Lampu Kuning Ekonomi dan Paduan Suara “Yes Man” Wakil Rakyat

 

Oleh: Ken Bimo Sultoni

Dosen Ilmu Politik Unesa dan CEO Sygma Research and Consulting

 

Surabaya, JatimUPdate.id - Ada yang menarik dalam lanskap politik kita belakangan ini. Ketika tekanan ekonomi mulai terasa di ruang publik, suara kritik justru perlahan menghilang dari ruang kekuasaan. Yang terdengar malah harmoni panjang paduan suara para “yes man”.

Semua tampak baik-baik saja. Semua terdengar optimistis. Semua terlihat aman.

Padahal di saat bersamaan, masyarakat sedang menghadapi realitas yang tidak sederhana yakni rupiah melemah, harga kebutuhan pokok fluktuatif, kelas menengah mulai tertekan, PHK muncul di beberapa sektor, dan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya pulih.

Indonesia memang belum masuk fase krisis. Tetapi indikator-indikator ekonomi hari ini sudah cukup untuk menyalakan “lampu kuning”. Artinya, negara membutuhkan kewaspadaan, kepekaan sosial, dan keberanian politik untuk membaca situasi secara jernih.

Masalahnya, dalam situasi seperti ini, politik kita justru cenderung mengalami gejala over-harmoni. Terlalu banyak elite ingin terlihat sejalan. Terlalu sedikit yang berani menyampaikan evaluasi. Kritik perlahan dianggap sebagai gangguan stabilitas, bukan bagian dari vitamin demokrasi.

Padahal demokrasi tidak dibangun dari suara yang seragam. Demokrasi tumbuh dari ruang dialog, koreksi, dan keberanian menyampaikan kenyataan.

Suara rakyat dalam demokrasi layaknya darah yang mengaliri tubuh, dan setiap sumbatan dari paduan suara para "yes man" hanya akan membuat tubuh negara ini membiru. 

Di titik inilah fenomena “yes man” menjadi problematik. Sebab politik yang dipenuhi para penyetuju hanya akan menghasilkan tujuan tanpa arah tuju.

Dua kemungkinan yang dapat terjadi setelahnya, yaitu pengambilan keputusan yang tidak kritis atau kebijakan yang kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial.

Kita sering lupa bahwa fungsi utama wakil rakyat bukan sekadar menyetujui. Mereka hadir untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam rel akuntabilitas.

Ketika fungsi pengawasan melemah, maka yang terjadi adalah konsentrasi legitimasi tanpa keseimbangan kontrol.

Ironisnya, di tengah seruan efisiensi anggaran dan kehati-hatian fiskal, publik masih menyaksikan paradoks politik yang dipertontonkan secara terbuka.

Di satu sisi rakyat diminta memahami kondisi ekonomi global, tetapi di sisi lain elite masih sibuk mempertontonkan kemewahan simbolik dan kompetisi pencitraan.

Masyarakat bukanlah patung, tentu mereka bisa membaca keresahan situasi yang terjadi saat kondisi tak menentu. Dalam era digital, legitimasi politik tidak lagi hanya ditentukan oleh pidato dan slogan, tetapi oleh sensitivitas sosial dan konsistensi perilaku elite.

Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar optimisme verbal. Negara membutuhkan kejujuran politik. Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik, sementara parlemen harus kembali menemukan fungsi dasarnya sebagai pengawas kekuasaan, bukan sekadar dirigen politik pendukung kebijakan.

Kita membutuhkan lebih banyak negarawan daripada buzzer kekuasaan. Lebih banyak solusi daripada narasi ilusi.

Sebab sejarah menunjukkan, krisis sering kali tidak datang karena negara tidak memiliki sumber daya, melainkan karena elite gagal membaca tanda-tanda peringatan sejak awal.

Lampu kuning diabaikan karena semua terlalu sibuk mengatakan bahwa keadaan masih baik-baik saja.

Dan ketika semua orang hanya ingin menjadi “yes man”, maka kebenaran sering kali menjadi suara paling sepi di sudut ruang demokrasi.

Editor : Redaksi