Jakarta, JatimUPdate.id - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas kondisi terkini perekonomian nasional di tengah tekanan global yang belum mereda.
Baca juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri Perumahan Guna Evaluasi Dan Proyeksi Program Perumahan Nasional
Dalam pertemuan itu, ancaman pelemahan nilai tukar rupiah hingga potensi kenaikan harga barang menjadi perhatian utama yang disampaikan para ekonom kepada kepala negara.
Anggota DEN, Chatib Basri, mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat melalui kenaikan harga sejumlah komoditas.
Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif sekaligus menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
"Satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya kenaikan harga-harga akibat pelemahan rupiah," kata Chatib usai pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026).
Menurut Chatib, di tengah ketidakpastian global, faktor kepercayaan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia menilai berbagai kebijakan, termasuk efisiensi anggaran dan pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu terus dijalankan secara konsisten agar mampu memperkuat optimisme masyarakat dan dunia usaha.
"Termasuk juga untuk menumbuhkan confidence dan trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya terkait program MBG," ujarnya.
Fundamental Ekonomi Dinilai Tetap Kuat
Di sisi lain, Anggota DEN Firman Hidayat menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih relatif kuat. Bahkan, menurutnya, ketahanan ekonomi nasional jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi krisis pada 1998.
Firman menyebut sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan tren positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga hingga tingkat inflasi yang tetap terkendali. Selain itu, kondisi keuangan korporasi nasional juga dinilai berada pada posisi yang sehat.
"Selain indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi dan inflasi yang tetap stabil, salah satu yang kami soroti adalah neraca korporasi yang berada dalam posisi sangat sehat," katanya.
Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah. Menurutnya, berbagai ketidakpastian global masih berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekonomi nasional, terutama akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan dan gejolak nilai tukar.
"Memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini tampaknya lebih besar dan berlangsung lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah," ujarnya.
DEN Usul Tambah Devisa dari PMI dan Wisatawan Asing
Dalam pertemuan tersebut, DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat posisi eksternal Indonesia.
Baca juga: Presiden Prabowo Rapat Bersama Panglima TNI
Salah satunya dengan meningkatkan perolehan devisa melalui optimalisasi kontribusi pekerja migran Indonesia (PMI) berkeahlian tinggi serta mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.
Menurut Firman, sektor pariwisata masih memiliki ruang besar untuk menjadi sumber devisa yang lebih kuat bagi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global.
"Kalau kita bisa meningkatkan jumlah wisman lebih tinggi ke depan, tentu hal itu akan membantu meningkatkan devisa kita," tuturnya.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Dewan Ekonomi Nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memetakan risiko ekonomi global sekaligus menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian dunia.
Sementara itu dari Rilis yang diterima Redaksi JatimUPdate.id dari Seskab menyebutkan
Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan sejumlah perkembangan strategis kepada Presiden Prabowo, mulai dari hasil survei independen Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech berbasis kecerdasan artifisial (AI).
Adapun sejumlah hal yang dilaporkan antara lain:
1. Hasil survei independen DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Sembilan Duta Besar Negara Sahabat Diterima Presiden Prabowo Subianto
2. Sebanyak 86,9 persen SPPG memiliki setidaknya satu pemasok dari kalangan UMKM lokal, dengan rata-rata tiga UMKM yang terlibat pada setiap SPPG. Selain itu, sekitar 65 persen UMKM pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
3. Hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar, sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh daerah setempat.
4. Fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan terjaga, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang terkendali, serta kondisi korporasi dan sektor perbankan yang sehat. Pemerintah tetap mewaspadai berbagai tantangan global, termasuk dampak konflik internasional dan pelemahan nilai tukar yang berpotensi memengaruhi harga-harga domestik.
5. DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, termasuk peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan tinggi serta peningkatan jumlah wisatawan mancanegara guna menambah penerimaan devisa negara.
6. Di bidang transformasi digital, DEN melaporkan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah telah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung AI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
7. Pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat pengelolaan data nasional berbasis teknologi.
Pemerintah akan terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis, menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global, serta mempercepat transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan modern. (ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat