Golkar Perkuat Sekolah Swasta Gratis demi Pendidikan Inklusif di Jakarta
Jakarta, JatimUPdate.id - Partai Golkar menegaskan komitmennya memperkuat program Sekolah Swasta Gratis sebagai langkah memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat Jakarta. Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda AMPG Policy Assembly yang digelar PD AMPG DKI Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan program Sekolah Swasta Gratis merupakan bentuk keberpihakan Golkar terhadap masyarakat kecil yang kesulitan mengakses pendidikan akibat terbatasnya daya tampung sekolah negeri.
“Gen Partai Golkar adalah gen pemerintah. Kami tidak hanya mengkritik, tetapi hadir dengan solusi nyata. Sekolah Swasta Gratis adalah bentuk keberpihakan Golkar terhadap rakyat kecil,” ujar Basri Baco.
Menurutnya, masih banyak anak di Jakarta yang tidak tertampung di sekolah negeri setiap tahun sehingga membutuhkan dukungan pemerintah agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
“Setiap tahun masih ada anak Jakarta yang tidak tertampung di sekolah negeri. Mereka akhirnya kesulitan melanjutkan pendidikan karena biaya sekolah swasta yang mahal. Negara tidak boleh membiarkan itu terjadi,” katanya.
Basri menegaskan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal kebijakan tersebut melalui dukungan anggaran dan pengawasan implementasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PD AMPG DKI Jakarta, M. Fauzan Irvan, menilai pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.
“Pendidikan adalah alat mobilitas sosial dan jalan keluar dari kemiskinan,” ujar Fauzan.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, juga menegaskan subsidi sekolah swasta menjadi solusi cepat agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan kursi di sekolah negeri.
Di sisi lain, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, memastikan program sekolah gratis tetap mengedepankan kualitas pendidikan dan bebas pungutan bagi peserta didik.
Agenda AMPG Policy Assembly ditutup dengan penyerahan dokumen policy brief kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang berisi rekomendasi strategis untuk penguatan kebijakan pendidikan inklusif di ibu kota (*)
Editor : Redaksi
