Oleh : widodo, ph.d
pengamat keruwetan sosial
Baca juga: Jawa Timur Deklarasikan Gerakan Bersih Narkoba, Mendes PDT Ajak Awasi Desa Dari Peredaran Narkoba
Surabaya, JatimUPdate.id - Surabaya, kota yang selama ini dibanggakan sebagai rumah toleransi, gotong royong, dan keberanian warga sipil, mendadak diuji nuraninya.
Seorang nenek berusia 80 tahun, Elina Wijayanti, terusir dari rumah yang telah ia tinggali belasan tahun di Sambikerep.
Rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan penanda hidup, tempat menua, dan sisa martabat terakhir. Kini ia rata dengan tanah dan entah ke mana perginya barang-barang kenangan di dalamnya.
Respons publik datang cepat dan spontan. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, turun langsung ke lokasi. Warga berjejaring, simpati mengalir, solidaritas tumbuh.
Bahkan ratusan orang mendatangi markas ormas kedaerahan yang diduga terlibat. Tidak ada lemparan batu, tidak ada perusakan. Hanya spanduk keprihatinan dan foto bersama. Sebuah “shock therapy” sosial: sunyi, tapi menggugah.
Namun ironi justru muncul dari struktur paling dekat dengan warga. Ketua RT setempat menyatakan “tidak kenal” Nenek Elina padahal ia tinggal di sana belasan tahun.
Pernyataan ini beredar luas di media sosial dan menyisakan tanya besar: jika seorang warga lansia bisa “tak dikenal”, lalu siapa sebenarnya yang dilindungi sistem sosial paling dasar kita?
Lebih jauh, RT mengaku telah berkomunikasi dengan Samuel, pihak yang mengklaim telah membeli rumah tersebut.
Baca juga: Armuji Bantah PAW Ketua DPRD Surabaya Mengerucut Tiga Nama: “Jare Sopo?”
Samuel disebut meminta izin sebelum pengusiran dilakukan. Sang RT mengaku menolak dan meminta sengketa jual beli dibereskan lebih dulu. Tetapi faktanya, pengusiran tetap terjadi.
Rumah tetap dirobohkan. Maka pertanyaannya: di mana posisi hukum, dan siapa yang benar-benar ditaati di lapangan?
Samuel membantah menggunakan ormas. Ia menyebut Yasin sosok yang terekam di lokasi hanya “teman”.
Namun publik melihat sendiri: Yasin dan sejumlah orang lain mengenakan seragam merah dengan atribut ormas jelas di dada. Sulit menepis logika sederhana ini: jika bukan ormas, mengapa seragam dan massa kolektif hadir bersamaan?
Pernyataan ketua ormas yang cuci tangan menyebut kejadian itu bukan atas nama organisasi bertabrakan dengan ancaman terbuka di media sosial terhadap Armuji: “Stop demo-demo atau kami yang akan menghentikannya.”
Kalimat ini bukan sekadar emosi sesaat. Ia menandai keberanian mengintimidasi pejabat publik di ruang terbuka. Dan itu berbahaya bagi demokrasi lokal.
Baca juga: Menjahit Teori dan Realitas: Sebuah Refleksi Pendidikan Kewirausahaan
Kasus Nenek Elina tak berdiri sendiri. Ia bertumpuk dengan persoalan lama: sengketa parkir gerai Mie Gacoan, kemacetan panjang akibat demonstrasi penolakan UMP 2026, serta gesekan sosial antara warga lokal dan pendatang.
Semua ini seperti api dalam sekam akumulasi konflik yang dibiarkan, dinormalisasi, lalu meledak saat menyentuh sisi paling rapuh: seorang nenek renta.
Pepatah lama bilang, “gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah.”
Dalam kisah ini, yang remuk bukan hanya rumah Nenek Elina, tapi juga rasa aman warga. Jika hukum kalah oleh seragam dan teriakan, maka kota ini sedang berjalan mundur.
Surabaya tak kekurangan aparat, pejabat, atau aturan. Yang kini diuji adalah keberanian untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Sebab kota besar bukan diukur dari gedungnya, melainkan dari caranya melindungi yang paling lemah. Dan hari ini, Surabaya sedang bercermin apakah masih mengenali wajahnya sendiri?
catatan tangan kanan
wiedmust-271225
Editor : Redaksi