JatimUPdate.id - Ngobrolin soal anak muda dan masa depan rasanya kurang lengkap kalau tidak membahas hak-hak mendasar mereka. Apalagi kalau kita lihat realita di lapangan saat ini. Sebagai pengurus di Komnas Anak Milenial Surabaya, jujur, kadang kita sering senyum-senyum sendiri kalau baca teori kebijakan yang muluk-muluk, tapi pas dicek ke bawah/lapangan, masih jauh dari kata ideal.
Yuk, coba kita bedah santai 10 Hak Anak Indonesia ini, gimana kesiapan para pemangku kepentingan (stakeholders), dan ditutup dengan beberapa kenyataan ironis yang sering bikin kita elus dada.
10 HAK ANAK INDONESIA & KESIAPAN PARA STAKEHOLDER
Berdasarkan aturan yang ada, anak-anak kita sebenarnya punya 10 hak dasar. Masalahnya, udah sejauh mana sih pihak-pihak terkait—mulai dari pemerintah, sekolah, dunia usaha, sampai orang tua—beneran siap ngejalaninnya?
1. Hak untuk Bermain
Realita & Kesiapan: Pemkot memang sudah banyak membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman. Bagus sih. Tapi di sisi lain, lahan makin sempit, digerus beton mal atau perumahan. Anak-anak sekarang juga lebih akrab sama gadget di kamar ketimbang main bentengan di lapangan kampung.
2. Hak untuk Berpartisipasi
Realita & Kesiapan: Forum Anak sudah dibentuk di mana-mana. Keren kan!!!. Cuma, jujur aja, kadang suara mereka pas dilibatkan di Musrenbang atau acara resmi cuma jadi formalitas agar dibilang inklusif, padahal masukannya jarang merupakan kejadian beneran.
Hak untuk Berpendapat
Realita & Kesiapan: Masih banyak mental "orang tua yang selalu merasa benar" atau "anak kecil diam saja". Padahal, kalau anak mau ngomong jujur soal keresahan mereka, sering sekali dicap kurang ajar. Padahal memang beda tipis antara sopan santun dengan membungkam kreativitas.
Hak untuk Identitas (Kebangsaan)
Realita & Kesiapan: Disdukcapil sangat getol menjemput bola membuat akte kelahiran. Tapi, bagi anak-anak dari keluarga marjinal atau yang tinggal di kolong jembatan/pinggiran rel, ngurus selembar kertas identitas, kadang rasanya seperti ngurus izin investasi asing. Ribet dan butuh energi ekstra.
Hak untuk Pendidikan
Realita & Kesiapan: Sekolah gratis dan wajib belajar sudah jalan. Tapi jangan tanya soal fasilitas yang njomplang antara sekolah favorit di tengah kota versus sekolah pinggiran. Belum lagi PR besar soal bullying yang masih jadi momok di lingkungan sekolah kita.
Hak untuk Tercukupi Makanan (Gizi)
Realita & Kesiapan: Program makan bergizi gratis (MBG) atau pencegahan stunting lagi gencar-gencarnya. Tapi kalau jajanan di depan gerbang sekolah isinya pewarna buatan, chik-chikian, micin, sama minuman manis murah meriah, ya PR kita masih numpuk banget buat ngontrol rantai makanan anak.
Hak untuk Kesehatan
Realita & Kesiapan: Posyandu dan puskesmas sudah siap sedia. Tapi kalau berbicara kesehatan mental—seperti stres akademik, kecemasan sosial, atau tekanan medsos. Puskesmas di tempat kita, jujur aja, belum punya cukup tenaga psikolog yang siap nampung curhatan anak-anak muda.
Hak untuk Rekreasi
Realita & Kesiapan: Tempat rekreasi banyak, tapi tiket masuknya bikin kantong orang tua sesak napas. Akhirnya, rekreasi murah meriah buat anak-anak ya sekadar nongkrong di minimarket atau mainan HP di emperan rumah.
Hak untuk Beragama
Realita & Kesiapan: Pendidikan agama di sekolah sudah ketat. Tapi di era digital seperti sekarang ini, ancaman intoleransi dan radikalisme menyusup lewat smartphone jauh lebih cepat ketimbang filter ceramah di tempat ibadah. Ini yang bikin deg-degan.
Hak untuk Perlindungan
Realita & Kesiapan: UPTD PPA memang sudah ada, khususnya untuk menangani kasus. Tapi respon birokrasi kadang kalah cepat dengan viralnya kasus di medsos. Korban sering kebingungan nyari shelter yang aman sambil nahan beban mental yang berat.
Sisi Lain: Potret Ironi yang Bikin Elus Dada
Kalau mau jujur melihat keseharian di Surabaya atau kota-kota lain, kontrasnya berasa sekali. Ini beberapa potret ironi yang sering kita temui:
Ironi Gadget vs Jalanan : Di satu sisi, ada anak-anak yang sibuk protes gara-gara dibelikan smartphone seri terbaru yang warnanya kurang cocok. Tapi di saat yang sama, nggak jauh dari kafe tempat mereka ngopi, ada anak seumuran mereka yang harus bawa-bawa gitar kusam buat ngamen di lampu merah demi sesuap nasi.
Ironi "Kota Layak Anak" : Kota Surabaya sering mendapat penghargaan predikat Kota Layak Anak. Tapi coba cek fasilitas pejalan kaki atau trotoar: banyak yang ketutup motor parkir, pedagang kaki lima, atau malah bolong-bolong. Belum lagi iklan rokok raksasa yang bebas banget nampang di pinggir jalan dekat sekolah. Katanya ramah anak, tapi iklannya racun semua.
Ironi Rumah Sendiri : Tempat yang seharusnya paling aman buat anak-anak seperti rumah, sekolah, atau tempat ibadah, malah sering jadi lokasi rawan terjadinya kekerasan. Ironisnya, pelaku kekerasan atau bullying terkadang justru orang terdekat yang seharusnya jadi garda terdepan pelindung mereka.
Pemenuhan hak anak itu pada dasarnya bukan sekadar soal ngejar piagam penghargaan, piala, atau laporan administratif instansi pemerintah. Ini soal nurani kita sebagai orang dewasa. Kalau stakeholders—pemerintah, swasta, masyarakat, sampai kita semua—masih jalan sendiri-sendiri dan cuma sibuk pencitraan seremonial belaka, ya jangan heran kalau 10 hak anak tadi cuma bakal jadi dongeng manis pengantar tidur. (*)
Didi Adhiyaksa
Sekretaris Komnas Anak Milenial Surabaya
Editor : Redaksi