Oleh: Hadi Prasetyo
Pemerhati Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik dan Hukum
Baca juga: Memutus Siklus Warisan Masalah
Surabaya, JatimUPdate.id - Bahwa terpilihnya Presiden Prabowo dalam pilpres 2024 karena dukungan rezim kekuasaan lama (yang oleh banyak pengamat dan netizen disebut Geng Solo), masyarakat sudah memakluminya.
Tetapi yang mungkin diabaikan adalah bahwa sebagian besar masyarakat pemilih yang 58%, ditambah kelompok pemilih capres yang kalah (42%) dan sudah menerima kekalahan, tetap dalam sikap kuat untuk mendorong ‘perubahan-perbaikan’ (agenda reformasi-II) yang diharapkan dilakukan Presiden terpilih menyongsong Indonesia Emas 2045.
Perubahan-perbaikan yang diharapkan masyarakat, tentu terkait dengan warisan rezim lama yang menyakiti rakyat dan demokrasi, misal maraknya mega korupsi, manipulasi pertambangan dan migas, kooptasi kekuasaan terhadap sistem penegakan hukum, proyek-proyek PSN yang dianggap tidak pro rakyat tetapi pro oligarki, hutang negara yang membengkak, kesakralan konstitusi yang ditabrak terang-terangan, politik dinasi dan lain sebagainya.
Artinya rakyat tidak menginginkan Presiden terpilih hanya sebagai ‘petugas’ sistem oligarki rezim lama yang ingin melanggengkan kekuasaan.
Sementara ‘warisan’ kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat menyedihkan, misal angka kemiskinan tinggi (versi Bank Dunia 68%), hutang negara tinggi, angka pengangguran meningkat cepat bersamaan dengan melemahnya ekonomi dunia, sehingga banyak terjadi PHK dan relokasi industri.
Angka ketimpangan sangat tinggi.
Menurut Oxfam Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 1% kelompok masyarakat teratas menguasai lebih dari 47% kekayaan nasional, sedangkan 10% teratas menguasai lebih dari 74% kekayaan nasional. Sebaliknya, 50% populasi terbawah hanya memiliki sekitar 2,8% dari kekayaan nasional.
Menurut World Inequality Database (2022), menunjukkan 1% teratas memiliki sekitar 41% kekayaan, sedangkan 10% teratas memiliki sekitar 64% kekayaan.
Sedangkan Laporan Kekayaan Global (Credit Suisse/UBS) menganalisis distribusi kekayaan per-orang dewasa tahun 2023 menunjukkan bahwa koefisien Gini kekayaan Indonesia (ukuran ketimpangan di mana 0 berarti setara sempurna dan 1 berarti timpang sempurna) sangat tinggi, yaitu 0,83.
Ini sejalan dengan narasi bahwa kelompok sepuluh persen teratas (10%) memegang porsi aset yang sangat tidak proporsional.
Fundamental ekonomi rapuh yang salah satu indikasinya bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) dari sumber berita CNBC Indonesia, 2 Juli 2025, aktivitas manufaktur Indonesia ambruk pada Juni 2025. Empat tahun berturut-turut mengalami kontraksi di bawah poin 50 (sebagai standart stagnan).
Warisan masalah yang demikian berat tidak mungkin diemban Presiden Prabowo dengan seolah tidak ada masalah dengan yang lalu. Agenda reformasi Presiden Prabowo harus mencerminkan reformasi-perbaikan untuk mendapatkan legitimasi rakyat, yang konsekuensinya adalah harus berhadapan dan berlawanan arus dengan kekuasaan rezim lama. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus mega korupsi harus dituntaskan, walau berisiko menyerempet atau memberikan ‘collateral impact’ terhadap figur-figur kunci rezim lama.
Gempuran Kredibilitas
Sepanjang awal masa presidensi Prabowo (sejak 20 Oktober 2024) hingga sekarang, tekanan terhadap Presiden sangat gencar. Dalam pembentukan kabinet, cawe-cawe rezim lama terus dilakukan secara agresif.
Yang terakhir para relawan rezim lama yang umumnya wakil menteri diberi rangkap jabatan sebagai komisaris. Sebagian masyarakat menganggap lucu dengan sinis, sebagian lagi marah karena sudah melewati batas kesopanan.
Pemaksaan para ‘kaki tangan’ masuk dalam rezim Presiden Prabowo bisa dipandang sebagai langkah pertama ‘operasi garis dalam (OGD)’- meminjam istileh intelijen Sri Rahadja.
Langkah berikutnya para orang dalam ini mendorong kebijakan kementrian diiringi narasi-narasi yang kontroversial, meresahkan rakyat dengan gencar, ketika Presiden hendak menggiatkan agreda reformasi dan perbaikan yang bisa menghantam reputasi rezim lama.
Isu pengetatan monitoring fiskal, perpajakan yang meluas dan menyasar kelompok menengah bawah, drama royalti musik dll digencarkan untuk membuat keresahan, ketakutan dan ‘kebencian’ terhadap Presiden terpilih.
Baca juga: Keresahan Yang Disengaja
Tetapi Tuhan memberikan jalan lain, entah apapun jalannya, terkuak dan meledak menjadi kemarahan publik ketika banyak mega korupsi terkuak, juga keadilan atas pelaksanaan eksekusi terpidana yang ditunda-tunda bertahun-tahun karena perlindungan rezim lama, dan sebagainya.
Presiden oleh sementara orang dianggap hanya bisa omon-omon, tetapi ketika dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, didepan lembaga tinggi MPR, yang merupakan even simbolik konsititusi, Presiden menyatakan perang terhadap siapapun (jenderal atau purnawirawan jenderal) yang membeckingi pertambangan dan bisnis ilegal lain, masyarakat melihat ada keseriusan dan sekaligus pemahaman bahwa Presiden sudah mengambil risiko melawan siapapun yang menghalangi agenda reformasi-perbaikian kehidupan sosial-ekonomi rakyat.
Tentu kelompok pendukung Presiden yang loyal, bukan termasuk bagian jaringan rezim lama, tidak berdiam diri. Mereka mempersiapkan pertahanan diri yang solid, walaupun masih tersembunyi.
Sekuat apapun rezim lama, tentu tidak akan bisa menguasai semua lini.
Dan inilah kontra operasi garis dalam. Mulai dari adanya instruksi mengawal Kejagung oleh Satgas TNI dalam menangani kasus korupsi besar-besaran dan kronis, penerbitan abolisi dan amnesti, upaya rekonsiliasi dengan PDIP sebagai oposan rezim lama, dan hal-hal lain yang tidak bisa diungkap disini, merupakan perlawanan sistematis terhadap cawe-cawe rezim lama.
Manuver politik melawan Presiden Prabowo adalah bentuk "perang intelijen" atau operasi psikologis (psy-op) dimana lawannya tampak kuat dan sedang dalam ofensif, tetapi ini sebenarnya bisa saja jebakan yang dipasang oleh kelompok pendukung Presiden sendiri. Demikian juga kemungkinan sebagian rakyat pendukung Presiden akan bersiap-siap masuk arena ketika momentum tepat. Disisi lain kelompok masyarakat yang meminta peradilan rakyat juga menunggu dengan geram.
Prinsip Sun Tzu: "Semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Karenanya, ketika mampu menyerang, kita harus tampak tidak mampu; ketika menggunakan pasukan, kita harus tampak tidak aktif; ketika kita dekat, kita harus membuat musuh percaya kita jauh; ketika jauh, kita harus membuatnya percaya kita dekat."
Perang intelijen menurut Sun Tzu harus sabar. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri; dalam seratus pertempuran kamu tidak akan pernah berada dalam bahaya. dan dia yang bijaksana dan menunggu dengan sabar untuk musuh yang tidak waspada, akan meraih kemenangan."
Kualitas keputusan itu seperti penyergapan seekor elang yang tepat waktu yang memungkinkannya menyerang dan menghancurkan korbannya. Ini menyiratkan bahwa pertempuran tidak dimenangkan dalam konflik terbuka, tetapi dalam persiapan sebelumnya, melalui intelijen, tipu daya, dan memilih waktu dan tempat yang tepat untuk keterlibatan guna memaksimalkan dampak.
Baca juga: Roh Kebijakan Yang Makin Pudar
Catatan Penutup
Kalau mencermati perjalanan hidup Presiden Prabowo, sebagai prajurit Sapta Marga, yang terpaksa hidup dalam ‘pengasingan’ di Yordania pasca 1998 karena disingkirkan oleh para elite politik Indonesia saat itu, lalu kesulitan memperpanjang paspor karena instruksi khusus dari Jakarta dan kemudian dipanggil kembali ke Indonesia dan dijamin keamanannya oleh Presiden Megawati, tentu Presiden Prabowo tidak akan pernah mensia-siakan kesempatan (2025-2029) untuk mengabdikan diri dalam perjuangan membangun Indonesia yang lebih baik.
Pengalaman ini memberinya motivasi yang lebih dalam (misi emosional) daripada sekadar kekuasaan. Ini membuatnya bukan politisi biasa, tetapi seorang yang dirundung oleh nasib dan sejarah, yang memberinya kedalaman karakter dan ketahanan yang tidak dimiliki oleh musuh-musuhnya.
Bisa dipahami jika Presiden Prabowo mempunyai obsesi memperbaiki matra ipoleksosbuidhankam pada jalur yang benar, tidak termanipulasi, dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.
Goyang gemoy hanya bagian kecil dari gaya komunikasi, tetapi komitmen tetap akan dipegang karena darah prajuritnya.
Maka sulit diterima logika kalau Presiden Prabowo hanya jadi semacam ‘petugas’ dalam kooptasi rezim lama yang telah membantunya. Berterima kasih ‘iya!’, tetapi didorong mengkhianati negara bangsa pasti ‘tidak!’.
Dan sebagian masyarakat awam mulai memahami situasi ini dan akan berdiri membela siapapun yang memperjuangkan rakyat, melawan kekuasaan oligarki yang menekan rakyat, melawan berbagai kebohongan (post-truth) yang sudah merajelala selama rezim sebelumnya, dan membongkar habis para mafia bisnis oligarki, mega korupsi dan berbagai manipulasi yang merusak demokrasi dan masa depan bangsa.
Dinamika politik saat ini memang membingungkan. Ini bukan wujud perkelahian, tetapi sebagai opera dengan banyak babak, dimana protagonis dengan sabar membiarkan antagonis menghancurkan diri mereka sendiri sambil secara sistematis mengatur panggung untuk kemenangan finalnya.
Wallahualam. (red)
Editor : Redaksi