Pembina Laskar Sasak : Mengingkari Obyektifitas Adalah Ambang Kehancuran Dunia Akademis

Lombok NTB, JatimUpdate.id - Menyikapi peliknya polemik yang terjadi pada tahapan Pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram), Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Pembina Laskar Sasak Ir Wahyudi Adisiswanto turut angkat bicara.

Keterangan Gambar: Laskar Sasak Lombok NTB

Baca juga: Lewat PTUN Mataram, Prof Hamsu Resmi Gugat Tiga Keputusan Rektor Unram

Menurut Wahyudi, sudah bukan jamannya lagi nepotisme dalam dunia akademis, saatnya tegakkan kebersihan akademis, setelah banyaknya kepalsuan - kepalsuan.

"Sudah saatnya, Indonesia melakukan evaluasi secara akademis terhadap semua kebijakan," ujar Wahyudi kepada media ini, pada Minggu (26/102/2025) malam.

Mantan Pj Bupati Pidie itu menyebut, semua kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan tata kelola dunia kampus, harus berbasis teori dan hasil - hasil riset yang relevan.

"Kalau tidak Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli yang bermental tukang, pragmatis sekali, yang hanya diukur dengan waktu," tegasnya.

Tak terkecuali dalam menjalankan tahapan pemilihan rektor, setidaknya memiliki tiga ciri ilmiah yakni logis, obyektif dan empirik.

"Pemaksaan kehendak, justru mengingkari obyektifitas yang jujur dan adil sebagai syarat dunia akademis," ujarnya.

Jika terjadi pemaksaan, hanya untuk melanggengkan nepotisme, maka kredibilitas dunia akademik akan runtuh.

"Runtuhnya dunia akademis, menjadi cikal bakal runtuhnya sebuah negara bangsa," tandasnya.

Pernyataan Wahyudi, merupakan bentuk dukungan terhadap sikap Ketua DPP Laskar Sasak Lalu Muhammad Ali Sadikin, yang telah menyampaikan pandangannya tentang situasi yang berkembang di lingkungan Universitas Mataram.

Menurutnya, Unram merupakan lembaga pendidikan tinggi kebanggaan masyarakat Lombok NTB.

Baca juga: Sengkarut Universitas Mataram, Laskar Sasak Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

"Unram merupakan simbol martabat, pengetahuan dan kemajuan daerah," ujarnya, kepada media ini, Minggu (26/10/2025).

Karenanya Laskar Sasak, sebagai bagian dari masyarakat Lombok, merasa berkepentingan untuk turut mendorong, agar dalam kiprahnya, Unram mampu mengemban amanah sebagai lembaga pendidikan yang kredibel, kompeten dan profesional.

"Jangan sampai Unram menjadi lembaga penuh intrik, hanya untuk kepentingan sekelompok golongan saja, sehingga dapat mencederai nama baiknya," ujarnya.

Memperhatikan polemik yang berkembang di masyarakat, Unram dihadapkan pada situasi yang memperihatinkan.

"Berdasarkan informasi yang berkembang, ada indikasi tidak sehat, bukan hanya pengebirian demokrasi terhadap organisasi mahasiswa intra kampus, tetapi juga adanya manipulasi terhadap senat," ujarnya.

Bahkan, belakangan ada upaya politisasi Pemilihan Rektor Unram, yang sudah mengarah pada tindakan kurang sehat.

Baca juga: Laskar Sasak: Tolak Politik Kotor di Unram, Minta Kementerian Tunda Pemilihan Rektor dan Tunjuk Plt

Pria yang akrab disapa Mik Ikin itu mengklaim mendapatkan informasi, tentang adanya maladministrasi dan konflik kepentingan pada tahapan pemilihan rektor Unram, diantaranya:

1. Dugaan intervensi pejabat universitas, terhadap pemilihan anggota senat di beberapa fakultas,
2. Penerapan saksi etik kepada calon senat tertentu, yang terindikasi menjegal calon rektor potensial,
3. Pelantikan Ketua Senat dilakukan pada hari yang sama, dengan berakhirnya masa jabatan ketua senat sebelumnya,
4. Rendahnya transparansi panitia, terhadap tahapan penjaringan calon rektor.

"Situasi yang terjadi itu memicu keresahan dikalangan civitas akademika, masyarakat NTB, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kehormatan demokrasi kampus," paparnya.

Menyikapi dinamika yang berkembang, maka Laskar Sasak melalui surat resminya, tertanggal 25 Oktober 2025, mendesak agar Pemerintah Pusat, diantaranya Kementerian Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi RI, Dirjen Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi RI, Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Sains dan Teknologi RI serta Komisi X DPRRI, agar mengambil sikap yang diperlukan.

Laskar Sasak meminta, agar segera dilakukan:

1. Audit kepatuhan dan pemeriksaan khusus, terhadap seluruh tahapan pemilihan anggota senat, dan penjaringan calon rektor Unram,
2. Menunda sementara tahapan penjaringan rektor, hingga hasil audit kepatuhan dan klasifikasi administratif dinyatakan selesai,
3. Menugaskan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor yang independen, dan bebas konflik kepentingan, guna menjamin netralitas dan keadilan proses,
4. Menegakkan prinsip meritokrasi dan keadilan akademik, bagi setiap dosen dan guru besar yang memenuhi syarat, tanpa adanya diskriminasi,
5. Meminta Komisi X DPRRI, untuk menjalankan fungsi pengawasan, atas pemilihan rektor Unram, sebagai bagian dari tanggung jawab publik, atas tata kelola Pendidikan Tinggi.

Sikap itu diambilnya, atas pertimbangan terjadinya kerusakan sistem tata kelola kampus, yang telah dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masive.

"Untuk meluruskan kembali jalannya Unram, maka kami mendesak agar Kemdiktiriatek, berikut Komisi X DPRRI, untuk turun tangan," tegasnya. (MR/YH)

Editor : Yuris. T. Hidayat