Surabaya,JatimUPdate.id — Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sukadar, menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan umum. Selama 12 tahun bertugas di Komisi C, ia menyebut capaian sektor tersebut tak pernah menyentuh 60 persen dari target tahunan.
Menurut Cak Yo panggilan akrabnya, target retribusi parkir ditetapkan melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Surabaya. Ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya semestinya mampu mengejar realisasi setidaknya 80-90 persen.
Baca juga: Menyelamatkan Gotong Royong Tanpa Mengkriminalisasi Kampung
"Dari tahun ke tahun bagaimanapun posisinya, kinerja Dinas Perhubungan ini minimal bisa mencapai 80 sampai 90 persen dari target. Namun selama ini, mampu menyumbang 60 persen saja belum pernah tercapai," kata Cak Yo, Jum'at (14/8).
Ia mengatakan digitalisasi pembayaran parkir melalui QRIS maupun voucher yang mulai diterapkan Pemkot Surabaya belum bisa langsung dinilai keberhasilannya.
Efektivitas sistem tersebut, kata dia, perlu dievaluasi, utamanya dalam menekan potensi kebocoran pendapatan.
Cak Yo mengusulkan Dishub Surabaya mempelajari sistem pengelolaan parkir digital yang diterapkan Pemerintah Kota Malang. Sistem tersebut memungkinkan juru parkir melaporkan pendapatan melalui aplikasi dan terhubung langsung dengan Dishub.
Baca juga: Iuran Agustusan Dilarang, Yuga Sebut Kemariahan HUT RI di Kampung Terancam Hilang
"Di Kota Malang, jukir melapor langsung melalui aplikasi dari jam ke jam, bahkan detik ke detik. Jadi pendapatan di ribuan titik parkir bisa terpantau secara real-time. Kalau ada potensi kebocoran atau capaian tidak sesuai target, evaluasinya bisa langsung dilakukan hari itu juga tanpa perlu menunggu bulan depan," katanya.
Cak Yo memaparkan, sistem digital juga dapat dipadukan dengan skema insentif bagi juru parkir. Petugas yang mampu melampaui target setoran bulanan dapat memperoleh penghargaan atau reward.
Skema tersebut, kata dia, bukan hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dapat mendorong motivasi juru parkir dalam memenuhi target.
Baca juga: Johari Dorong Pemkot Surabaya Perketat Proteksi Anak dari Eksploitasi Digital hingga Ekonomi
Cak Yo menambahkan Komisi C telah membahas hasil kunjungan kerja dan temuan di Kota Malang dengan jajaran Dishub Surabaya.
Ia berharap sistem pelaporan digital serta penetapan target berdasarkan kajian yang realistis dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan parkir di Surabaya.
"Dengan pengawasan berbasis data secara real-time, DPRD berharap potensi kebocoran dapat lebih cepat diketahui dan penerimaan dari sektor parkir dapat dioptimalkan," beber Sukadar. (*)
Editor : Miftahul Rachman