Menantang Nyali Kemandirian Fiskal Surabaya
Catatan Redaksi - Membanggakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang besar tampaknya harus mulai disertai dengan sikap mawas diri.
Sentilan dari Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, beberapa waktu lalu menjadi alarm yang telat kita sadari, Surabaya ternyata belum sepenuhnya mandiri secara fiskal.
Rasio PAD kita yang masih mandek di angka 62-64 persen terlihat kerdil jika dibanding Kabupaten Badung di Bali yang sukses menembus 92 persen.
Di tengah tren Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang terus merosot, ketergantungan ini merupakan bom waktu bagi masa depan pembangunan kota Pahlawan.
Redaksi melihat ada kepuasan semu yang berbahaya di balairung kota.
Sebab Pemkot dan DPRD Surabaya seperti terjebak dalam zona nyaman, hanya memerah sektor-sektor lama yang sudah ada tanpa berani berburu ceruk pertumbuhan ekonomi baru.
Kita kerap mendengungkan Surabaya sebagai kota dagang, namun menutup mata pada rapor merah logistik di pelabuhan.
Angka dwelling time yang masih memakan waktu enam hari ironi besar bagi kota yang ingin bersaing global.
Ini sangat kontras dengan Singapura yang mampu menyelesaikannya dalam hitungan enam jam.
Ketimpangan ini makin diperparah oleh kontrasnya pembangunan wilayah. Ambil contoh kawasan Surabaya Barat yang telah disesaki properti mewah.
Pertumbuhan itu jangan sampai hanya menjadi pajangan estetika kota yang eksklusif bagi para pengembang.
Terdapat tanggung jawab besar dari eksekutif dan legislatif untuk memastikan gurita bisnis properti tersebut memberikan dampak domino yang konkret, bukan malah meminggirkan ekonomi warga lokal di sekitarnya.
Menjaga semangat kemerdekaan bagi Surabaya hari ini berarti memerdekakan diri dari ketergantungan dana pusat.
Dan sudah saatnya Pemkot dan DPRD berhenti silau dengan angka nominal PAD yang besar di atas kertas, dan mulai berani membuktikan kemandirian fiskal yang sejati di lapangan.
Editor : Redaksi
