Surabaya,JatimUPdate.id - Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, menemukan sejumlah persoalan warga saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5.
Wilayah Dapil 5 meliputi Kecamatan Asemrowo, Benowo, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Lakarsantri.
Baca juga: Dulu Tinggal di Tanah Sendiri, Penghuni Rusun Urip Sumoharjo Kini Menanggung Tagihan Rp60 Juta
Dalam reses tersebut, Josiah menyebut mayoritas aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dasar serta ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos).
"Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih hadir untuk melakukan pembenahan, terutama terkait infrastruktur dasar," kata Josiah, Kamis (11/6).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjelaskan, sejumlah kebutuhan yang banyak disampaikan warga antara lain pembangunan paving jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, hingga pembangunan gorong-gorong di beberapa titik.
Menurutnya, persoalan tersebut masih banyak ditemukan di kawasan Surabaya Barat, khususnya wilayah Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya.
Josiah menilai masih terdapat ketimpangan pembangunan di kawasan tersebut.
Sebab, di tengah pesatnya pertumbuhan perumahan elite, masih terdapat sejumlah kampung yang membutuhkan perhatian dari sisi infrastruktur.
"Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Uji Coba Portal Perlinsos, Zuhro: Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Selain infrastruktur, Josiah juga menerima banyak keluhan terkait sistem desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial.
Ia mengatakan, warga mengeluhkan adanya masyarakat yang dinilai membutuhkan bantuan.
Namun tidak masuk dalam kategori penerima karena berada di desil 6 atau lebih tinggi.
"Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5," jelasnya.
Josiah menilai sistem pendataan saat ini masih perlu dievaluasi karena kondisi ekonomi warga tidak selalu bisa dilihat hanya dari kondisi rumah atau aset yang dimiliki.
Baca juga: Komisi B DPRD Surabaya Minta Penertiban PKL Kawasan Genteng Tak Tebang Pilih
Ia mencontohkan, ada warga yang tinggal di rumah layak, namun mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan keluarga.
"Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di 'sangkar emas'. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka kesulitan mendapatkan bantuan karena penilaian lebih banyak berdasarkan kondisi aset yang terlihat," tuturnya.
Josiah pun mendorong Pemkot Surabaya melakukan pembaruan data agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
"Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan," beber Josiah Michael. (*)
Editor : Miftahul Rachman