Surabaya, JatimUPdate.id - Fenomena ani-ani di ibu kota ternyata hanyalah pintu kecil menuju lorong besar bernama ekonomi gelap yang berwajah glamor.
Baca juga: Ani-Ani Ibu Kota : Tubuh, Uang, dan Moral yang Pura-Pura Tertidur
Di balik flat mewah, parfum mahal, dan senyum menggoda itu, ada sistem ekonomi paralel yang berputar tanpa pajak, tanpa regulasi, tapi berjalan rapi seperti korporasi.
Kita menyebutnya “transaksi pribadi” padahal ia bisnis besar.
Tak ada laporan keuangan, tak ada rekening resmi, tapi ada cash flow stabil antara om-om kaya dan ani-ani yang diatur lewat perantara, rekening virtual, bahkan aplikasi crypto payment.
Sebuah laporan riset ekonomi informal dari Katadata mencatat, perputaran uang di sektor “layanan personal eksklusif” perkotaan bisa mencapai Rp 2,4 triliun per tahun.
Dan ini baru yang terekam. Yang tak terekam? Entah, tapi negara pura-pura tak tahu karena yang menikmati hasilnya juga sebagian anak negeri yang sedang duduk di kursi kekuasaan.
Fenomena ini bukan soal moral semata. Ini soal ketimpangan struktural.
Ketika 1% penduduk Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan nasional (data Credit Suisse, 2024), maka sisanya bertarung di ekonomi serabutan.
Sebagian menjadi driver, sebagian freelancer, sebagian lagi ani-ani.
Di tengah gempuran gaya hidup digital, tubuh perempuan menjadi aset yang paling cepat dicairkan dan paling mudah disalahkan.
Ironisnya, moral publik hanya bekerja satu arah: menghukum perempuan, melindungi laki-laki.
Ketika seorang ani-ani tertangkap basah di hotel, headline-nya “wanita penghibur”, bukan “pengusaha kaya pengguna jasa”.
Padahal tanpa pengguna, tak akan ?ada penyedia.
Seperti halnya korupsi: satu tangan menyuap, satu tangan menerima. Tapi yang masuk bui biasanya tangan yang lebih lemah.
Negara pun ikut cuci tangan dengan sabun moralitas.
Pemerintah sibuk bikin jargon “revolusi mental”, tapi diam soal revolusi finansial di bawah meja.
Kemenag berbicara soal akhlak remaja, tapi lupa akhlak pejabat yang membiayai ani-ani dengan dana proyek.
Komnas Perempuan bicara soal perlindungan, tapi tanpa dukungan kebijakan yang konkret, perempuan tetap jadi korban ekonomi yang dibungkus kenikmatan.
Sosiolog Universitas Indonesia pernah bilang, “seks di kota besar bukan lagi soal cinta, tapi soal kesempatan.”
Dan kesempatan itu, seperti biasa, berpihak pada mereka yang punya uang.
Pertanyaannya: sampai kapan kita pura-pura tak tahu?
Kita menertawakan para ani-ani, tapi ikut menormalkan budaya “uang dulu, urusan nanti.”
Kita menghujat mereka di media sosial, tapi dalam diam, men-scroll akun-akun sugar baby sambil memberi hati.
Kita mengecam kemerosotan moral, tapi lupa bahwa moral publik hanyalah topeng yang dipakai untuk menyembunyikan hipokrisi kolektif.
Pada akhirnya, ani-ani bukan hanya mereka yang menjual tubuhnya, tapi juga sistem yang menjual nurani demi keuntungan.
Dan kalau negara terus tutup mata, maka tubuh-tubuh muda akan tetap jadi mata uang bayangan di ibu kota seksi, sinis, dan tak tersentuh hukum.
Kopi boleh pahit, tapi kebenaran jauh lebih getir.
Dan sepertinya, kita semua sudah terlalu nyaman hidup di kepahitan yang manis.
catatan tangan kanan
wiedmust-251025. (roy/mmt)
Editor : Miftahul Rachman