Dikritik Tak Mandiri Fiskal, Fathoni Dorong Optimalisasi Aset Surabaya
Surabaya,JatimUPdate.id - Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk membahas kemandirian fiskal Kota Pahlawan.
Langkah itu dilakukan setelah Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengkritik kondisi fiskal Surabaya. Menurut Lutfil, tingginya pendapatan asli daerah (PAD) belum serta-merta menunjukkan Surabaya sepenuhnya mandiri secara fiskal.
Fathoni mengatakan kritik tersebut menjadi masukan bagi DPRD dan pemerintah kota untuk memperbaiki kinerja.
"Kami patut berterima kasih atas informasi tokoh pers Jawa Timur, Pak Lutfil Hakim. Bagi kami, setiap informasi, catatan, kritikan menjadi modal untuk terus memperbaiki kinerja di masa-masa yang akan datang," kata Fathoni kepada JatimUpdate.id, Selasa, (25/8).
Menurut Fathoni, kritik Lutfil dapat menjadi pemicu bagi DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya untuk mencari langkah konkret memperkuat kemandirian fiskal.
"Kritikan Pak Lutfil Hakim ini menjadi trigger sekaligus stimulus agar DPRD dan Pemkot memperbaiki kinerjanya," tegas Fathoni.
Fathoni mengatakan Surabaya masih memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.
Salah satunya melalui pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang belum dikelola secara maksimal.
"Kami juga ingin pendapatan asli daerah kita maksimal tanpa harus membebani rakyat, tetapi melalui mekanisme-mekanisme pemanfaatan aset dan lain-lain sebagainya," kata legislator Partai Golkar tersebut.
Ia optimistis optimalisasi potensi pendapatan daerah dapat memperkuat kemampuan fiskal Surabaya sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
"Kami optimistis agenda-agenda pembangunan di Surabaya tidak terganggu di masa-masa yang akan datang," beber Fathoni.
Sebelumnya Lutfil Hakim mengatakan rasio PAD Surabaya terhadap total pendapatan daerah masih berada di kisaran 62-64 persen.
Angka tersebut, menurut dia, masih jauh dibandingkan Kabupaten Badung, Bali, yang mencapai sekitar 92 persen.
Dari sudut pandangnya, perbandingan tersebut menunjukkan masih adanya ruang bagi Surabaya untuk memperkuat kemandirian fiskalnya. Apalagi, kata Lutfil, Surabaya menghadapi penurunan TKD.
“Kita boleh bangga bahwa PAD Surabaya ini tinggi. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Kabupaten Badung di Bali mencapai sekitar 92 persen,” kata Lutfil. (Roy/Yh).
Editor : Yuris. T. Hidayat
