Menentukan Posisi Intelektual dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Reporter : M Aris Effendi
Pemateri bersama peserta usai penyampaian materi pada kegiatan Intermediate Training (LK II) HMI Cabang Bondowoso di Balai Diklat BKPSDM Bondowoso, Minggu (25/1/2026).

 

Bondowoso, JatimUPdate.id, – Sejarah gerakan Islam di Indonesia tidak pernah benar-benar netral. Cara membaca sejarah sangat ditentukan oleh sudut pandang atau worldview yang digunakan—apakah Islam dipahami sebagai sekadar ekspresi budaya, atau sebagai kebenaran yang diimani dan dihidupi.

Baca juga: Polres Bondowoso olah tempat kejadian perkara penemuan bayi

Hal tersebut disampaikan Salman Alfarisi, S.E., Anggota Kahmi Bondowoso sekaligus Founder Multazam Academy, saat mengisi materi pada Intermediate Training (LK II) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso, Minggu (25/1/2026), di Balai Diklat BKPSDM Bondowoso.

Dalam paparannya, Salman menegaskan bahwa narasi awal Islamisasi di Indonesia kerap dibangun dari perspektif luar tradisi keimanan umat Islam. Ulama, wali, dan santri sering kali tidak ditempatkan sebagai subjek sejarah, melainkan sekadar objek kajian akademik.

“Ini bukan sekadar soal metode penulisan sejarah, tetapi soal cara pandang terhadap realitas, kebenaran, dan iman,” ujar Salman.

Ilmu Tidak Pernah Netral

Salman mengutip pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bebas nilai.

Ketika sejarah Islam ditulis dalam kerangka sekular-modern, Islam kerap direduksi menjadi fenomena sosial dan budaya, bukan sebagai pandangan hidup yang membentuk adab, ilmu, dan tindakan.

Ia mencontohkan pendekatan Clifford Geertz yang membagi masyarakat Jawa ke dalam kategori abangan, santri, dan priyayi. Dalam kerangka tersebut, Islam dipahami sebagai sistem simbol budaya yang cair dan bernegosiasi dengan tradisi lokal.

“Akibatnya, Islamisasi lebih sering dipahami sebagai proses sinkretisasi, sementara iman diturunkan derajatnya menjadi identitas sosial,” jelas Salman.

Kritik atas Orientalisme

Selain Geertz, Salman juga menyinggung pemikiran Denys Lombard yang melihat Islamisasi Nusantara sebagai bagian dari jaringan perdagangan dan peradaban Samudra Hindia.

Meski dinilai berjasa mengangkat Islam Nusantara ke panggung sejarah global, Lombard disebut masih memosisikan Islam sebatas arus peradaban, bukan sebagai pandangan hidup normatif.

Baca juga: Ponpes Al-Ishlah Bondowoso gelar Sholat Iedul Fitri 20 Maret, KH Thoha Serukan Persatuan di Tengah Perbedaan

Sementara itu, Martin van Bruinessen dianggap sebagai orientalis yang paling dekat dengan realitas Islam Indonesia karena meneliti pesantren, tarekat, jaringan ulama Nusantara–Haramain, serta tradisi kitab kuning. Namun demikian, menurut Salman, Islam tetap diperlakukan sebagai objek kajian akademik.

“Di sinilah batas orientalisme: memahami Islam, tetapi tidak mengimaninya,” tegasnya.

Membaca Sejarah dari Dalam Tradisi Islam

Berbeda dengan pendekatan orientalis, Salman menekankan pentingnya Islamic Worldview ala al-Attas yang memandang Islamisasi sebagai proses perubahan pandangan hidup secara menyeluruh. Islam tidak sekadar berdamai dengan budaya, tetapi meluruskan makna dan menata kehidupan.

Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti kontribusi intelektual Muslim seperti Agus Sunyoto dan Ahmad Baso. Melalui Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto menempatkan Wali Songo sebagai aktor intelektual dan spiritual yang secara sadar membangun tatanan sosial Islam di Nusantara.

“Islamisasi bukan proses pasif akibat perdagangan, tetapi gerakan dakwah yang berpijak pada tauhid dan strategi peradaban,” ungkap Salman.

Baca juga: Krisis Kepsek dan Murid Minim, Dua PR Besar Dinas Pendidikan Bondowoso

Sementara Ahmad Baso, melalui kajian filologis dan manuskrip klasik, membongkar bagaimana orientalisme kerap meminggirkan tradisi intelektual Islam lokal. Baso menunjukkan bahwa pesantren dan kitab kuning memiliki logika keilmuan yang kosmopolitan, rasional, dan berakar kuat pada khazanah Islam global.

Pesan untuk Kader HMI

Menurut Salman, persoalan utama sejarah Islam Indonesia bukan terletak pada kurangnya data, melainkan pada kekacauan posisi intelektual. Sejarah bisa dibaca sebagai budaya, tetapi juga bisa dibaca sebagai iman—tergantung dari sudut pandang yang digunakan.

Ia menegaskan bahwa tugas kader HMI hari ini bukan menolak karya orientalis secara emosional, melainkan membacanya secara kritis dengan kesadaran worldview Islam.

“HMI tidak dilahirkan untuk menjadi penonton sejarah, apalagi sekadar komentator akademik. HMI lahir untuk melahirkan cendekiawan yang berpihak—berpihak pada tauhid, keadilan, dan makna,” pungkasnya.

Ia menutup materinya dengan refleksi: bukan lagi soal seberapa tajam kritik yang disampaikan, tetapi dari sudut pandang mana kritik itu lahir—apakah dari worldview Islam atau dari lensa yang dipinjam dari luar iman sendiri. (ries/yh)

Editor : Yuris. T. Hidayat

Politik Dan Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru