Jatimupdate.id - Ajeng Wira Wati, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya menilai, perubahan pada anggaran pendidikan karena menyesuaikan dengan perubahan anggaran keuangan (PAK), akan berdampak pengurangan pada kegiatan perhitungan dan pemetaan pendidik.
Padahal, sambung legislator Partai Gerindra ini, di Surabaya masih kekurangan kepala sekolah, yakni 11 kepala sekolah SMPN dan 80 kepala sekolah SDN. Ajeng memaparkan, kekosongan tersebut bukan karena kekurangan anggaran, bahkan SDM betul-betul sudah siap.
"Saya sudah memastikan kekosongan kepala sekolah dikarenakan proses birokrasi yang berbelit-belit," kata Ajeng kepada media ini.
Maka ia mendorong, pemkot segera koordinasi dengan pemerintah pusat, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
"Sebab, bisa jadi ke depannya juga ada kepala sekolah yang akan memasuki massa pensiun." tegas Ajeng.
Tidak hanya itu, Ajeng juga menyoroti BOPDA SMP yang mengalami penambahan anggaran yang sedikit, dibandingkan dengan SD.
Maka, ia menekankan ada kajian mengenai Perwali tentang SPP SMP swasta, maksimal SPP tersebut sebesar Rp 500 ribu
“Saat ini kan pemulihan ekonomi pasca covid, dan baru saja terjadi kenaikan BBM, saya harap bantuan Pemkot bisa menyesuaikan inflasi, karena didalam BOPDA ada kesejahteraan guru swasta. Saya harap ada penyesuaian.” demikian papar Ajeng. (Roy)
Baca juga: Eri - Armuji Hadir di Sidang Paripurna, Komisi A: Itu Tergantung yang Menafsirkan
Editor : Ibrahim