Oleh: Ishadi Ishak
Alumni Koran Tempo Makassar
Baca juga: Rakernas PSI Tekankan Penguatan Struktur, Surabaya Capai 68 Persen Kelurahan
Sidrap, JatimUPdate.id - Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu daerah yang menarik dalam peta politik Sulawesi Selatan.
Selama ini, kabupaten ini dikenal sebagai basis kuat bagi tiga partai besar: Golkar, NasDem, dan Gerindra. Ketiga partai ini telah membangun patronase politik yang kokoh, menjadikan Sidrap sebagai “kandang” yang sulit ditembus oleh partai-partai lainnya.
Di tengah dominasi tersebut, terdapat dua partai yang patut diperhatikan: PDI Perjuangan dan Partai Super TBK (PSI). Keduanya berasal dari ideologi dan segmentasi yang berbeda, namun sama-sama menghadapi tantangan berat ketika mencoba menembus Sidrap.
Sejak era Orde Baru, Sidrap dikenal sebagai lumbung suara Golkar. Jaringan birokrasi dan kultur patronase yang kuat membuat PDI Perjuangan pada saat itu tidak memiliki ruang untuk berkembang.
Memori sejarah ini terus berlanjut hingga kini, menjadikan PDI Perjuangan sering dianggap tabu di kalangan masyarakat Sidrap.
Secara ideologis, PDI Perjuangan membawa narasi nasionalis yang sering dipersepsikan tidak sejalan dengan kultur Bugis yang religius.
Padahal, Ir. Soekarno adalah murid dari pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan, dan istrinya, Fatmawati Soekarno, merupakan putri dari sesepuh Muhammadiyah di Bengkulu.
Selain itu, pada September 2024, Presiden Prabowo melalui MPR RI mencabut TAP MPR 33 Tahun 1967 yang menuduh Ir. Soekarno berkhianat dan mendukung PKI tanpa bukti. Ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban memulihkan nama baik Ir. Soekarno dan keluarganya.
Lantas, apakah PDI Perjuangan masih dapat dianggap sebagai partai yang tidak religius?
Meskipun demikian, PDI Perjuangan mencatat sebuah pencapaian kecil dalam Pemilu 2019 dengan meraih satu kursi di DPRD Sidrap. Namun, keberhasilan tersebut tidak berlanjut pada Pemilu 2024, di mana pasangan Ganjar–Mahfud yang diusung PDI Perjuangan hanya mendapatkan 4.025 suara (sekitar 2%), menunjukkan bahwa antipati masyarakat Sidrap terhadap banteng masih kuat.
Perlu dicatat juga bahwa sejarah panjang PDI Perjuangan ditandai dengan lahirnya partai pecahan. Setelah adanya perbedaan arah dalam Kongres PDI Perjuangan tahun 2005, Roy B.B. Janis memutuskan untuk keluar dan mendirikan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pada 1 Desember 2005 bersama tokoh-tokoh lain seperti Laksamana Sukardi, Noviantika Nasution, dan Didik Supriyanto.
Roy diangkat sebagai Ketua Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Nasional PDP, yang digagas sebagai gerakan reformasi internal kader PDI Perjuangan. Namun secara elektoral, PDP tidak berhasil menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, menunjukkan betapa beratnya tantangan bagi pecahan PDI Perjuangan di arena politik nasional.
Di sisi lain, PSI mencoba memasuki panggung politik dengan menawarkan wajah baru, mengusung anak muda, antikorupsi, keterbukaan, dan gaya politik digital. Namun, kenyataan di Sidrap tidak semudah itu.
Kehadiran Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, di Sidrap untuk bertemu beberapa tokoh masyarakat di Bau Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, menjelang Pemilu 2024 tidak memberikan dampak elektoral yang signifikan. PSI tetap gagal menembus peta politik lokal.
Menariknya, Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse (RMS), yang merupakan tokoh Sidrap dan salah satu figur paling berpengaruh di Sulsel, memberikan ruang kepada anaknya, Muammar Ferirae Gandi, untuk memimpin PSI Sulsel.
Faktanya menunjukkan bahwa PSI dijadikan sebagai laboratorium politik bagi Muammar yang baru berusia 19 tahun, mirip dengan awal karir politik RMS di Partai Bintang Reformasi (PBR), yang merupakan partai pecahan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selain itu, PSI memiliki akses struktural melalui patronase lokal, meski tantangan sejatinya adalah membuktikan apakah partai ini mampu mandiri atau sekadar menjadi perpanjangan dari kekuatan lama yang justru akan menguntungkan Partai NasDem, yang saat ini memiliki kursi terbanyak di DPRD Sidrap.
RMS memiliki perjalanan politik yang panjang. Sebelum bergabung dengan NasDem, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPW PBR Sulsel.
Baca juga: PSI Jatim Pasang Target 100 Kursi DPRD dan 8 Kursi Provinsi
Dari partai inilah RMS mulai dikenal luas dalam politik Sulsel, dan setelah berpindah ke NasDem, ia berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu figur paling berpengaruh di provinsi ini, berkat basis massa yang solid di Sidrap.
Jejak panjang RMS menunjukkan bahwa figur dan patronase tetap menjadi faktor dominan dalam politik Sidrap. Kekuatan partai sering kali berhubungan erat dengan sosok pemimpin lokal, bukan hanya pada ideologi atau program.
Fenomena ini menunjukkan bahwa politik di Sidrap masih sangat ditentukan oleh figur dan patronase. Golkar tetap kokoh dengan jaringan birokrasi dan dukungan dari desa, NasDem kuat karena adanya RMS sebagai figur karismatik lokal, dan Gerindra memperkuat pengaruhnya melalui sosok Prabowo, yang diterima luas di kalangan petani dan pedagang. Di sisi lain, Anies Baswedan juga sangat diterima oleh warga Sidrap dibandingkan Ganjar Pranowo.
Lantas, bagaimana dengan figur Joko Widodo di Kabupaten Sidrap? Meskipun Joko Widodo dikenal, masyarakat umumnya cenderung memilih figur lain, seperti Jusuf Kalla, jika ada opsi tersebut.
Hal ini tercermin ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, yang didukung oleh partai-partai pendukung serta relawan, yang memiliki afiliasi politik tertentu. Setelah masa jabatan Joko Widodo berakhir, relawan tersebut mungkin akan kembali ke barak atau bergabung dengan PSI atau relawan Gibran, tetapi jumlahnya tidak signifikan.
Menurut teori patron-klien dari James C. Scott (1972), politik lokal di Indonesia sangat bergantung pada relasi personal antara elite dan konstituen, bukan pada ideologi.
Di Sidrap, teori ini terbukti relevan, di mana siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya dan jaringan sosial, merekalah yang menguasai arena.
Dalam lima tahun terakhir, teori “party personalization” (Rahat & Kenig, 2018; Poguntke & Webb, 2021) juga relevan untuk Sidrap. Teori ini menekankan bahwa partai politik semakin terikat pada figur pemimpin dibandingkan pada struktur partai atau ideologi.
NasDem di Sidrap identik dengan RMS, Gerindra dengan Prabowo, dan Golkar tetap kuat berkat simbol elit dan jejaring tokoh desa.
Dalam konteks ini, baik PDI Perjuangan maupun PSI menghadapi ujian berat. PDI Perjuangan terjebak dalam sejarah antipati, sedangkan PSI diuji konsistensinya dalam menghadirkan strategi baru atau larut dalam patronase lama.
Baca juga: Pertarungan di "Kandang Banteng": PSI Bikin Gebrakan, PDI-P Tak Gentar
Sidrap mengajarkan bahwa politik tidak cukup hanya dengan ide besar atau branding nasional. Politik lokal memerlukan kedekatan, kehadiran tokoh, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.
Walaupun PDI Perjuangan menghadapi serangan bertubi-tubi di Sulawesi Selatan dalam pemilu 2024, pada tingkat provinsi, partai ini masih mampu mempertahankan satu fraksi di DPRD Sulawesi Selatan.
Hasil ini mencerminkan posisi PDI Perjuangan sebagai partai tengah yang relatif stabil dan menunjukkan bahwa partai ini tetap solid di tengah penilaian publik masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun pada tingkat kabupaten/kota tidak selalu sejalan, namun perolehan suara terus tumbuh secara bergantian.
Kota Makassar, dengan masyarakat yang heterogen, cenderung tidak antipati terhadap PDI Perjuangan, sementara di tingkat kabupaten, masyarakat lebih dominan antipati terhadap partai ini.
Selama masa jabatan Prof. Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, Banteng pernah mencatat pencapaian di DPRD Kabupaten Sidrap, tetapi tidak berlanjut.
Gajah sudah masuk tetapi masih mencari ruang solidaritas. Lantas, siapa yang sebenarnya mendapatkan efek elektoral dari kehadiran PSI di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidrap?
Apakah Rusdi Masse hanya melakukan “tes ombak” di tengah desas-desus tentang kepindahannya ke PSI, ataukah keberadaan putranya di PSI mengindikasikan bahwa Kabupaten Sidrap dan wilayah Ajatappareng tetap menjadi basis utama NasDem yang merangkul PSI?
Yang pasti, NasDem tidak ingin mengambil risiko dan tidak seagresif dulu dalam mengkritisi kebijakan pemerintah melalui DPRD Sulsel. Mereka lebih cenderung menjaga kestabilan politik, dengan harapan Kabupaten Sidrap dapat maju sebagai pilot project dalam menghadapi kontestasi pemilu 2029.
Adalah salah jika menganggap PDI Perjuangan akan tumbang pada pemilu 2024 di Sulawesi Selatan, jika merujuk pada sejarah, sebaliknya muncul kekhawatiran jika PDI Perjuangan dapat menjadi partai papan atas di Sulawesi Selatan. Lalu, bagaimana dengan PSI? Tentu saja, DNA PSI berbeda jauh dengan PDI Perjuangan. (red/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat