Oleh : Cak Bonang Adji Handoko.
Baca juga: Imam Utomo, Musyawarah, dan Masa Depan Korpri Jatim.
Koordinator Presidium Srawungan Arek Kampung Suroboyo. (AKAS).
Surabaya, JatimUPdate.id Mengembalikan persoalan rumah sakit ke meja musyawarah keluarga Korpri.
Konflik yang membelit RS Pura Raharja di Jawa Timur kini telah melampaui persoalan pengelolaan rumah sakit. Ia berubah menjadi konflik terbuka yang menyeret nama-nama besar birokrasi Jawa Timur, seperti Rasiyo, Imam Utomo, Adhy Karyono, bahkan menyentuh simbol pemerintahan provinsi di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa. Padahal, para tokoh ini bukan pihak yang saling berhadap-hadapan secara historis.
Mereka berasal dari satu rumah besar yang sama: keluarga besar Korpri dan birokrasi Jawa Timur.
Rasiyo adalah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus mantan Ketua Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur. Imam Utomo adalah mantan Gubernur Jawa Timur yang memiliki peran besar dalam membentuk arah birokrasi dan organisasi ASN di provinsi ini.
Adhy Karyono adalah Sekretaris Daerah aktif yang kini ikut berada dalam pusaran konflik karena posisi kelembagaannya. Hubungan mereka bukan relasi kebetulan, melainkan hubungan panjang yang dibangun oleh sejarah pengabdian dan kebersamaan.
Karena itu, konflik RS Pura Raharja sejatinya adalah konflik internal keluarga, bukan pertarungan antar-kubu yang harus diselesaikan dengan saling meniadakan.
Jika dicermati secara jernih, persoalan RS Pura Raharja bukan semata soal rumah sakit sebagai institusi layanan kesehatan. Rumah sakit hanyalah medium. Substansi sesungguhnya adalah ketidakdewasaan personal dan kelembagaan dalam mengelola perbedaan tafsir administratif, sejarah organisasi, dan klaim kewenangan.
Ketika perbedaan itu tidak diselesaikan sejak awal melalui mekanisme internal, konflik pun membesar dan keluar ke ruang publik.
Eskalasi konflik—mulai dari laporan ke Badan Kehormatan DPRD hingga saling lapor pidana—justru mempersempit ruang dialog. Pada titik ini, konflik tidak lagi mendidik, tetapi melelahkan dan merusak. Siapa pun yang merasa menang pada akhirnya tetap akan menghadapi beban yang sama: melukai saudara sendiri.
Baca juga: Konflik Kepemilikan RSIA Pura Raharja Memanas, Dua Kubu Saling Lapor
Dalam keluarga besar Korpri, kemenangan semacam ini bukanlah kemenangan yang bermartabat.
Publik juga patut diajak berpikir lebih kritis. Dalam konflik berkepanjangan yang melibatkan aset strategis bernilai tinggi seperti rumah sakit, selalu ada kemungkinan pihak-pihak tertentu yang justru diuntungkan oleh konflik.
Ketidakpastian membuka ruang bagi mereka yang ingin memperkeruh suasana, menunggangi perbedaan tafsir hukum, atau memanfaatkan ego dan ketersinggungan personal para tokoh senior.
Dalam situasi seperti ini, semua pihak sejatinya bisa menjadi korban. Bukan hanya RS Pura Raharja sebagai institusi pelayanan publik, tetapi juga para tokoh senior seperti Rasiyo dan Imam Utomo, yang jasa dan pengabdiannya bagi Jawa Timur tidak kecil, namun kini reputasinya ikut tergerus oleh konflik yang dipertontonkan ke publik.
Pengakuan Rasiyo terkait dugaan pemalsuan tanda tangan juga perlu dibaca dengan kepala dingin dan kehati-hatian.
Pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks situasional dan psikologis ketika konflik sudah berada pada titik panas. Tanpa pendalaman yang utuh, pernyataan semacam ini berpotensi ditarik keluar dari konteksnya dan dijadikan bahan untuk memperuncing konflik, bukan menyelesaikannya.
Dalam konteks ini, publik berhak berharap lebih kepada tokoh-tokoh senior seperti Rasiyo dan Imam Utomo. Mereka bukan figur baru dalam birokrasi Jawa Timur, melainkan simbol pengalaman, kebijaksanaan, dan keteladanan etika pemerintahan.
Baca juga: Bondowoso Raih Penghargaan PUSPAGA Utama, Bukti Komitmen Perlindungan Anak dan Keluarga
Ketika konflik RS Pura Raharja justru dibiarkan membesar ke ruang publik, yang dipertanyakan bukan sekadar aspek administratifnya, melainkan keteladanan moral para senior birokrasi.
RS Pura Raharja adalah rumah sakit yang melayani masyarakat. Ketika konflik elite dipertontonkan, yang paling dirugikan bukan para tokoh, melainkan publik yang membutuhkan layanan kesehatan. Lebih jauh, konflik terbuka ini mencederai marwah Korpri sebagai organisasi profesi ASN yang seharusnya menjadi teladan etika dan kedewasaan.
Sebagai keluarga besar Korpri dan bagian dari pemerintahan Jawa Timur, Rasiyo, Imam Utomo, Adhy Karyono, dan unsur Pemprov Jatim sejatinya memiliki modal sosial dan moral yang sangat kuat untuk menyelesaikan konflik ini secara tertutup dan bermartabat.
Duduk bersama, menyingkirkan ego, menyisir oknum yang dianggap bermasalah tanpa menggeneralisasi semua pihak, serta mengakhiri konflik tanpa pemenang dan pecundang adalah jalan yang paling masuk akal.
RS Pura Raharja bukan sekadar rumah sakit, melainkan simbol pengabdian panjang keluarga besar Korpri di Jawa Timur. Ketika konflik internal dipertontonkan ke publik, yang terluka bukan hanya institusi, tetapi juga nilai kebersamaan yang selama ini menjadi fondasi birokrasi daerah.
Kekuasaan tanpa kedewasaan hanya akan melahirkan luka. Pada akhirnya, persoalan RS Pura Raharja bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang mampu menahan ego. Musyawarah bukan tanda kalah; ia adalah tanda bahwa kekuasaan masih memiliki nurani. (red)
Editor : Redaksi