Zulhas Dorong Sinergi MBG dan Koperasi Merah Putih, HMI: Penguatan SDM Jangan Diabaikan
Jakarta, JatimUPdate.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Integrasi kedua program tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa.
Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan, pemerintah merancang agar kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipenuhi melalui koperasi desa, koperasi nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pelaku usaha lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga masyarakat yang memproduksi bahan pangan.
"Kebutuhan bahan pangan bagi SPPG akan dipenuhi melalui koperasi desa, termasuk pasokan ikan dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan masyarakat," kata Zulhas di Jakarta, dikutip Minggu (2/8/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin SPPG sepenuhnya bergantung pada distributor besar.
Pembelian bahan pangan akan diprioritaskan dari koperasi dan pelaku usaha di tingkat desa agar perputaran ekonomi terjadi di daerah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur bagi koperasi nelayan Merah Putih di kawasan pesisir.
Fasilitas itu diharapkan dapat membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan sebelum dipasarkan sehingga tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga rendah kepada tengkulak.
Sementara itu, koperasi Merah Putih di wilayah daratan akan diperkuat melalui pengembangan berbagai unit usaha produktif yang mampu memasok kebutuhan bahan pangan Program MBG, mulai dari hasil pertanian, peternakan, hingga komoditas pangan lainnya.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Bidang PB HMI, Raenald Arzan Sitompul, mengingatkan bahwa keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh dukungan anggaran dan kebijakan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
Mengacu pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus terhadap 173 pengurus dan anggota KDKMP, mayoritas responden memang mendukung pembentukan koperasi. Namun, banyak di antaranya masih mengalami kesulitan dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Menurut Raenald, pengurus koperasi masih membutuhkan pelatihan terkait penyusunan rencana bisnis, pengelolaan keuangan, hingga pembukuan transaksi.
Bahkan, lebih dari 40 persen responden mengaku masih belum memahami secara menyeluruh tata kelola koperasi.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk belajar dari pengalaman masa lalu.
Pada periode 2019–2024, sekitar 82 ribu koperasi di Indonesia dibubarkan karena tidak lagi aktif.
Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola harus menjadi prioritas agar koperasi dapat bertahan dan berkembang.
Raenald menilai MBG dan KDKMP memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi.
Program MBG berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, sedangkan KDKMP diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Apabila keduanya terintegrasi secara optimal, koperasi desa berpeluang menjadi pemasok utama kebutuhan SPPG sekaligus menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.(ih/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat
