Surabaya,JatimUPdate.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menyoroti ketidakjelasan data pemohon rumah susun sewa (Rusunawa).
Ia menegaskan ketidakpastian data pemohon tersebut memengaruhi arah kebijakan hunian vertikal di Kota Surabaya.
Baca juga: Pemkot Blokir Adminduk Mantan Suami Abai Nafkah, Komisi A: Langkah Tegas Beri Efek Jera
“Sempat disebut 14 ribu, turun jadi 9 ribu, lalu turun lagi jadi 7 ribu. Ini datanya masih simpang siur, padahal itu penting untuk menentukan arah pembangunan rusunami,” tutur Saifuddin, Sabtu (12/7).
Menurutnya, keterbatasan lahan di kota Pahlawan tidak relevan untuk membangun rumah horizontal
Maka dari itu, ia menekankan pembangunan rumah susun milik (Rusunami) dikelola dengan pola kerja sama bersama pihak swasta.
“Kita tidak mungkin lagi bangun rumah horizontal, makanya pilihannya ya vertikal. Tapi harga rusunami jangan memberatkan. Harus sesuai kemampuan warga,” ujarnya.
Baca juga: KTR di DPRD Surabaya, Dewan: Harus Bijak Sediakan Smoking Area
Saifuddin menjelaskan, Yekape telah membangun rusunami namun minat warga masih rendah.
Sehingga, lanjut eks aktivis PMII itu perlu dilakukan evaluasi terkait harga dan skema regulasinya.
“Pihak YeKaPe menyampaikan, peminatnya masih sangat sedikit. Maka saya tekankan, profit boleh, tapi harus tetap pro rakyat,” ujarnya.
Baca juga: Fraksi PKB Buka-bukaan Soal Strategi Raih 10 Kursi pada Pemilu Mendatang
Selian itu, alumni Ubhara Surabaya tersebut menegaskan, perda yang tengah godok harus benar-benar bermanfaat.
“Jangan sampai perda ini hanya disahkan, tapi tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Gong-nya adalah: perdanya ada, rumahnya ada, manfaatnya juga nyata untuk rakyat,” demikian Muhammad Saifuddin. (Roy)
Editor : Miftahul Rachman