Oleh: Hadipras
JatimUPdate.id - Laporan World Bank per Juni 2025 menjadi tamparan keras yang membuyarkan narasi kesejahteraan yang selama ini didengungkan pemerintah. Di tengah klaim keberhasilan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka kemiskinan di kisaran 8,47%, standar global melalui Upper-Middle Income Country (UMIC) mengungkap realitas yang jauh lebih getir. Dengan ambang batas US$ 8.30 per hari (PPP 2021), sebanyak 68,3% penduduk Indonesia atau sekitar 194,7 juta jiwa sebenarnya berada dalam kategori miskin secara internasional.
Baca juga: Ekonomi Jatim Tumbuh 5,23 Persen di Triwulan II 2025, Lampaui Nasional
Secara psikologis dan politik, angka 68,3% ini adalah "bom waktu". Di era digital yang transparan, masyarakat tidak lagi bisa dibius oleh statistik sektoral yang sempit. Muncul fenomena "gemes" kolektif di ruang publik; klaim sebagai negara berpendapatan menengah atas terasa hambar, bahkan menghina, ketika mayoritas rakyat masih berjuang di garis batas bertahan hidup.
Dalam konstelasi politik elektoral, angka ini mewakili mayoritas mutlak pemilih. Mengabaikan kesejahteraan mereka bukan sekadar kekhilafan teknokratis, melainkan undangan terbuka bagi mosi tidak percaya massal di kotak suara 2029. Kekuasaan akan kehilangan basis moralnya jika membiarkan rakyat terjebak dalam anomali "Rapor Hijau, Nasib Abu-abu".
Ekonomi yang "Gemuk tapi Rapuh"
Analisis mendalam dari Bright Institute melalui Awalil Rizki dan Yanuar Rizki memberikan peringatan dini: prospek ekonomi 2026 sedang dibayangi risiko resesi dengan guncangan pertumbuhan yang berpotensi anjlok di bawah 5%. Pertumbuhan ekonomi saat ini ibarat tubuh yang tampak gemuk secara makro, namun sejatinya mengalami malnutrisi kronis karena nutrisinya tidak pernah sampai ke sel-sel tubuh paling bawah.
Narasi pertumbuhan 5% dianggap tidak berkualitas karena didorong oleh sektor padat modal yang eksklusif, seperti hilirisasi nikel, yang terbukti minim efek pengganda (multiplier effect) bagi rakyat luas. Akibatnya, daya beli ambruk dan kelas menengah menyusut drastis. Fenomena deindustrialisasi dini kian nyata, ditandai dengan penurunan porsi manufaktur terhadap PDB sebelum Indonesia mencapai tingkat kemakmuran yang stabil. Secara statistik, pengangguran mungkin tampak turun, namun realitanya adalah degradasi kualitas ketenagakerjaan; jutaan orang bergeser ke sektor informal atau menjadi "pekerja keluarga tidak dibayar" demi sekadar menyambung nyawa.
Ketimpangan Ekstrem dan Sesak Fiskal
Ketimpangan kekayaan finansial di Indonesia telah mencapai titik nadir yang membahayakan stabilitas sosial. Lebih dari separuh total simpanan di perbankan nasional hanya dikuasai oleh sekitar 150.000 rekening pemilik saldo di atas Rp5 miliar. Sebaliknya, ratusan juta rekening lainnya hanya memiliki saldo di bawah Rp20 juta—sebuah angka yang hanya cukup untuk kebutuhan survival jangka pendek, tanpa jaminan masa depan.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah berada dalam kondisi "napas pendek". Debt Service Ratio (pembayaran pokok dan bunga utang) yang diperkirakan mencapai 44,6% telah mengunci ruang gerak APBN. Pemerintah terjebak dalam "simalakama": mengambil utang baru akan menghancurkan rasio keberlanjut an fiskal, namun memotong bantuan sosial di tengah beban rekonstruksi bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan memicu ledakan sosial. Kondisi ini diperparah dengan defisit Neraca Pembayaran yang besar, menandakan arus modal keluar yang lebih deras daripada investasi yang masuk.
Baca juga: Awal Tahun Lesu, Penumpang Transportasi Anjlok di Februari 2025
Tahun 2026: Titik Didih Politik
Tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik temu antara krisis ekonomi dan ketegangan politik. Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkonse kuensi mengubah UU Pemilu akan mulai dibahas, menciptakan gesekan baru di parlemen. Di saat yang sama, agenda reformasi POLRI dan pemberantasan mafia hukum dipastikan akan berhadapan dengan tembok tebal sistem kekuasaan oligarkis rezim lama yang proses transisinya belum tuntas.
Kepemimpinan Presiden Prabowo akan diuji secara ekstrem: mampukah ia bertahan menghadapi tekanan ganda ini? Jika elit politik tetap terjebak dalam syahwat kekuasaan demi posisi di 2029 dan mengabaikan fakta bahwa "atap rumah sudah hampir runtuh", maka prediksi resesi dan krisis sosial dari para pengamat akan menjadi kenyataan pahit.
Namun, masih ada secercah harapan. Ketangguhan rakyat Indonesia dalam gig economy dan tradisi bertahan hidup adalah modal sosial yang luar biasa. Jika pemerintah berani melakukan "Pembedahan Fiskal" yang radikal—memotong proyek mercusuar, menurunkan beban utang secara drastis, dan fokus pada kedaulatan pangan—kita mungkin bisa mengubah 2026 dari tahun ujian menjadi tahun transformasi fundamental.
Kembali ke Marwah Keadilan
Pemerintah harus berhenti menggunakan angka kemiskinan BPS sebagai tameng pembenaran, sementara mengabaikan 194,7 juta jiwa yang menurut standar dunia masih hidup dalam kerentanan. Legitimasi sebuah kekuasaan tidak diukur dari megahnya infrastruktur atau deretan angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan dari seberapa aman seorang ibu rumah tangga mampu mengisi piring makannya tanpa rasa cemas.
Jika transformasi ekonomi tetap berfokus pada padat modal dan mengabaikan sektor padat karya serta pertanian, maka Indonesia sejatinya sedang membangun menara gading di atas pasir hisap.
Baca juga: Permintaan Sapi Kurban Naik, PPSDS Jatim Minta Dinas Peternakan Dievaluasi
Pada akhirnya, stabilitas politik yang dijaga dengan cara-cara oligarkis hanyalah ketenangan semu sebelum badai ketidakpuasan sosial menghantam.
Pemerintah harus memilih sekarang: melakukan koreksi kebijakan secara jujur dan berpihak pada rakyat, atau membiarkan sejarah mencatat kegagalan besar dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak ‘memakan’ angka pertumbuhan; mereka ‘memakan keadilan’. Mengabaikan kerentanan 194 juta jiwa adalah cara tercepat bagi kekuasaan untuk kehilangan moralitas dan mandatnya.
“Pemerintah dan para penyokongnya harus ingat satu hal: ketika piring-piring di 194 juta meja rakyat mulai kosong, tumpukan uang oligarki tidak akan lagi punya nilai tukar untuk membeli kesetiaan. Sebab, pada titik didih itu, rakyat yang marah tidak sedang mencari bansos atau janji politik; mereka sedang menuntut kembali kedaulatan yang telah lama digadaikan atas nama angka-angka pertumbuhan semu." (*)
Editor : Redaksi