Surabaya, JatimUPdate.id – Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Forum Diskusi Bersama Mitra (Stakeholder) yang digelar pada Rabu (15/7) menghadirkan perwakilan DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, hingga media massa.
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengatakan pelibatan berbagai stakeholder merupakan bagian dari komitmen program studi untuk memastikan kurikulum mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
"Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya memiliki penguasaan teori tentang demokrasi, politik, dan pemerintahan, tetapi juga dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan para stakeholder," kata Arif.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap masukan dari para mitra sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan dunia praktik.
"Banyak masukan yang kami terima, terutama mengenai pentingnya pembekalan mahasiswa sebelum menjalani magang. Karena itu, kami akan memperkuat pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, serta pengalaman lapangan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata ketika berada di instansi mitra," ujarnya.
Baca juga: Laporan FGD SMSI di Bali Tentang PFII, Ingatkan Risiko Regulatory Arbitrage dan Penghindaran Pajak
Salah satu masukan datang dari Abdullah Abu Bakar, S.E., perwakilan DPRD Jawa Timur. Menurutnya, mahasiswa Ilmu Politik perlu dibekali kemampuan yang lebih aplikatif sehingga dapat mendukung kerja-kerja legislatif.
"Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka perlu menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data. DPRD membutuhkan mahasiswa yang mampu menyajikan data dan evidence sebagai dasar pengambilan keputusan," ujar Abdullah Abu Bakar.
Masukan serupa juga disampaikan para mitra lainnya. Perwakilan KPU menilai mahasiswa perlu memperoleh pembekalan mengenai tahapan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, hingga pengelolaan data pemilu sebelum menjalani magang. Selain itu, kemampuan komunikasi, literasi digital, dan fact checking dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Baca juga: ‎Dari Madura untuk Indonesia, Kisah Kemanusiaan TNI AD Dilombakan
Dari sektor media, para praktisi menekankan pentingnya penguatan kompetensi komunikasi publik, public speaking, literasi media, serta pengalaman riset maupun mini project agar mahasiswa lebih siap menghadapi tuntutan industri media dan komunikasi.
Arif Affandi menegaskan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Politik UNESA.
"Kami ingin membangun kurikulum yang adaptif, yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, maupun sektor lainnya. Kolaborasi dengan para stakeholder akan terus kami perkuat agar proses pembelajaran semakin kontekstual dan berdampak," pungkasnya. (rilis/roy/yh)
Editor : Yuris. T. Hidayat