Oleh: Hadiras
JatimUPdate.id - Saat kondisi tubuh tidak bugar akibat cuaca yang tak menentu, badan sering terasa panas-dingin alias meriang. Pilihan terbaik biasanya adalah beristirahat sembari menunggu cuaca membaik.
Namun, bagaimana jika yang sedang "meriang" adalah kesehatan ekonomi nasional? Diagnosa terbaru dari outlook global menunjukkan bahwa tubuh ekonomi kita sedang tidak dalam keadaan fit.
Baca juga: Countercyclical Sejati VS Zombie Economy, atau Ilusi Stabilitas?
Dalam narasi ekonomi global, angka sering kali berbicara lebih lantang daripada janji. Revisi outlook utang Indonesia oleh Fitch Ratings dari "stabil" ke "negatif" pada Maret 2026 bukanlah sebuah vonis mati, melainkan sebuah "lampu kuning" yang menyala terang di tengah ambisi besar bangsa. Satu titik krusial yang disoroti adalah target pertumbuhan 8�n program sosial ekspansif, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di satu sisi, program ini adalah investasi pada modal manusia (human capital) yang hasilnya mungkin baru terasa satu dekade mendatang. Namun, di sisi lain, pasar finansial seperti Fitch bekerja dengan kalkulator jangka pendek. Mereka mengajukan pertanyaan pragmatis: "Dari mana uangnya?"
Masalah pembayaran bunga utang yang menyentuh angka 17�ri pendapatan negara menuntut perhatian serius. Ini berarti, hampir seperlima dari setiap rupiah yang masuk ke kas negara langsung menguap untuk membayar "sewa" atas uang masa lalu. Beban ini secara otomatis memangkas ruang gerak pemerintah untuk membiayai kebutuhan mendesak saat ini, seperti pembangunan infrastruktur dasar atau perbaikan layanan kesehatan.
Pemerintah tetap optimis dengan argumen bahwa fundamental ekonomi kita masih kuat—didukung permintaan domestik yang tangguh dan hilirisasi industri yang mulai memberikan nilai tambah. Namun, bagi para pengamat, tantangan sebenarnya bukanlah sekedar pada angka utang, melainkan pada produktivitas. Jika utang digunakan untuk menggerakkan mesin pertumbuhan yang nyata, maka beban bunga adalah biaya investasi. Namun, jika utang hanya habis untuk konsumsi tanpa peningkatan kapasitas produksi, di situlah risiko menjadi nyata.
Lebih jauh, sentimen negatif global sering kali berakar pada ketidakpastian. Kehadiran lembaga baru seperti Danantara yang belum teruji secara operasional, hingga perubahan peran Bank Indonesia (BI), menciptakan kabut tebal bagi investor.
Pasar cenderung membenci ketidakpastian lebih dari mereka membenci angka defisit yang tinggi.
Namun, dibalik perdebatan angka dan beban bunga, sesungguhnya terdapat luka yang lebih dalam di jantung masyarakat: merosotnya kelas menengah dan kian sesaknya napas sektor informal.
Secara statistik, narasi pemerintah mengedepankan "ketangguhan" ekonomi. Namun, narasi ini berbenturan keras dengan kenyataan pahit bahwa lebih dari 10 hingga 20 juta orang kelas menengah telah "jatuh kasta" dalam kurun waktu 2019-2025. Mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung konsumsi nasional, kini justru sedang tertatih-tatih agar tidak terperosok ke jurang kemiskinan.
Hilirisasi industri yang diagung-agungkan nyatanya belum mampu menjadi "jembatan emas" bagi pengangguran yang membludak. Industri yang padat modal namun minim serapan tenaga kerja hanya menciptakan pulau-pulau kemakmuran di tengah lautan masyarakat informal.
Dengan lebih dari 80 juta jiwa terperangkap dalam sektor informal berpendapatan rendah tanpa jaminan sosial, kita seolah sedang membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang amblas.
Peringatan Fitch adalah cermin dari kebijakan yang terlalu berani mengambil risiko. Ketika negara sibuk mengalokasikan triliunan rupiah untuk program-program mercusuar, ruang fiskal untuk menyelamatkan rakyat jelata kian menyempit. Kita terjebak dalam dilema: mengejar angka pertumbuhan setinggi langit atau memperbaiki fondasi ekonomi yang sedang keropos.
Baca juga: Kemiskinan Yang Terlupakan
Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan hanyalah angka kosong. Sebuah negara tidak bisa dikatakan sehat jika laporan keuangannya terlihat "hijau" di mata investor dunia, namun rakyatnya harus berdarah-darah di sektor informal demi sesuap nasi.
Ekonomi bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas kerja para birokrat, bukan pula soal garis komando yang harus dipatuhi secara kaku. Ekonomi itu sensitif; ia adalah jalinan variabel yang saling berkelindan dengan emosi dan kegelisahan sosial.
Kekuasaan yang hanya silau oleh pujian investasi, namun tuli terhadap rintihan mereka yang kehilangan pekerjaan, adalah kekuasaan yang sedang berjalan menuju kegelapan.
Sebagai pengingat bagi mereka yang berada di tampuk kekuasaan, mari kita renungkan bait dari W.S. Rendra yang tetap relevan untuk "menjewer" kesadaran kita hari ini:
"Apalah artinya berpikir di atas menara gading, jika rakyat di bawah sana terhimpit beban yang tak terperinci?
Keadilan bukan hanya soal angka-angka dalam laporan, tetapi tentang nasi di piring dan kepastian di masa depan." (*)
Editor : Redaksi