatan tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi Pemerintah Pusat dan Daerah:
a. Jurang Fiskal dimana stimulus pajak & subsidi berpotensi menambah defisit APBN/D sehingga perlu optimalisasi belanja negara/daerah.
b. Inklusivitas Program memerlukan data terpadu (dari Dukcapil, BPJS, pajak) agar bantuan tepat sasaran.
c. Dependency Trap. Bantuan tunai jangka panjang berisiko mengurangi motivasi kerja sehingga harus dipadukan dengan pelatihan keterampilan.
Penutup
Jika kebijakan di atas diimplementasikan:
1. Dalam waktu 6-12 bulan diharapkan konsumsi domestik tumbuh 3-4%, PMI manufaktur rebound ke 48-50.
2. Dalam waktu 2-3 tahun diharapkan proporsi kelas menengah kembali ke 19-20% lewat penciptaan lapangan kerja berbasis teknologi/hijau.
3. Dalam waktu >5 tahun diharapkan struktur ekonomi lebih tangguh dengan UMKM berkontribusi >65% PDB (dari 61% saat ini).
Kelas menengah adalah "tulang punggung" transisi Indonesia ke negara berpendapatan tinggi. Pemulihannya tidak bisa ditunda.
Yang menjadi concern masyarakat, adalah apakah Pemerintah Pusat dan Daerah menyadari fakta ini sebagai suatu yang serius dan memulai mitigasi yang sistematis dan efektif? Atau masih terus nyaman ber-drama politik. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat