Oleh: Kahfi Hasan
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso
Bondowoso, JatimUPdate.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah kebijakan yang kuat dalam memperkuat pembangunan desa.
Salah satu program prioritas yang baru diluncurkan adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini diharapkan menjadi wadah ekonomi baru bagi masyarakat desa untuk memperkuat kemandirian, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
Kehadiran KDKMP menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat ingin membangun dari akar rumput. Namun, di balik semangat besar ini, ada satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu kaderisasi pemimpin desa. Sebagus apa pun program pemerintah, hasilnya akan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya di tingkat lokal.
Konsolidasi Lembaga Ekonomi Desa
Momentum Kaderisasi
KDKMP seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsolidasi lembaga ekonomi desa yang telah lebih dulu ada, seperti BUMDesa, Gapoktan, Kelompok Nelayan, dan berbagai kelompok usaha masyarakat lainnya.
Selama ini, lembaga-lembaga tersebut sering berjalan sendiri-sendiri, bahkan kadang saling tumpang tindih. Akibatnya, potensi ekonomi desa tidak berkembang maksimal.
Melalui KDKMP, pemerintah membuka peluang terbentuknya ekosistem kelembagaan desa yang lebih terintegrasi.
Sinergi antara KDKMP dan lembaga yang sudah ada dapat menciptakan kekuatan ekonomi desa yang solid dan berkelanjutan.
Namun, sinergi tersebut tidak akan terjadi tanpa kepemimpinan desa yang kuat, visioner, dan mampu menggerakkan kolaborasi. Di sinilah pentingnya proses kaderisasi yang sistematis.
Dari Pemilihan ke Pembinaan Berjenjang
Selama ini, proses pergantian kepemimpinan di tingkat desa umumnya hanya mengandalkan mekanisme pemilihan kepala desa. Proses demokratis ini memang penting, tetapi sering kali belum cukup untuk menjamin lahirnya pemimpin yang kompeten.
Padahal, tantangan pembangunan desa ke depan semakin kompleks dan menuntut kemampuan manajerial, inovasi, serta pemahaman ekonomi yang lebih luas.
Baca juga: BREAKINGNEWS: Jembatan Sukowiryo di Jalan Mastrip Bondowoso Ambrol Satu Sisi, Akses Dibatasi Ketat
Sudah saatnya dikembangkan sistem kaderisasi berjenjang yang menyiapkan calon pemimpin desa sejak dini.
Pemerintah pusat dan daerah dapat membentuk program pelatihan dan pendampingan yang terarah, misalnya Sekolah Kader Pemimpin Desa, yang fokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, pengelolaan kelembagaan ekonomi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman.
Kaderisasi semacam ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang cakap, tetapi juga membangun budaya regenerasi yang sehat di tingkat desa.
Pemimpin Desa yang Melek Zaman
Pemimpin desa masa kini tidak cukup hanya memahami administrasi pemerintahan atau memiliki kharisma di tengah masyarakat. Ia juga harus melek digital, memahami sistem keuangan, rantai pasok hasil pertanian dan perikanan, serta mampu membaca peluang usaha di tengah perubahan ekonomi global.
Pemimpin desa harus menjadi arsitek pembangunan lokal, bukan sekadar pelaksana program. Ia perlu memiliki kemampuan menyusun strategi, mengelola potensi sumber daya alam, serta membangun jejaring kemitraan dengan pihak swasta maupun lembaga pemerintah.
Kaderisasi yang baik akan melahirkan pemimpin desa yang adaptif dan progresif, yang tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi menyiapkan masa depan desa dalam jangka panjang.
Baca juga: Retribusi Administrasi Dihapus, Raperda Pajak Baru di Bondowoso Permudah Layanan Publik
Menyiapkan Manusia, Bukan Sekadar Program
Pemerintah dapat menghadirkan berbagai program unggulan, namun semua akan kembali pada kesiapan manusia yang menjalankannya. Tanpa pemimpin yang tangguh, program seperti KDKMP berisiko menjadi formalitas tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan manusia desa harus menjadi prioritas. Kaderisasi pemimpin desa merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
Desa yang kuat tidak hanya ditandai oleh bangunan fisik atau lembaga ekonomi yang banyak, tetapi juga oleh kualitas pemimpin yang mampu menjaga arah pembangunan tetap berpihak pada masyarakat.
Penutup
Kehadiran KDKMP menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Namun, agar cita-cita tersebut benar-benar terwujud, diperlukan pola kaderisasi pemimpin desa yang terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.
Dengan pemimpin desa yang kompeten, berintegritas, dan melek terhadap perubahan zaman, program-program pemberdayaan desa akan lebih efektif, terarah, dan berdampak luas. Desa yang kuat akan menjadi pondasi bagi tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, dan mandiri — dimulai dari tangan para pemimpin desa yang lahir dari proses kaderisasi yang baik. (ries/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat