Tangerang Selatan, JatimUPdate.id – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus mengalami perbaikan berkelanjutan.
Baca juga: Wabup Sidoarjo Sidak Dapur SPPG di Tarik, Pastikan Kebersihan dan Sistem Distribusi Sesuai Standar
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik yang diselenggarakan lembaga kajian strategis Indonesia Development Research (IDR), Minggu petang (19/4/2026) di Tangerang Selatan.
"Di Jepang dan Korea Selatan yang sudah puluhan tahun menjalankan program makan bergizi untuk anak sekolah, mereka pun masih mengalami berbagai kasus dan kendala, namun terus diperbaiki. Indonesia pun demikian; pengawasan diperketat, sidak lapangan diperbanyak, pusat pengaduan dihadirkan, dan sertifikasi menjadi kewajiban, Presiden Prabowo memerintahkan program MBG harus nol kesalahan," ujar Hariqo.
Langkah-langkah tersebut, menurut Hariqo, dilakukan untuk memastikan integritas program di lapangan.
"Semua dilakukan agar tidak ada penggelembungan harga bahan baku serta tidak ada pemasok tunggal, sehingga menu yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan, disini kita mengakui kritik dan postingan masyarakat di media sosial sangat membantu perbaikan" tegas Hariqo.
Selain fokus pada perbaikan MBG, Hariqo mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pencantuman label gizi berupa Nutri-Level pada pangan cepat saji, terutama yang diproduksi oleh usaha skala besar.
Kebijakan ini bertujuan melindungi warga dari konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih yang berisiko menyebabkan penyakit kronis hingga kematian.
"Nanti ada Level A, B, C, dan D. Jika suatu produk masuk kategori D, itu artinya kadar gula, garam, dan lemaknya sangat tinggi." jelas Hariqo lebih lanjut.
Hariqo menekankan bahwa rangkaian kebijakan ini merupakan satu kesatuan strategi perlindungan publik yang terintegrasi.
"Mari kita perhatikan secara utuh; mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, hingga kewajiban label nutrisi ini. Semua untuk apa? Semua demi melindungi masyarakat Indonesia dan masa depan anak-anak Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.
Baca juga: Ranjau di Garis Dalam: Anatomi Politik MBG
Pentingnya Strategi Penyebaran Informasi
Jurnalis senior, Elik Susanto yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu lebih banyak menyoroti soal pentingnya strategi penyebaran informasi yang efektif.
Ia menilai media memiliki peran vital dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat.
“Optimalisasi media bukan sekadar penyebaran informasi, tetapi menjadi kunci membangun pemahaman publik yang utuh sekaligus menangkal hoaks,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa komunikasi yang kredibel akan meningkatkan kepercayaan publik.
“Informasi yang masif, terstruktur, dan terpercaya akan membuat program berjalan lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Baca juga: Dari Gizi hingga Gadget: Pesan Heru Tjahjono untuk Masa Depan Anak Indonesia
Sementara itu, Analisis Komunikasi Politik Indonesia Development Research (IDR) Faisal, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Ia menyebut keterlibatan akademisi sebagai elemen strategis dalam mendukung keberhasilan program.
“Sinergi pemerintah dan akademisi menjadi fondasi penting, baik dalam penguatan riset maupun edukasi publik,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Melibatkan akademisi berarti memperkuat basis keilmuan sekaligus mempercepat terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” pungkasnya.(sof/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat