Margono Djojohadikusumo, Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan

 

Oleh : Salihudin

Pengamat Kebangsaan

 

Palu, JatimUPdate.id - Sejarah koperasi Indonesia sebelum merdeka bukanlah sejarah yang lahir tiba-tiba. Tetapi tumbuh dari penderitaan rakyat kecil, kegelisahan pemuka masyarakat, tokoh pemuda, pemimpin agama, dan kaum pergerakan yang melihat ekonomi kolonial terlalu timpang.

Rakyat banyak bekerja, tetapi tidak menguasai modal. Petani menghasilkan pangan, tetapi sering kalah oleh tengkulak. Pegawai kecil hidup dari gaji terbatas, tetapi terjerat lintah darat.

Dalam keadaan seperti itulah koperasi muncul sebagai ikhtiar visioner: menyatukan kekuatan kecil agar rakyat tidak berjalan sendiri.

Jejak awal koperasi sering dikaitkan dengan R. Aria Wiriatmaja, Patih Purwokerto, yang mendirikan lembaga kredit untuk membantu pegawai negeri agar tidak tercekik utang rentenir. Beberapa sumber menyebut tahun 1896, sementara DEKOPIN mencatat peristiwa itu terjadi pada 16 Desember 1886 dengan pendirian Hulp en Spaarbank yang memakai model koperasi kredit Raiffeisen. Perbedaan tahun ini tidak mengubah substansi sejarahnya: koperasi lahir dari kebutuhan melindungi rakyat kecil dari eksploitasi ekonomi. 

Setelah itu, gerakan koperasi bertemu dengan kebangkitan nasional. Tahun 1908, Budi Utomo ikut mendorong koperasi rumah tangga atau koperasi konsumsi sebagai bagian dari usaha memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian Sarekat Dagang Islam yang dipimpin H. Samanhudi mengembangkan toko-toko koperasi untuk memperkuat pedagang pribumi dalam menghadapi dominasi ekonomi kelompok lain.

Sumber Badilag Mahkamah Agung mencatat peran Budi Utomo pada 1908 dan Sarekat Dagang Islam pada 1912, sedangkan beberapa bahan ajar koperasi menyebut Toko Koperasi Sarekat Dagang Islam pada 1927 sebagai bentuk yang menyerupai KUD. 

Dalam mata rantai sejarah itulah R.M. Margono Djojohadikusumo perlu ditempatkan. Beliau bukan tokoh yang datang dari ruang hampa. Tetapi beliau eksis ketika koperasi telah tumbuh sebagai gerakan sosial-ekonomi rakyat, tetapi masih membutuhkan pendataan, penerangan, pengaturan, dan pelembagaan.

Pada tahun 1930, urusan koperasi dibentuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda, dan Margono menjadi salah satu figur penting dalam pembinaan koperasi pada masa itu.

Bahan ajar Ekonomi Koperasi Universitas Borobudur mencatat secara eksplisit bahwa pada 1930 koperasi dibentuk pada Kementerian Dalam Negeri oleh R.M. Margono Djojohadikusumo.

Di sinilah peran Margono menjadi istimewa. Jika R. Aria Wiriatmaja mewakili fase perlindungan rakyat dari rentenir, Budi Utomo mewakili fase kebangkitan sosial, dan Sarekat Dagang Islam mewakili fase penguatan ekonomi pedagang pribumi, maka Margono mewakili fase pelembagaan.

Beliau membantu mengubah koperasi dari praktik lokal yang terpencar menjadi objek kebijakan, pengawasan, dan pengetahuan yang lebih sistematis.

Kontribusi paling penting Margono adalah dokumentasinya. Google Books mencatat karya Margono berjudul Sepoeloeh Tahoen Penerangan Tentang Koperasi oleh Pemerintah, 1930–1940, diterbitkan Balai Poestaka pada 1941 setebal 110 halaman. Buku ini merupakan salah satu dokumen penting untuk memahami perkembangan koperasi pada masa kolonial akhir.

Sumber sejarah lain juga mencatat bahwa selama satu dekade mengepalai Jawatan Koperasi, Margono mendata koperasi-koperasi pribumi yang berdiri sejak 1930 sampai 1940. Hingga 1939, tercatat 574 koperasi dengan 52.055 anggota.

Angka itu penting. Dalam sejarah ekonomi, data bukan sekadar catatan administratif. Data adalah cara membuat rakyat terlihat. Koperasi-koperasi kecil di desa, pasar, dan komunitas lokal tidak lagi hanya menjadi kegiatan gotong royong yang tercecer, tetapi masuk dalam dokumen negara dan sejarah. Melalui kerja pendataan itu, Margono membantu memberi tubuh kelembagaan bagi ekonomi rakyat.

Pemikiran Margono juga memperlihatkan bahwa koperasi baginya bukan sekadar badan usaha. Dalam sejumlah literatur hukum dan ekonomi koperasi, Margono dikutip mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Definisi ini sederhana, tetapi mengandung tiga unsur penting: kesukarelaan, kerja sama, dan kemajuan ekonomi bersama. 

Di titik ini, Margono dapat disebut sebagai tokoh ekonomi kerakyatan. Beliau memahami bahwa rakyat tidak boleh hanya menjadi objek bantuan. Tetapi harus menjadi subjek yang berhimpun, mengelola modal, membangun usaha, dan memperkuat posisi tawar.

Koperasi, dalam pengertian Margono, adalah sekolah ekonomi rakyat: tempat orang kecil belajar percaya, tertib, menabung, berdagang, meminjam secara sehat, dan maju bersama.

Setelah Indonesia merdeka, peran Margono berlanjut dalam bentuk lain melalui pendirian Bank Negara Indonesia. Sumber sejarah mencatat bahwa Margono menjadi tokoh penting di balik pendirian BNI pada 5 Juli 1946 dan menjadi direktur pertamanya.

Ini menunjukkan kesinambungan gagasannya: koperasi, kredit rakyat, dan bank nasional berada dalam satu napas besar, yaitu membangun kedaulatan ekonomi bangsa.

Maka, Margono Djojohadikusumo layak dikenang sebagai perintis senyap koperasi Indonesia. Beliau bukan sekadar birokrat colonial melaikan penghubung antara gerakan rakyat sebelum merdeka dan bangunan ekonomi nasional setelah merdeka.

Jika Mohammad Hatta memberi koperasi ruh ideologis sebagai soko guru perekonomian, Margono memberi koperasi jejak administratif, dokumentasi, dan kelembagaan. 

Dari tangan tokoh-tokoh seperti Wiriatmaja, Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, hingga Margono, koperasi Indonesia tumbuh sebagai jawaban rakyat atas ketidakadilan ekonomi. Koperasi lahir bukan dari kemewahan teori, tetapi dari penderitaan, gotong royong, dan harapan agar ekonomi benar-benar berpihak kepada rakyat ( Bersambung)

Editor : Redaksi