Fraksi Golkar Bondowoso Soroti Efektivitas APBD 2027: Dari Revitalisasi Command Center hingga Solusi Permanen Kekeringan
Bondowoso, JatimUpdate.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen fiskal tahunan.
Fraksi Golkar menilai APBD 2027 harus menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang nyata, terukur, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027, di Bondowoso, Senin (28/9/2026).
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar H Kukuh Rahardjo ST MMT, menekankan pentingnya konsistensi perencanaan, ketepatan penganggaran, serta keberlanjutan manfaat pembangunan.
Berdasarkan Nota Penjelasan Bupati, tema pembangunan 2027 diarahkan pada "Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan."
Berikut catatan strategis Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Raperda APBD 2027:
Revitalisasi Command Center Menjadi Pusat Kendali Kebijakan
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mentransformasi Command Center dari sekadar ruang monitoring menjadi Pusat Data dan Informasi Strategis. Fraksi meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran revitalisasi dan mekanisme integrasi data antar-OPD pada APBD 2027.
"Data harus menjadi bahan bakar kebijakan, sedangkan APBD harus menjadi instrumen eksekusinya," tegas Kukuh.
Review RPJMD demi Target Pembangunan yang Realistis
Menyoroti pertumbuhan ekonomi Bondowoso yang mencapai 5,83 persen pada Triwulan II 2026—melampaui capaian Jawa Timur dan nasional—Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah melakukan review terhadap RPJMD 2025–2029. Review ini bertujuan memastikan target pembangunan tetap relevan, realistis, dan kompatibel dengan visi misi Bondowoso Berkah.
Pakaian Khas Bondowoso sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif
Fraksi Golkar memandang gagasan pakaian khas Bondowoso harus dirancang melalui kajian budaya, sejarah, estetika, dan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM, perajin batik, tenun, dan sektor ekonomi kreatif.
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Harus Berbasis Kebutuhan
Fraksi Golkar menekankan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak boleh sekadar belanja modal. Fraksi meminta pengadaan alat kesehatan dalam APBD 2027 benar-benar berbasis pada pemetaan kebutuhan layanan, jumlah pasien, jenis penyakit, kapasitas alat, dan kemampuan tenaga medis.
Program "Bondowoso Menyala" Harus Terjamin Keberlanjutannya
Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya prinsip life cycle costing dalam program Bondowoso Menyala. Fraksi meminta Pemerintah Daerah menjelaskan jumlah titik PJU yang akan dibangun, biaya investasi, biaya operasional tahunan, dan anggaran pemeliharaan.
"Jangan sampai Bondowoso hanya menyala ketika proyek dibangun, tetapi kemudian padam ketika anggaran pemeliharaan tidak tersedia," tegas Kukuh.
Program Prioritas Bupati Harus Memiliki Desain Implementasi Konkret
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah menelusuri seluruh program prioritas Bupati agar memiliki kejelasan program, penanggung jawab, lokasi, target penerima manfaat, indikator kinerja, dan dukungan anggaran. Salah satu yang disoroti adalah pengembangan Travel Pattern Seven Summit of Ijen Geopark yang harus berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat.
Solusi Permanen untuk Kekeringan Menahun
Fraksi Golkar menyoroti problematika kekeringan yang rutin melanda sedikitnya 7 kecamatan di Bondowoso. Fraksi meminta Pemerintah Daerah mengatasi masalah ini secara permanen melalui pengeboran air bersih di daerah rawan kekeringan, bukan hanya dengan tanggap darurat pengiriman air bersih.
Fraksi meminta alokasi anggaran yang mencukupi dalam APBD 2027 sesuai kesepakatan BATA.
APBD 2027 Harus Terukur, Bukan Sekadar Terdistribusi
Fraksi Golkar menekankan empat prinsip utama dalam pembahasan APBD 2027: money follows program, program follows data, outcome oriented budgeting, dan sustainability. Fraksi berharap APBD 2027 tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun fondasi pembangunan jangka menengah dan panjang.
Evaluasi Direktur PDAM Bondowoso
Dalam momentum transisi PDAM menjadi Perumda, Fraksi Golkar meminta Bupati mengevaluasi keberadaan Direktur PDAM. Fraksi mendorong segera penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga stabilitas organisasi dan efektivitas kinerja.
Berharap Jawaban Substantif
Fraksi Partai Golongan Karya berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab secara substantif oleh Pemerintah Daerah dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi menegaskan APBD 2027 harus menjadi instrumen transformasi pembangunan daerah yang menghadirkan pemerintahan efektif, pembangunan terukur, pelayanan publik berkualitas, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bondowoso. (#)
Editor : Redaksi
