Surabaya, JatimUPdate.id, - Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini sedang membuat program B50. Program B50 dengan implementasinya dipimpin oleh Kementerian ESDM bisa menjadi salah satu program andalan kemandirian energi khususnya solar Industri.
Data menunjukkan kebutuhan solar di Indonesia, baik subsidi maupun nonsubsidi, sekitar 111.356 kiloliter per hari atau sekitar 39,8 sampai 45 juta kiloliter per tahun.
Baca juga: Pelaku UMKM Bondowoso Antusias Ikuti Coaching Clinic, Pembukuan Dinilai Jadi Kunci Naik Kelas
Dengan komposisi:
- Alokasi kebutuhan solar subsidi sekitar atau sekitar 18,64 juta kiloliter per tahun;
- Kebutuhan solar industri non subsidi sekitar 20 - 26 juta kiloliter pertahun
Game Changer Kemandirian Solar Industri
Ada dua game changer untuk kemandirian solar industri Indonesia.
Game changer pertama adalah RDMP Balikpapan. Dengan selesainya proyek RDMP Balikpapapn, maka produksi solar industri nasional menjadi 26,5 juta KL.
Game changer kedua adalah penerapan B50. Penerapan ini akan menaikkan pemanfaatan FAME sebagai bahan campuran biodiesel sekaligus menjadi bagian dari upaya hilirisasi dan industrialisasi kelapa sawit.
Dengan kapasitas produksi FAME sekitar 21,5 sampai 22 juta KL per tahun, dan bisa di-upgrade sampai 25 juta KL, maka dipastikan kebutuhan FAME untuk B50 bisa dipenuhi oleh industri nasional.
Dengan asumsi kebutuhan solar industri per tahun 39,8 - 46 juta KL, dan untuk B50 kebutuhan FAME adalah sekitar 20-23 juta KL, maka B50 bisa berfungsi sebagai pemanfaatan kapasitas industri dalam negeri.
Artinya dengan kebutuhan solar industri subsidi dan nonsubsidi masih bisa ditutupi dari 20-23 juta KL produksi biodiesel nasional.
Bahkan dengan adanya dua game changer tersebut Indonesia punya kemampuan mengeksport sekitar 3 - 4 juta Kiloliter pertahun. Dalam artian bisa menghasilkan devisa negara. Dalam neraca perdagangan ekspor dan import Migas akan semakin baik.
B50: Peluang dan Tantangan
Dengan meningkatkan porsi FAME dalam campuran solar, Indonesia memiliki peluang untuk semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain menghemat devisa, kebijakan ini juga meningkatkan penyerapan CPO domestik, mendorong hilirisasi industri sawit, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional
Di sisi lain, B50 juga memperkuat ketahanan energi karena kebutuhan bahan bakar semakin banyak dipenuhi dari sumber daya dalam negeri. Ketergantungan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan risiko gangguan pasokan dari luar negeri dapat dikurangi. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan membuat sistem energi nasional lebih tangguh sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen biodiesel terbesar di dunia.
Namun demikian, implementasi B50 tetap memiliki sejumlah tantangan. Peningkatan kadar FAME akan meningkatkan kebutuhan bahan baku CPO dan kapasitas produksi biodiesel. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persaingan antara pemanfaatan minyak sawit untuk energi dan pemanfaatan minyak sawit untuk pangan, terutama apabila peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas perkebunan. Oleh karena itu, pengembangan biodiesel harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas sawit agar kebutuhan energi tidak mengganggu ketersediaan minyak goreng dan kebutuhan pangan lainnya.
Tantangan berikutnya adalah pemerataan implementasi B50. Sebagian besar industri FAME nasional saat ini berada di wilayah sentra kelapa sawit seperti Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, serta beberapa provinsi di Kalimantan. Sementara itu, konsumsi solar terbesar justru berada di Pulau Jawa dan wilayah industri lainnya. Kondisi tersebut menuntut kesiapan infrastruktur distribusi dan fasilitas blending di seluruh Indonesia. Jangan sampai B50 hanya mudah diperoleh di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih menggunakan campuran yang lebih rendah. Kemandirian energi harus menjadi kebijakan nasional yang dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Selain pemerataan, kualitas biodiesel juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan B50. Berbeda dengan solar fosil, FAME memiliki sifat lebih mudah menyerap air (higroskopis) dan lebih mudah mengalami oksidasi. Apabila proses produksi, penyimpanan, distribusi, maupun pencampuran tidak memenuhi standar, kandungan air dan endapan dapat meningkat sehingga berpotensi mempercepat penyumbatan filter, mengganggu sistem injeksi, dan menurunkan performa mesin. Oleh karena itu, implementasi B50 harus diikuti dengan pengawasan mutu yang ketat agar kualitas bahan bakar tetap konsisten hingga diterima oleh masyarakat.
Catatan untuk Memaksimalkan B50
Pertama, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas produksi FAME seiring dengan peningkatan mandatori biodiesel. Peningkatan kapasitas tersebut harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, serta perbaikan tata kelola industri sawit. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan energi tidak menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan pangan maupun stabilitas harga minyak goreng.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur distribusi dan fasilitas blending di seluruh Indonesia. Produksi FAME yang terkonsentrasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus mampu didistribusikan secara efisien hingga ke wilayah dengan konsumsi solar yang tinggi, terutama Pulau Jawa serta kawasan Indonesia Timur. Dengan demikian, masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh kualitas B50 yang sama tanpa adanya kesenjangan antarwilayah.
Ketiga, pengawasan mutu biodiesel perlu diperketat mulai dari proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pencampuran di terminal BBM. Mengingat sifat FAME yang lebih mudah menyerap air dibandingkan solar fosil, pengendalian kualitas menjadi faktor penting agar tidak menimbulkan gangguan pada kendaraan maupun mesin industri. Standar mutu yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan implementasi B50 dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, B50 bukan sekadar kebijakan pencampuran biodiesel, melainkan strategi besar menuju kemandirian energi nasional Apabila dilaksanakan secara merata, didukung oleh kapasitas produksi yang memadai, serta dikelola secara efisien dan berkelanjutan, B50 berpotensi menjadi tonggak penting dalam mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Namun, keberhasilan tersebut harus tetap dijaga dengan memastikan keseimbangan antara ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan fiskal, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Surabaya, 7 Agustus 2026
Ardi Krisnamurti
Baca juga: HIPKA Jatim Dorong UMKM Bondowoso Naik Kelas Lewat Pendampingan Berkelanjutan
Saat ini penulis aktif.di beberapa organisasi
- Pengurus PII Pusat 2024 - Sekarang
- Pengurus Kadin Jatim Bidang ESDM 2025 - sekarang
- Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Alumni ITS 2023 - sekarang
- Anggota Dewan Pakar PP IKA ITS 2024 - sekarang
- Ketua Badan Otonom Hilirisasi Industri, Energi dan Bursa Karbon BPP HIPKA 2025 - sekarang
- Wakil Ketua Bidang 1 BPW HIPKA Jatim 2024 sekarang
- Ketua Bidang 1 Ikatan Alumni Teknik Kimia ITS 2024 - sekarang
Editor : Redaksi