Oleh: Hadi Prasetyo
Pengamat Sosia, Budaya, Ekonomi, Politik dan Lingkungan
Surabaya, JatimUPdate.id - Skandal korupsi besar-besaran, negara dalam negara (deep state) dan musibah banjir-longsor yang mencuat akhir-akhir ini, cukup untuk meyakini bahwa Indonesia sedang menghadapi paradoks memilukan.
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah berbanding terbalik dengan kemiskinan, pengangguran, dan pendapatan per kapita yang rendah. Ironi ini bersumber pada sistem korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah mengakar secara sistemik dari pusat hingga daerah.
Praktik KKN ini diperparah oleh beberapa karakteristik kunci: (1) kehadiran komprador (elit pengusaha/penguasa yang menjadi kepanjangan tangan modal asing dengan mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional), (2) penggunaan kompromat (bahan bukti skandal berujung pidana atau matinya karier seseorang) sebagai alat untuk mengendalikan dan memeras lawan politik atau pejabat, (3) penegakan hukum yang lemah dan transaksional, di mana hukum dapat dibeli, dinegosiasikan, atau diarahkan untuk melindungi yang berkuasa, serta (4) budaya korupsi dan manipulasi yang sistematis ditutupi oleh sistem kekuasaan itu sendiri.
Bagi mereka yang berusia lebih dari 65 tahun dan telah menyaksikan perjalanan bangsa ini sejak era Orde Baru hingga sekarang, rasanya seperti penonton bioskop yang filmnya semakin absurd. Generasi milenial dan Gen Z sebaiknya mengetahui ini agar tidak mudah dibodohi.
Reformasi 1998 seharusnya menjadi akhir bahagia dari dongeng otoriter, tetapi nyatanya, Indonesia malah terjebak dalam sekuel yang lebih buruk, dimana negara semakin tenggelam dalam lumpur kompromat.
Kompromat semakin mentradisi menjadi bahan kompromi yang membuat para pemimpin (dan tokoh kunci) saling memegang rahasia kotor satu sama lain, sehingga tidak ada yang berani membersihkan rumah.
Prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan integritas, hanya fasad (tampak muka) yang cantik, seperti gedung megah yang atapnya bocor dan dinding dalamnya retak, pilarnya rapuh mau ambruk, tetapi tetap difoto (dari depan) untuk instagram politik.
Bayangkan saja, Reformasi 1998 lahir dari jeritan rakyat yang muak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era Soeharto. Tuntutannya jelas: pemberantasan korupsi dan pembangunan demokrasi yang sehat.
Tetapi 27 tahun kemudian, apa yang kita lihat? Korupsi bukan hilang, malah berevolusi menjadi monster yang lebih ganas. Kasus seperti korupsi BLBI, Bank Century, yang merugikan negara triliunan rupiah, atau mega skandal E-KTP yang membuat identitas kita jadi bahan dagangan, adalah bukti nyata bahwa reformasi hanya mengganti aktor, bukan skenario.
Lucunya, para koruptor ini seperti vampir yang tak pernah mati; mereka ditangkap, tapi entah bagaimana selalu bangkit lagi dengan senyum lebar, mungkin karena lumpur kompromat ini seperti serum keabadian bagi mereka. Ini seperti pesta demokrasi di mana undangannya gratis untuk rakyat di setiap TPS Pemilu, tetapi makanan dan minumannya hanya untuk VIP.
Pasca 1998, Indonesia mempunyai pemilu bebas, partai politik bertebaran seperti jamur di musim hujan, tetapi di balik itu, oligarki dan elit politik saling bersekongkol. Korupsi bukan lagi hobi individu, tetapi sistemik, seperti virus yang menyebar dari pusat ke daerah berkat otonomi daerah yang seharusnya membawa kemajuan.
Sinisnya, reformasi yang katanya membawa kebebasan justru membuat Indonesia mundur: erosi kebebasan politik, ranah sipil melemah dan hukum yang dipolitisasi.
Bayangkan, ada KPK yang lahir dari semangat reformasi, tetapi sekarang dilemahkan sedemikian rupa, seperti superhero yang tangannya diikat dan mulutnya disumpal.
Pelemahan KPK ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade, dan korupsi tetap menggila, bak venom yang mencari inang baru.
Ironis. Perjuangan reformasi untuk berantas korupsi, tetapi akhirnya justru korupsi yang mereformasi kita menjadi bangsa yang apatis, miskin dan bodoh, dan sebagian besar rakyat menerima dengan ‘legawa’ bak takdir.
Sementara sebagian rakyat lainnya jadi kaki tangan, buzeer, atau relawan sistem koruptif melawan dan menyerang saudaranya sendiri agar diam, hanya agar bisa makan atau dapat jabatan instan.
Transparansi sudah jadi istilah yang menjemukan di berbagai seminar, talkshow maupun pendidikan. Diucapkan di pidato-pidato resmi, tetapi prakteknya seperti kabut tebal di pagi hari.
Baca juga: PMII Unisda Desak Pemkab Lamongan Benahi Tata Kelola Banjir Secara Menyeluruh
Transparansi pun menjadi lelucon terbaik di negeri ini. Kita disuguhkan live streaming sidang-sidang parlemen yang kadang lebih menghibur daripada sinetron, dengan dialog klise tentang “rakyat kecil” sambil tangan mereka mungkin sedang mengirim pesan singkat berisi negosiasi proyek.
Mereka transparan dalam beretorika, tapi sangat buram dalam membuat keputusan di lobi-lobi yang tak terjangkau kamera.
Pemerintah bicara keterbukaan, tetapi skandal korupsi seperti kasus BTS di Kementerian Kominfo atau korupsi haji yang melibatkan pejabat tinggi terus bermunculan, dan penjelasannya? Selalu: "kami sedang investigasi" dan mengulur waktu serta tidak pernah selesai.
Transparansi di Indonesia seperti kaca jendela yang buram karena noda lama, alih-alih dibersihkan, malah ditutupi gorden tebal bernama "rahasia negara". Seperti soal sidang KIP terkait ijazah yang ditutupi dengan istilah keren: “informasi yang dikecualikan”.
Publik diajak main tebak-tebakan: siapa koruptor berikutnya? Dan jawabannya selalu yang tak terduga, dan yang bisa dipastikan adalah bahwa koruptor besar tidak pernah dihukum setimpal.
Lucunya lagi, koruptor di Indonesia ini seperti bintang sinetron: ditangkap dramatis, tapi endingnya selalu bahagia dengan remisi atau bebas bersyarat.
Akuntabilitas adalah hal yang paling kocak. Itu hanya berlaku untuk yang tak punya “file kompromat”. Hukum menjadi tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan sangat lentur untuk diselipkan dalam amplop bermaterai “kepentingan bersama”.
Para pemimpin kita seperti pesulap yang hebat: mereka bisa membuat anggaran negara hilang dalam sekejap, tetapi tak pernah bisa menjelaskan ke mana perginya.
Setelah reformasi, gejala korupsi malah merebak karena perubahan politik yang tak diikuti perbaikan kelembagaan.
Akuntabilitas hanya berlaku untuk rakyat kecil yang telat bayar pajak, pegawai kecil yang salah administrasi dan fraud kecil, sementara elit bebas bermain monopoli dengan uang negara.
Struktur dalam negeri ini nampaknya semakin kacau dan kelam, seperti rumah hantu yang lampunya redup dan penuh hantu masa lalu. Reformasi seharusnya membersihkan, tapi malah membiarkan lumpur kompromat ini mengental.
Baca juga: Tinjau Pematangan Lahan Huntap untuk Warga Korban Bencana, Bupati Armia: Terima Kasih Bapak Kapolri
Oligarki menyandera demokrasi, dan rakyat sebagai penonton hanya bisa geleng-geleng kepala.
Struktur di dalamnya bukan hanya kacau, tetapi telah membentuk ekosistem sendiri. Ekosistem di mana nilai seorang politikus bukan diukur dari integritas, tetapi dari kapasitas hard disk eksternalnya; berapa banyak data kompromat yang dia pegang.
Maka, yang lahir bukan lagi kompetisi ide, tapi perlombaan kotor mengumpulkan “aset politik” untuk mengendalikan permainan kekuasaan..
Hasilnya, pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan platform partai, tapi berdasarkan “kesepakatan agar file saya tidak bocor, dan file Anda tidak saya gunakan”.
Sungguh, sebuah demokrasi tanpa demos (rakyat), hanya tersisa kratos (kekuasaan) yang basah oleh lumpur hitam.
Kritik terhadap demokrasi pasca 1998 menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami kemerosotan, dengan supremasi hukum yang melemah dan hak-hak sosial yang terabaikan.
Kini saatnya publik bangun dari tidur panjang. Jangan biarkan fasad cantik ini menipu lagi. Kita perlu refleksi pada kebodohan ini, dan bangkit untuk menuntut perubahan nyata. Karena jika tidak, lumpur ‘kompromat dan komporador” ini akan menelan kita semua, dan cerita bangsa ini berakhir dengan "the end" yang tragis ala komik.
Negara ini terlalu kaya dan terlalu berharga untuk tenggelam dalam lumpur buatan sendiri. Semoga kesadaran itu datang bukan setelah kita semua tercebur terlalu dalam, tersedak lumpur, dan hanya bisa mengeluarkan gelembung-gelembung protes yang segera pecah di permukaan tanpa bekas.
Karena, jika dulu kita berjuang melawan kekangan, sekarang kita berperang melawan ilusi: ilusi bahwa kita bebas, padahal kita terjebak dalam labirin yang dindingnya terbuat dari rekaman manipulatif dan berkas-berkas usang.
Demokrasi tanpa integritas hanyalah pasar loak tempat kekuasaan ditukar dengan kehinaan.
Dan kita, penonton yang sudah tua ini, hanya bisa berharap bahwa generasi berikutnya punya obor yang lebih terang, dan sekop yang lebih kokoh, untuk mengeringkan lumpur ini sebelum semuanya benar-benar amblas. (roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat