Surabaya,JatimUPdate.id - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendorong kecamatan dan kelurahan turut serta menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pahlawan.
Sebab kata legislator PDI Pejuangan itu, akurasi data menjadi faktor pendukung penyusunan kebijakan pembangunan.
"Serta penganggaran daerah dalam jangka panjang," kata Anas kepada wartawan, Jum'at (19/6).
Anas menegaskan hasil sensus tidak cuma sebatas dokumen statistik. Namun sebagai acuan pemerintah menentukan berbagai program sosial ekonomi bagi masyarakat.
“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujar Anas.
Anas mamaparkan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar sekitar 415 ribu unit usaha non-pertanian di Surabaya.
Anas menyebut mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.
"Dta yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih tepat sasaran," urai Anas.
Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan menjelaskan sensus tahun ini menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat.
"Mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," jelasnya.
Ia menjelaskan terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan petugas sensus di Kota Surabaya.
Baca juga: Penghuni Rusun Urip Sumoharjo Minta Pemkot Gunakan Bahasa Santun, Desak Adminduk Tidak Dipersulit
Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
Arrief mengungkapkan bahwa pada tahap awal petugas telah mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro.
"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil," beber Arrief (*)
Editor : Miftahul Rachman