Surabaya, JatimUPdate.id - Indonesia akan memasuki usia kemerdekaan yang ke-80, kita masih terus memperkuat pijakan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca juga: Kadin Jatim: Tarif Impor 32% USA Bakal Berdampak Sistemik Pada Perekonomian Jawa Timur
Bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat dapat merasakan keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Kita tahu dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5%, namun tantangan baru muncul dari geopolitik global yaitu Tarif Dagang Trump.
Dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia pada Selasa, (15/07/2025) di mana barang-barang dari Indonesia akan dikenakan tarif 19% saat masuk ke Amerika Serikat, sementara barang-barang Amerika Serikat akan masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif sama sekali.
Pengumuman ini disampaikan Trump melalui platform Truth Social dan dikonfirmasi dalam pertemuan dengan wartawan di Gedung Putih.
"Mereka akan membayar 19 persen, dan kami tidak akan membayar apa-apa," kata Trump, menjelaskan bahwa ekspor AS akan mendapat "akses penuh ke segalanya" tanpa tarif.
Kesepakatan ini merupakan hasil dari percakapan telepon antara Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tarif 19% ini sebenarnya merupakan penurunan signifikan dari ancaman tarif 32% yang sempat diberlakukan Trump pada April 2025.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia telah berkomitmen untuk:
• Membeli lebih dari $19 miliar produk Amerika Serikat
• Memesan 50 pesawat Boeing
• Menghapus semua tarif untuk impor barang AS
• Membuka pasar lebih luas untuk produk Amerika
Menurut Dr. Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia, memberikan pandangan yang lebih kritis. Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan ketidakseimbangan negosiasi yang merugikan Indonesia. "Tarif nol untuk produk AS sementara Indonesia dikenakan tarif 19% menunjukkan posisi tawar yang lemah. Ini akan berdampak signifikan pada daya saing industri dalam negeri," jelasnya.
Kutipan dari Mohammad Natsir menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan internasional:
"Indonesia harus mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, bukan sebagai bangsa yang selalu bergantung atau inferior."
Pemikiran ini mengingatkan pentingnya negosiasi yang setara dan saling menguntungkan dalam setiap kesepakatan perdagangan.
Menurut Nashir, Pengurus GP Parmusi Jawa Timur, Menurutnya, para pendiri bangsa telah menekankan pentingnya ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berdaulat.
Dalam “kesepakatan perdagangan dengan USA, semoga nilai-nilai tersebut menjadi kompas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia," jelasnya.
Strategi Hilirisasi dan Ketahanan Ekonomi
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa meskipun menghadapi tarif 19%, kesepakatan ini sejalan dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat perekonomian domestik. Berikut ini adalah beberapa kebijakan kunci:
Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Indonesia akan terus melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam yang telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi di dalam negeri.
Dengan adanya tarif 19%, pemerintah berharap dapat mempercepat pengembangan industri pengolahan nikel, bauksit, dan kelapa sawit untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Baca juga: Tarif Trump Mengganas, Indonesia Harus Bergegas
Program Ketahanan Pangan Nasional
Untuk mengantisipasi dampak perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah akan mengintensifkan program ketahanan pangan nasional.
Ini termasuk peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan lokal, dan pemberdayaan petani untuk mengurangi ketergantungan impor pangan. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan pedesaan.
Program bagi UMKM Indonesia
Daya Saing Ekspor UMKM yang selama ini mengandalkan ekspor ke pasar Amerika Serikat akan menghadapi tantangan berat karena produk mereka masih dikenakan tarif sebesar 19%.
Akses Modal Banyak UMKM tidak memiliki akses modal yang cukup untuk melakukan diversifikasi pasar atau meningkatkan efisiensi produksi guna mengompensasi beban tarif tambahan.
Kondisi ini dapat memperburuk kondisi keuangan UMKM yang sudah rentan.
Risiko Penutupan Usaha UMKM eksportir dengan margin keuntungan tipis berisiko mengalami kerugian yang signifikan.
Beberapa usaha kecil mungkin terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menutup usaha jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah.
Dampak Rantai Pasok UMKM yang menjadi pemasok bahan baku atau komponen untuk eksportir besar juga akan merasakan dampak negatif karena penurunan permintaan dari industri eksportir utama.
Ketimpangan Perdagangan Sementara produk AS masuk ke Indonesia tanpa tarif, UMKM Indonesia harus bersaing dengan produk AS yang lebih murah di pasar domestik, berpotensi mengurangi pangsa pasar lokal mereka.
Solusi Terhadap Tantangan UMKM dari kesepakan dagang ala Trump, berikut ini adalah beberapa inisiatif khusus yang harus menjadi pertimbangan pemerintah indonesia:
• Subsidi biaya ekspor untuk UMKM yang terdampak tarif
• Program pelatihan diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS
• Bantuan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi
• Skema kredit lunak khusus untuk UMKM yang mengalami penurunan omzet akibat tarif
Koperasi Desa Merah Putih
Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah akan memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih yang fokus pada pengembangan UMKM dan koperasi lokal.
Program ini akan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan manajemen bisnis, dan bantuan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk lokal baik di pasar domestik maupun internasional.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, (1/07/2025) lalu.
“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0,” kata dia.
Oleh sebab itu dibutukan strategi dalam kebijkan sehinggan kesepakatan perdagangan terbaru dengan USA tidak menjadi buntung. Dengan melakukan beberapa kombinasi kebijakan hilirisasi, ketahanan pangan, UMKM dan pemberdayaan koperasi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
“Kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dengan Ameriak, tarif 19% buat barang Indonesia dan tarif nol persen barang USA. Diperlukan strategi khusus sehingga indoneisa tidak buntung," jelas Nashir.
Menurut Nashir, menurutnya semoga menuju kemerdekaan Indonesia ke usia-80 ini bukan penyerahan kedaulatan rakyat ke asing tetapi kemerdekaan sejati bagi Indonesia. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat