Mataram, JatimUpdate.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi mengirimkan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) definitif ke Pemerintah Pusat.
Penyerahan dokumen melalui Sekretaris Negara ini menandai babak akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi madya tersebut.
Tiga kandidat yang kini memperebutkan kursi Sekda NTB adalah Abul Chair, Ahmad Saufi, dan Ahsanul Khalik.
Gubernur Iqbal memastikan publik tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui siapa di antara mereka yang akan menduduki posisi strategis itu.
"Memang agak lama kalau Eselon I," ujar Iqbal melalui pesan singkat, Senin (2/2/2026).
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu justru menilai proses kali ini berlangsung cepat.
Ia menjelaskan, rangkaian seleksi dari pembentukan tim pansel hingga pengiriman nama ke pusat rampung kurang dari sebulan.
"Ini tergolong cepat, artinya belum sampai sebulan sudah sampai ke segneg prosesnya," kata Iqbal.
Meski dokumen telah meluncur ke Istana, Iqbal belum berspekulasi soal siapa kandidat terkuat.
Ia menegaskan ketiga nama yang masuk tiga besar memiliki peluang yang sama untuk menggantikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal.
"Bocoran siapa yang berpotensi? Belum tahu. Kan masih berproses," singkatnya.
Strategi Jitu Percepatan Administrasi
Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, membeberkan langkah strategis yang diambil untuk mempersingkat waktu tunggu.
Pihaknya mengirimkan berkas ketiga calon secara paralel ke tiga instansi pusat sekaligus.
"Tiga calon ranking teratas sudah kami sampaikan ke tiga unit kerja di pusat secara paralel. Maksudnya agar prosesnya bisa lebih cepat," jelas pria yang akrab disapa Yiyit itu.
Ketiga instansi tersebut meliputi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Sekretariat Kabinet (Seskab).
Meski demikian, Yiyit menegaskan alur prosedur tetap mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Rekomendasi teknis dari BKN menjadi pintu masuk utama sebelum Kemendagri mengeluarkan persetujuan akhir.
"Di Kemendagri tetap menunggu rekomendasi dari BKN. Kalau nanti sudah keluar, kami lengkapi kembali dokumen ke Mendagri, meskipun sebelumnya sudah kami sampaikan berkas lainnya," tandasnya.
Antisipasi Jika Proses Molor
Yiyit juga memastikan roda pemerintahan tidak akan terganggu meskipun penetapan Sekda definitif molor dari jadwal.
Masa jabatan Plh Sekda yang kini dijabat Lalu Moh. Faozal masih berpeluang diperpanjang.
"Plh itu bisa diperpanjang untuk tujuh hari kerja berikutnya," pungkasnya.
Sementara itu pendapat Akademisi ikut berpartisipasi dalam konteks proses seleksi menuju terpilihnya Sekda NTB definitif.
Pendapat itu muncul dari akademisi Universitas Negeri Surabaya yang juga peneliti pada lembaga Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni.
Lebih jauh Ken Bimo Sultoni mengikuti dan menyimak serta turut berpendapat terkait wacana menghadirkan figur dari luar daerah dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memperkuat profesionalisme birokrasi.
Pandangan itu disampaikan Ken Bimo, dosen Fisipol Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Menurutnya, posisi Sekda memiliki peran krusial karena menjadi motor administratif pemerintahan daerah.
“Sekda bukan sekadar koordinator birokrasi, tetapi penjamin tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar Ken Bimo kepada Redaksi JatimUPdate.id pada Senin Pagi (16/02/2026).
Karena itu, figur dengan latar belakang kuat dalam tata kelola administrasi serta pengawasan keuangan dinilai sangat relevan untuk mengisi posisi tersebut.
Ken Bimo menilai, opsi menghadirkan sosok dari luar NTB justru dapat menjadi langkah strategis. Selain menjaga netralitas, langkah itu juga berpotensi meminimalisir konflik kepentingan di internal birokrasi.
“Membawa figur dari luar daerah bisa mengurangi tarik-menarik kepentingan elite lokal, sekaligus memperkuat posisi Sekda sebagai pembina ASN yang berdiri di atas semua faksi,” katanya.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, lanjutnya, netralitas birokrasi merupakan prasyarat utama terciptanya stabilitas politik dan efektivitas kebijakan. Terlebih jika kandidat yang dipilih memiliki rekam jejak bersih, berintegritas, serta pengalaman dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
“Rekam jejak yang baik menjadi modal penting untuk memastikan tertib administrasi, disiplin anggaran, dan pencegahan risiko penyimpangan,” tegasnya.
Ia menekankan, setidaknya ada empat tugas strategis yang harus dijalankan Sekda ke depan. Pertama, menjaga netralitas ASN. Kedua, memperkuat sistem pengendalian internal. Ketiga, menata manajemen kinerja birokrasi secara profesional. Keempat, menjadi jembatan stabil antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.
Karena itu, opsi kandidat Sekda dari luar daerah dinilai layak dipertimbangkan secara objektif dan terbuka. Dengan figur yang tepat, Sekda diharapkan mampu menjadi pengayom seluruh unsur birokrasi serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah secara berkelanjutan. (roy/ries/mmt)
Editor : Redaksi