Purwokerto, Banyumas, JatimUPdate.id, – Menyikapi banyaknya keluhan dan laporan masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Pendapa Sipanji Purwokerto, Senin (29/9).
Baca juga: 10 Tahun Penggunaan Dana Desa Masih Belum Tepat Sasaran, Prabowo Subianto Bakal Rombak Kebijakan
Rakor tersebut dipimpin langsung Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, didampingi Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti, serta dihadiri Kapolresta Banyumas Kombes Pol Ari Wibowo, Dandim 0701 Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama, Sekda Agus Nur Hadie, Forkopimda, hingga pimpinan yayasan mitra pelaksana program.
Bupati Sadewo menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar persoalan di lapangan tidak semakin meluas. Pihaknya bersama kepolisian akan membentuk tim khusus yang mengawasi setiap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Supaya masalah tidak semakin besar, saya sudah berdiskusi dengan Kapolresta. Kita akan bentuk tim untuk mengawasi setiap dapur yang ada di Banyumas,” ujar Sadewo.
Tim tersebut akan melibatkan Forkopimca, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan dinas terkait lainnya. Bupati menargetkan pembentukan tim selesai dalam pekan ini. Selain pengawasan, tim juga akan melakukan sosialisasi dan pendampingan standar pengelolaan dapur.
Baca juga: Alokasi CSR BUMN dan Korporasi Swasta bagi MBG akan Hemat APBN!
Menurut Sadewo, evaluasi ini juga menjadi ajang “belanja masalah” yang nantinya akan dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN). “Saya yakin, persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Banyumas, tapi juga di daerah lain,” katanya.
Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menjelaskan program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden RI untuk meningkatkan kualitas SDM melalui makanan sehat dan bergizi.
Di Banyumas, program ini menyasar 344.632 peserta didik, 7.672 ibu hamil, 32.484 ibu menyusui, dan 13.081 balita stunting.
Baca juga: Koperasi Diminta Perkuat Program Makan Bergizi
Namun, di lapangan muncul sejumlah kendala mulai dari regulasi lokal, koordinasi lintas sektor, hingga pengawasan distribusi makanan. Bahkan, laporan soal kualitas makanan dan dugaan keracunan sempat mencuat.
Saat ini, dari total 86 SPPG di Banyumas, baru 64 yang beroperasi, sementara 22 lainnya masih menunggu izin. Program tersebut didukung 62 ahli gizi, 62 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta 27 yayasan mitra pelaksana.
Koordinator Program MBG Banyumas, Luky Ayu, menyebut dua SPPG sudah dihentikan sementara karena dugaan Kasus Luar Biasa (KLB). “BGN sudah memberi solusi dengan memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah, hingga batas waktu yang belum ditentukan,” jelasnya. (rilis/ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat