Oleh: Hadi Prasetyo
Baca juga: Mendes Dorong Pertumbuhan Kopdes, Minimarket Diminta Stop Ekspansi
Pengamat Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya
Surabaya, JatimUPdate.id - Baru saja dana Pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia, dialihkan MenKeu Rp 200 trilyun ke Bank Himbara untuk mendorong pembiayaan ekonomi riil.
Yang ada dalam benak publik sebagai kegundahan adalah apakah tambahan dana likuiditas bank Himbara otomatis efektif dalam menggerakkan ekonomi yang lesu dan ‘wait and see?’.
Menteri Keuangan Purbaya menyatakan kita coba dan kita lihat hasilnya dalam evaluasi sebulan.
Dalam kondisi ekonomi yang lesu, mungkin tinggal sebagian pelaku usaha ekonomi kelas kecil, menengah dan besar yang akan tertarik memanfaatkan dana tersebut.
Tetapi bagi pelaku ekonomi informal kelas bawah yaitu usaha mikro yang jumlahnya mencapai 85-90% dari total unit usaha dan melibatkan sekitar 60-65% tenaga kerja, fasilitas pembiayaan kredit menjadi absurd karena daya beli masyarakat bawah pun sedang lemah dan sangat berhemat.
Tambahan dana ke Bank Himbara menyebabkan likuiditas bank meningkat dan secara teori diharapkan bank lebih mudah dan lebih mau menyalurkan kredit kepada dunia usaha dan konsumen. likuiditas bank yang meningkat mendorong bank menurunkan suku bunga pinjaman, kredit usaha dan konsumsi mengalir lebih deras dan ekonomi bergerak. Tetapi ditengah ketidakpastian ekonomi, bank tetap takut dengan kredit macet.
Mereka akan meminjamkan terutama kepada debitur yang sudah sehat dan berkinerja baik (UMKM besar, korporasi menengah-atas).
Tetapi ada masalah lain di sisi permintaan. Daya beli masyarakat menengah-bawah lemah (terkait pula dengan proporsi kelas ekonomi menengah yang menurun 9 jt orang pada kurun 2019-2024).
Orang yang daya belinya jatuh tidak akan mengambil KPR, KKB, atau kredit usaha karena takut tidak bisa bayar. Permintaan kredit bisa lesu.
Secara umum ekosistem usaha belum "enabling". Banyak calon pengusaha di lapisan bawah tidak memiliki jaminan, pembukuan yang baik, atau business plan yang bankable.
Memberi mereka likuiditas tanpa membenahi ekosistem ini ibarat memberi benih tanpa menyiapkan tanahnya.
Di sinilah issu tentang ekosistem usaha yang enabling sangatlah krusial. Kebijakan moneter dan fiskal (suntikan likuiditas) harus diikuti dengan kebijakan struktural yang menyiapkan "lahan subur" agar kredit itu bisa tumbuh.
Gerojokan Rp. 200 trilyun itu perlu, tapi tidak cukup. Mesinnya sendiri (yaitu ekosistem usaha riil dan daya beli masyarakat) harus dalam kondisi ‘berfungsi’ agar bahan bakar itu bisa digunakan untuk menjalankan mobil.
Jika mesinnya bermasalah (daya beli rendah, usaha kecil tidak bankable), bahan bakar yang melimpah itu bisa terbuang percuma (mengendap lagi di bank) atau hanya dinikmati oleh mobil-mobil yang mewah (korporasi besar).
Jadi, langkah Menteri Keuangan ini adalah awal yang baik untuk menyediakan "ammunition", tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada langkah-langkah berikutnya yang menyasar langsung pada perbaikan ekosistem usaha dan daya beli.
Kombinasi antara likuiditas murah, kebijakan fiskal yang tepat sasaran, dan reformasi struktural terhadap sektor ekonomi riil adalah resep yang paling memungkinkan untuk keberhasilan.
Reformasi struktural sektor ekonomi riil di kawasan perdesaan (diharapkan melalui ‘crash program’ KemenDes – yang akan diulas pada bagian akhir tulisan ini), mungkin akan memberikan semangat dan kapasitas baru pada perekonomian nasional, karena kontribusi ekonomi perdesaan (rural economy) sekitar 20-25% PDB tetapi dengan 40-45% populasi.
Trendnya makin menurun (Jawa Timur 2019 kontribusi 24.5% dan tahun 2024 menurun tinggal 22.75%).
Transformasi struktural crash programme kawasan perdesaan tidak saja berkorelasi kuat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perdesaan tetapi juga sekaligus menyentuh secara langsung visi-misi Presiden untuk memperkuat basis ketahanan pangan, dan menjadikan kawasan ekonomi perdesaan menjadi ‘hulu’ yang terkait dengan supply chain sistem prosuksi manufaktur dan jasa secara nasional.
Menurut https://youtu.be/jEV1sQY9ZHQ?si=tVsVkwyZo-WvAoRr para investor global dewasa ini makin menuntut imbal hasil yang makin tinggi untuk jangka panjang. di Amerika sudah capai 4% lebih. Juga di Inggris, Eropa dll.
Pemerintah negara-negara termasuk Indonesia perlu memprioritaskan untuk memacu sektor riil dan tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal yang hanya mendorong kelas ekonomi menengah atas tetapi tidak mendrong usaha mikro kecil.
Video tersebut menyoroti sebuah fenomena krusial: ‘rising long-term yield’ yang merefleksikan tuntutan investor global atas imbal hasil yang lebih tinggi untuk meminjamkan uangnya kepada pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi alarm keras yang mendorong pemerintah, termasuk Indonesia, untuk secara radikal beralih dari kebijakan yang bersandarkan pada utang dan fokus memacu sektor riil, khususnya UMKM.
Ketika yield obligasi pemerintah naik (AS ~4.5%, Inggris ~4.3%, Indonesia 6%?), itu artinya:
Biaya Pinjaman Baru Meningkat: Pemerintah yang ingin menerbitkan obligasi baru untuk menutupi defisit anggaran harus membayar bunga yang lebih tinggi kepada investor.
Beban Anggaran Meningkat: Sebagian besar utang pemerintah adalah utang jangka panjang yang diperbarui (roll over) ketika jatuh tempo.
Jika yield naik, maka biaya perpanjangan utang tersebut akan lebih mahal. Uang yang seharusnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur, akhirnya dialokasikan untuk membayar bunga utang.
Sebagai negara berkembang, Indonesia harus menawarkan yield yang lebih tinggi daripada AS untuk menarik investor. Jika yield SUN naik, beban anggaran Indonesia untuk membayar bunga utang akan membengkak, menyedot dana APBN yang sangat berharga.
Inilah jawaban atas kenaikan yield global tersebut. Alih-alih terus tergantung pada utang yang semakin mahal, pemerintah harus membangun basis ekonominya sendiri dari dalam.
Pengelolaan perekonomian Indonesia dewasa ini dihadapkan pada dua pilihan:
a. Mengandalkan hutang (Business as Usual),
b. Memacu Sektor Riil/UMK (sebagai paradigma baru) |
Opsi hutang, mungkin akan memacu pertumbuhan cepat di awal (stimulus), dengan reisiko beban hutang meningkat.
Negara tergantung pada investor asing dan rentan terhadap gejolak global.
Ketimpangan memburuk dan butuh waktu dan komitmen panjang.
Opsi sektor riil akan memperluas basis pajak secara alami (banyak usaha yang tumbuh berarti banyak sumber pajak baru), sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada utang karena pendapatan negara dari pajak meningkat.
Ekonomi lebih inklusif dan stabil karena ditopang oleh banyak pelaku usaha kecil. Nilai tambah tetap di dalam negeri (hilirisasi, produk lokal).
Kenaikan yield global bukanlah sekadar angka di layar. Itu adalah tanda peringatan bahwa era hutang murah telah berakhir.
Negara yang akan bertahan dan tumbuh adalah negara yang segera berinvestasi pada sektor riilnya sendiri, khususnya pada UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar.
Kebijakan fiskal perlu diubah orientasinya: dari yang hanya memacu investasi "uang panas" dan korporasi besar, menjadi kebijakan yang membangun ekosistem untuk puluhan juta usaha kecil agar naik kelas.
Mungkin ini bukan lagi pilihan, melainkan ‘keharusan strategis’ untuk menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada utang asing, dan membangun ketahanan yang sesungguhnya.
Jika tidak, negara hanya akan terjebak dalam siklus utang yang semakin dalam dan pertumbuhan yang tidak inklusif.
Kebijakan harus difokuskan pada ‘penciptaan ekosistem’ yang memungkinkan UMK tumbuh, bukan sekadar memberi bantuan.
Akses Permodalan yang Cerdas:
Bukan hanya kredit murah, tetapi pendampingan teknis bagaimana menggunakan modal tersebut secara produktif.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan Desa
Perkuat lembaga penjamin kredit untuk UMK sehingga bank berani menyalurkan dana.
Kembangkan fintech dan platform pembiayaan alternatif yang memahami model bisnis UMK.
Akses Pasar:
Pemerintah harus menjadi ‘anchor buyer’ yang serius untuk produk-produk UMK melalui e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah.
Membantu UMK go digital dan masuk ke platform e-commerce.
Membangun infrastruktur pemasaran dan distribusi yang mempertemukan UMK dengan pasar ritel modern dan ekspor.
Regulasi yang Memudahkan:
a. Sederhanakan perizinan dan perlindungan hukum untuk usaha mikro,
b. Berikan kepastian berusaha.
Program Perdesaan Pendukung Produktivitas: Mempercepat pembangunan perdesaaan berbasis kawasan (karena skala satu desa tidak mencapai skala ekonomis), dengan mengembangkan ‘Core Business kawasan” yang beragam (beberapa core business unggulan).
Prinsipnya ekonomi desa dalam sistem ekonomi kawasan, atas fasilitasi dan koordinasi Pemerintah (KemenDes) mendorong ‘core-core businesess’ unggulan, yang melibatkan Koperasi Desa dan BumDes serta pelaku ekonomi lokal dalam kemitraan dengan pelaku usaha swasta menengah atas (atau BUMN/BUMD) sebagai forward linkages proses produksi dan atau pemasaran (anchor buyer atau anchor market).
Percepatan Program Pembangunan Desa Terpadu (KEDATAR)
Sejauh ini pembangunan desa banyak program dan pendanaan masuk tetapi terfragmentasi sektoral sehingga tidak memberikan outcome dan benefit yang signifikan.
Core business ekonomi kawasan bisa dibiayai secara ‘kolaboratif’ antara PemDes, Koperasi, BuMDes, Swasta, dan dari Kemendes disediakan ‘Dana Stimulan Katalis’ untuk bisa meramu semua sumber pembiayaan secara efisien dan efektif, serta memenuhi timeline percepatan produksi.
Program percepatan pembangunan ekonomi perdesaan mandiri ini sesungguhnya merupakan bagian dari semangat Presiden Prabowo dari pemikiran bijak Bapak Margono dan Bapak Soemitro.
Program percepatan ini bisa berupa Kawasan Ekonomi Pedesaan Terpadu (KEDATAR) atau nama lain sejenisnya yang (misal) menyediakan cold storage, processing unit, packaging center, dan akses logistik yang terjangkau untuk UMK. Ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing.
Program ini bisa dipandang "Out of the Box" dan Transformational untuk program penguatan ekonomi yang bersifat struktural.
Sebenarnya sudah banyak prototipe atau cikal bakal dari model KEDATAR yang tumbuh organik di Indonesia. Namun, mereka seringkali masih bersifat sektoral, belum terintegrasi penuh, dan skalanya masih terbatas.
Beberapa contoh yang menunjukkan bahwa konsep ini ‘feasible’ dan memiliki dasar yang kuat untuk segera di-scale up secara nasional.
Sentra Kakao / Coklat Blitar, Jawa Timur. Aktivitas Inti: Pengolahan biji kakao menjadi produk coklat primer (paste, butter) dan sekunder (coklat batang, selai). Kelebihan: Telah membangun brand dan memiliki pasar yang jelas. Yang Perlu Ditingkatkan (Menuju KEDATAR):
Diversifikasi: Tidak hanya fokus pada coklat, tetapi bisa mengintegrasikan dengan produk lain di kawasan tersebut (misal: susu sapi perah untuk chocolate milk, atau kopi untuk produk blend).
Infrastruktur Terpadu: Membangun cold chain logistik bersama, packaging center, dan fasilitas riset rasa yang bisa dipakai oleh semua pelaku usaha di kawasan.
Pemasaran Digital Terpadu: Satu platform pemasaran untuk semua produk olahan dari kawasan tersebut.
Kawasan Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Aktivitas Inti: Produksi dan penjualan batik secara masif, dari skala rumahan hingga besar. Kelebihan: Sudah menjadi kawasan ekonomi yang sangat terspecialisasi dengan value chain yang lengkap (pembuat canting, pewarna, penenun, hingga retailer). Yang Perlu Ditingkatkan (Menuju KEDATAR):
Baca juga: Desa Kesulitan Lahan untuk KDMP, Pemerintah Siapkan Regulasi
Integrasi dengan Sektor Lain: Mengembangkan kawasan wisata heritage yang tidak hanya menjual batik, tetapi juga kuliner khas Solo, kerajinan lain, dan akomodasi (homestay).
Pengelolaan Limbah Terpadu: Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk menangani limbah cair batik dari seluruh kawasan, yang merupakan isu lingkungan utama.
Ekspor Terpadu: Membentuk badan khusus yang menangani ekspor untuk semua pengusaha batik di Laweyan, sehingga mereka tidak perlu berjuang sendiri-sendiri.
Sentra Tenun Ikat Troso, Jepara, Jawa Tengah. Aktivitas Inti: Produksi tenun ikat dengan puluhan ribu penenun. Kelebihan: Produk yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Yang Perlu Ditingkatkan (Menuju KEDATAR):
Integrasi dengan Furniture Jepara: Jepara juga sentra furniture. bisa dibuat produk "home living" yang memadukan tenun Troso (untuk upholstery, bed cover) dengan furniture kayu khas Jepara.
Standardisasi Kualitas dan Branding: Membangun satu brand "Tenun Troso" dengan standar kualitas yang menjamin, melampaui model kerja yang masih terfragmentasi.
Sentra Baturiti, Bali (Produk Hortikultura Dataran Tinggi). Aktivitas Inti: Produksi sayuran, bunga, dan stroberi. Kelebihan: Lokasi strategis dekat destinasi wisata. Yang Perlu Ditingkatkan (Menuju KEDATAR):
Agrowisata Terpadu: Mengembangkan paket wisata petik stroberi, edukasi pertanian, dan resto yang menyajikan makanan dari bahan lokal segar secara langsung.
Pengolahan Pasca Panen: Membangun unit pengolahan untuk membuat selai stroberi, daun teh, atau bunga kering untuk menambah nilai jual dan mengamankan hasil panen yang tidak terserap pasar segar.
Sentra Gerabah Kasongan, Yogyakarta. Aktivitas Inti: Produksi gerabah dan keramik. Kelebihan: Sangat terkenal sebagai destinasi wisata dan belanja kerajinan. Yang Perlu Ditingkatkan (Menuju KEDATAR):
Inovasi Desain dan Teknologi: Mendirikan "innovation hub" yang mempertemukan perajin dengan desainer dan insinyur material untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih modern dan fungsional.
Pengelolaan Bahan Baku Terpadu: Mengelola tanah liat dan bahan baku lainnya secara kolektif untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan.
Program KEDATAR bukanlah konsep teoritis. Ini adalah skalabilitas dari pola-pola yang ‘sudah berjalan; dan ‘sudah terbukti berhasil’ di berbagai daerah. Bayangkan jika Pemerintah bisa dorong secepatnya potensi KEDATAR di berbagai pulau dan wilayah.
Yang diperlukan adalah peran lebih pemerintah melalui model KEDATAR:
Mengintegrasikan potensi-potensi yang masih terpencar dan parsial ini.
Menyediakan infrastruktur pendukung bersama (seperti IPAL, cold storage, packaging center, broadband internet) yang tidak mampu dibangun oleh pelaku usaha individu.
Membentuk badan pengelola kawasan yang profesional untuk menangani pemasaran, branding, dan logistik ekspor secara terpadu.
Menyediakan akses permodalan dan pendampingan teknis** yang terarah dan masif.
Dengan kata lain, KEDATAR adalah ‘industrial policy’ di tingkat kawasan pedesaan. Ini adalah langkah nyata untuk mentransformasi keunggulan komparatif (sumber daya alam dan budaya) menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar global.
Dengan mendukung KEDATAR, pemerintah tidak sedang menguji coba hal baru, tetapi mengakselerasi dan menskalakan praktik terbaik yang sudah ada untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang inklusif dan berkelanjutan.
KEDATAR juga bisa direplikasi diberbagai kawasan sesuai potensinya.
Target pertumbuhan 8% Bapak Presiden tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan kebijakan fiskal konvensional (subsidi, bansos, insentif korporasi) yang berisiko membebani APBN dan memicu inflasi.
Sektor korporasi dan konsumsi perkotaan telah jenuh. Sumber pertumbuhan baru dari ‘rural economy’ yang saat ini belum terlalu produktif , harus menjadi fokus di luar jalur tradisional.
Semoga Indonesia makin baik. Wallahualam. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat