Catatan Redaksi - Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya pada semester pertama tahun ini benar-benar berada di titik nadir.
Dari target yang dipatok sebesar Rp73,4 miliar, kas daerah baru mampu mengais sekitar Rp11 miliar, atau hanya mengenaskan di angka 15 persen.
Baca juga: Disorot DPRD Surabaya, SIER Gerak Cepat Perbanyak Atribut Kemerdekaan
Klaim keberhasilan sepihak atas lonjakan pendapatan di satu atau dua titik tertentu hanyalah kosmetik birokrasi untuk menutupi rapor merah yang kasatmata.
Jika tren mandek ini dibiarkan tanpa intervensi radikal, pendapatan sektor parkir diproyeksikan gagal total dan mentok di bawah paruh target pada akhir tahun nanti.
Bobroknya capaian ini menelanjangi kegagalan fatal dalam strategi operasional digitalisasi yang digembar-gemborkan Pemerintah Kota.
Sistem pembayaran nontunai melalui QRIS berubah menjadi lelucon di lapangan akibat manajemen yang amat amatir.
Bagaimana mungkin sistem digital bisa efektif jika perangkat pemindai (barcode) hanya dititipkan secara paruh waktu oleh petugas dinas?
Baca juga: 12 Tahun Kebocoran Parkir Sampai Kapan Dipelihara?
Sebab di situ terdapat celah yang bebas dimanfaatkan memanen uang tunai dari pengguna jalan sebelum ponsel QRIS diantar, dan kembali bebas mengantongi uang rakyat pada sore hari setelah perangkat ditarik kembali.
Digitalisasi setengah hati ini tidak lebih dari pemanis di atas kertas yang justru melegitimasi ruang gelap pungutan liar di jalanan Surabaya.
Sungguh ironis ketika sektor pendapatan daerah lain seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit mampu menembus angka ratusan miliar, retribusi parkir di kota metropolitan ini justru terus-menerus bocor dan menguap.
Masalah utama perparkiran Surabaya jelas bukan pada ketiadaan teknologi, melainkan pada mentalitas pengawasan yang malas dan tidak mau berubah.
Baca juga: Kunjungi Pameran Foto JUDES, Eri Cahyadi Dorong Karya Fotografer Makin Berkualitas
Pemerintah Kota beserta OPD terkait harus segera membuang jauh-jauh ego birokrasi dan merombak total sistem pengawasan lapangan secara real-time.
Pengawasan digital wajib melekat selama aktivitas parkir berjalan, bukan menggunakan sistem "buka-tutup" seperti saat ini yang sarat celah untuk dimanipulasi.
Jika kepala OPD yang baru tidak mampu mengevaluasi taktik operasional yang lumpuh ini dan terus membiarkan miliaran rupiah pendapatan daerah mengalir ke jalur ilegal, maka reposisi jabatan bukan lagi cuma opsi, melainkan sebuah keharusan demi menyelamatkan uang rakyat.
Editor : Redaksi