Partai Butuh Persiapan, Demokrat Surabaya Desak KPU Ambil Sikap Soal Wacana Pemekaran Dapil

Reporter : Ibrahim
Mochammad Machmud, dok jatimupdate.id/roy

Surabaya,JatimUPdate.id - Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Mochammad Machmud, mendukung langkah KPU Surabaya menganalisa wacana penambahan daerah pemilihan atau dapil. 

"Jadi kami dari Partai Demokrat sangat mendukung apa yang dilakukan KPU untuk menganalisa penambahan dapil." tutur Machmud, melalui rekaman suara yang diterima Jatimupdate, Selasa (30/9).

Baca juga: Dapil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Adminitratif atau Strategis

Machmud mengaku, berdasarkan data yang diperoleh Partai Demokrat jumlah penduduk kota Pahlawan sudah tembus 3,08 juta jiwa. 

Menurutnya, dengan melonjaknya data kependudukan tersebut, kursi di DPRD Surabaya bertambah menjadi 55.

"Kami juga sudah mengantongi data, kalau jumlah penduduk di Surabaya lebih dari 3 juta, maka diikuti penambahan kursi. Sesuai undang-undang kalau di 3 juta plus 1 saja harus 55 kursi." urai Machmud.

Maka dari itu, dia menekankan KPU Surabaya segera melakukan analisa suara, serta potensi pemilih di tiap-tiap kecamatan. 

Baca juga: Silaturahmi dengan Parpol, Fathoni: Momen KPU Tampung Wacana Pemekaran Dapil 

Kendati begitu, Machmud mengingatkan keputusan yang dihasilkan tidak asal-asalan, sehingga penambahan dapil berdasarkan data pemilih.

"Jangan terlalu lama memberi jawaban atau menyebutkan dapil kecamatan mana, masuk dapil berapa. Jangan terlalu lama, karena partai itu perlu persiapan." demikian Mochammad Machmud.

Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, mengatakan pihaknya akan silaturahmi dengan Parpol peserta pemilu 2024

Baca juga: Ibaratkan Keping Mata Uang, Fathoni: Silaturahmi KPU ke Parpol Ciptakan Demokrasi Makin Berkualitas 

Salah satu perhatian dalam kunjungan ini terkait kemungkinan penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya serta pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029 mendatang.

“Nah, hal-hal seperti itu bisa kami bahas langsung saat kunjungan. Tapi tentu KPU bekerja berdasarkan tahapan, jadwal, dan regulasi yang berlaku. Jadi semua harus sesuai mekanisme,” tegas Soeprayitno. (Roy)

Editor : Miftahul Rachman

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru