Jatimupadate.id - Anggota Komis D, DPRD Kota Surabaya Hari Santoso menyesalkan masih banyaknya kasus stunting, kesehatan anak khususnya anak inklusi.
Kemudian, sebut Hari masih ada siswa yang kebingungan untuk bayar SPP di sekolahnya.
"Padahal, Surabaya ini katanya sudah ditetapkan sebagai kota layak anak, tapi realitanya masalah tersebut masih banyak." kata Hari kepada wartawan.
Hari pun menanyakan, sampai kapan pemerintah kota bisa menangani problematika tersebut? Dan kota layak anak betul-betul terwujud. Bukan hanya sekedar icon yang diciptakan.
"Pada kenyataannya masih ada hal-hal yang berkaitan dengan anak, kebutuhan kurang terpenuhi, baik kesehatan maupun pendidikannya." terang Hari.
Hari meyakini, problematika tersebut sebenarnya bisa dientaskan. Bila mengacu pada anggaran yang cukup besar. Namun, berdasarkan cacatannya, persoalan ini terletak pada pembantu Walikota Eri Cahyadi kurang tanggap terhadap instruksinya.
"Ini mungkin terlalu banyak beban yang diberikan Walikota. Sehingga ketika di hadapan dia, pembantu walikota manut saja, tapi dia tidak bisa menerjemahkan." urai Hari.
Pilitisi NasDem ini menuturkan, beberapa waktu lalu, pihaknya juga menerima aduan sejumlah siswa terkait SPP. Kemudian, ada persoalan lain seperti rapot, ijazah, utamanya sekolah swasta.
Maka, Hari menekankan agar problematika ini segera mungkin bisa diatasi. Sehingga kota layak anak betul-betul terwujud.
"Walaupun SMA itu dalam koordinasi pemerintah provinsi. Tapi ini juga anak Surabaya, alamatnya di Surabaya, sekolahnya di Surabaya." keluh Hari.
Imbau Pemkot Konsisten
Hari mendesak, agar Pemkot konsisten. Sebab percuma meluncurkan berbagai program untuk menampung keluhan masyarakat.
Di Surabaya, tambahnya, banyak aplikasi dan kegiatan. Tapi ketika menyentuh masyarakat dengan keluhannya. Laporan tak cepat tertangani.
"Seperti ngobras, sambat, pertemuan lainnya, tapi dari hasil masyarakat mengadu. Itu kan penanganannya kurang cepat," tukas Hari.
"Sehingga masyarakat berpikir ini beneran atau enggak." ketus Hari.
Lantas Hari mencotohkan, ditiap kelurahan, pegawainya antara 23 sampai 28. Terdiri dari beberapa OPD, yang ditugaskan supaya mereka tahu ketika masyarakat mengadukan di kelurahan. Agar permasalahannya cepat dituntaskan.
"Tapi kan yang dikirim ke sana belum tentu paham, belum tentu siap." tegas Hari.
Jadi, kata Hari, walau banyak kegiatan menampung aspirasi masyarakat, turun
Ke bawah. Namun ketika masyarakat sudah menyampaikan keluhannya, tidak cepat tertangani. Bagi dia ukurannya bukan volume atau turun-naiknya keluhan warga itu.
"Tapi intinya, keluhan masyarakat melalui berbagai kegiatan itu cepaf ditangani." demikian beber Hari.
Baca juga: DPRD Desak Pemkot Kembalikan Kewenangan Pembangunan Jalan Protokol ke Pemprov Jatim
Editor : Ibrahim