Jakarta, JatimUPdate.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, mengungkapkan kegelisahan atas arah sistem ketatanegaraan Indonesia yang menurutnya semakin kabur dan tidak konsisten, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Dalam forum diskusi bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilu Serentak 2024" di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7), Sarmuji menyoroti kecenderungan kekuasaan yudikatif, dalam hal ini MK, yang mulai memainkan peran terlalu dominan dalam merumuskan hal-hal yang bersifat prinsipil dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan.
Baca juga: Adies Kadir Kenang Awal Karier di DPRD Surabaya, Titik Balik Menuju Senayan
“Dulu sempat ada masa di mana arah negara ditentukan eksekutif lewat GBHN, lalu beralih ke legislatif-heavy. Sekarang tampaknya Indonesia memasuki era judikatif-heavy. MK seolah menjadi penentu jalan negara, kadang tanpa pijakan yang cukup kuat,” katanya.
Ia menilai, keputusan MK soal pemisahan pemilu justru membuka jalan bagi lebih banyak partai baru dengan menurunnya threshold parlemen, padahal sistem presidensial yang kuat menuntut penyederhanaan partai.
Baca juga: Golkar Surabaya Rayakan HUT ke-61 Gelar Turnamen Mini Soccer, Jurnalis Ikut Bertanding
“Sistem presidensial yang kita bangun harus didukung sistem kepartaian yang tidak terlalu banyak. Kalau tidak, justru akan melemahkan efektivitas pemerintahan,” lanjutnya.
Menurutnya, jika masing-masing lembaga negara terus berjalan dengan tafsir konstitusionalnya sendiri tanpa peta jalan bersama, maka kekacauan sistemik akan terus berulang setiap siklus politik.
Baca juga: Golkar Surabaya Buka Rumah Aspirasi, Adies Kadir: Ini Bukti Partai Hadir untuk Rakyat
“Kita butuh desain besar. Kalau tidak ada titik temu antar lembaga, yang terjadi hanya tarik-menarik kekuasaan tanpa arah,” pungkas Sarmuji.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting seperti Prof. Mahfud MD, Arteria Dahlan, serta Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Valina Singka Subekti. Tak kurang dari 900 peserta hadir secara daring dan luring untuk menyimak diskursus kritis ini (*).
Editor : Redaksi