Surabaya,JatimUPdate.id - Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni, buka suara terkait munculnya narasi kebijakan Pemkot Surabaya terkadang menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat.
Misalnya, pembatasan atau pemblokiran KK, razia Kos-kosan, dan melawannya mitra jagal RPH Pegirian untuk direlokasi ke Tambak Oso Wilangon.
Baca juga: P31 Pertanyakan Transparansi Perwali Nomor 73 Tahun 2025
"Kalau misalkan muncul narasi terkait seringkali kebijakan Pemkot menimbulkan kegaduhan menarik juga untuk dicermati. Seperti pembatasan KK, razia kos-kosan yang tidak diimbangi dengan penertiban apartemen. Sehingga menimbulkan pertanyaan publik." tutur Bimo, melalui saluran WhatsApp, JatimUPdate, Jum'at (26/9).
Bimo menganggap munculnya narasi kebijakan pemkot yang bikin gaduh menunjukkan masyarakat sangat cerdas menilai kebijakan itu.
Sayangnya sebut Bimo, Pemkot terkesan memaksakan kebijakan tersebut agar tampak bekerja keras.
"Apakah kegaduhan ini muncul karena keterbatasan kapasitas SDM di OPD atau karena semata-mata Pemkot ingin menampilkan kesan sedang bekerja keras. Nah ini menarik ya pertanyaan-pertanyaan publik ini." papar Bimo.
Baca juga: Pengamat Ingatkan Pemkot: Abai Situs Sejarah Lemahkan Identitas Kota Pahlawan
Bimo menguraikan, kebijakan Pemkot yang menimbulkan kegaduhan akibat terbatasnya kemampuan teknis OPD menyusun kajian kebijakan.
Menurutnya, kebijakan itu harus memperhitungan dampak sosial secara utuh, juga diimbangi komunikasi yang luas.
"Nah, kebijakan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menertibkan administrasi atau menjaga keterlibatan sosial malah justru terkesan menekan warga karena minim komunikasi publik." tegas Bimo
Baca juga: Disorot Presiden AMI Tantang Pemkot Surabaya Klarifikasi Status Rumah Radio Bung Tomo
Selain itu, beber Bimo Pemkot terdorong keinginan politis menonjolkan ketegasan, dan mempertontonkan citra bekerja cepat.
Sayangnya tambah Bimo, dorongan itu tanpa memperhitungkan risiko kegaduhan di tengah masyarakat.
"Nah dalam konteks ini kebijakan yang bersifat keras atau kontroversialitu dianggap lebih mudah terlihat di publik, meski risiko kegaduhannya juga tinggi," demikian Ken Bimo Sultoni. (Roy)
Editor : Yuris. T. Hidayat